TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menilai pengadaan 21 mobil listrik untuk kendaraan dinas pejabat Pemprov DKI bertolak belakang dengan program prioritas Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono. Sebab, menurut dia, Heru fokus pada mengatasi masalah kemacetan, banjir, dan ketahanan ekonomi.
"Jadi menurut saya itu malah enggak konsisten dengan arahan dari Pj Gubernur," kata dia saat dihubungi, Selasa, 21 Februari 2023.
Sebelumnya, Pemprov DKI berencana membeli 21 mobil dinas listrik untuk para pejabat DKI pada 2023. Mobil dinas baru itu akan digunakan Heru, Sekretaris Daerah DKI Joko Agus Setyono, para asisten pemerintahan, inspektorat, dan dinas lainnya.
Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Reza Pahlevi menyebut, pihaknya masih memproses pengadaan tersebut. Menurut dia, perlu ada revisi Peraturan Gubernur guna memuluskan pembelian aset berupa mobil listrik.
Wibi menilai, Pemprov DKI seharusnya tidak membeli mobil listrik, tapi menyalurkan subsidi untuk pengguna transportasi umum. Menurut dia, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI harus bisa menerjemahkan arahan Heru yang ingin fokus mengendalikan macet di Ibu Kota.
"Hari ini kita bicara Jakarta. Keadaan Jakarta yang sedang mengalami krisis transportasi publik dan permasalahan kemacetan seharusnya menjadi skala prioritas," jelas dia.
Anggota Komisi C Bidang Keuangan ini menambahkan, pemerintah daerah seyogianya tidak menambah kendaraan pribadi jika memang ingin menurunkan tingkat kemacetan di Jakarta. Karena itu, dia beranggapan, sebaiknya Pemprov DKI menambah subsidi transportasi publik ketimbang membeli mobil listrik.
"Saya tidak bilang itu pemborosan, tapi tidak sesuai dengan arahan dari Pj Gubernur (Heru Budi)," ucap Wibi.
Pilihan Editor: Soal Rencana Beli 21 Mobil Dinas Listrik untuk Pejabat DKI, PDIP: Lebih Bagus daripada Land Cruiser
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
