TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter menilai rencana pembelian 21 mobil listrik untuk pejabat Pemprov DKI belum efisien diterapkan. Pengadaan mobil dinas itu juga belum pernah dibahas untuk dimasukkan ke dalam APBD DKI 2023.
“Kayaknya itu dimaksukin ke rencana anggaran 2024. Saya melihat, kendaraan listrik untuk operasional yang akan digunakan pejabat Pemprov DKI ini masih belum efisien diterapkan,” kata Jupiter saat dihubungi Selasa, 21 Februari 2023.
Menurutnya, infrastruktur kendaraan listrik masih terbatas di Jakarta sehingga tidak menunjang penggunaan mobil listrik. “Beda dengan di Eropa, Amerika, di luar negeri itu tiap pom bensin selalu disiapkan,” ujarnya.
Selain di setiap pom bensin, kata dia, di rest area, ruang publik atau kantor pemerintahan tersedia fasilitas untuk mengisi daya baterai listrik mobil tersebut.
Dia setuju bahwa penggunaan kendaraan listrik sebagai upaya menurunkan emisi karbon atau polusi udara. "Namun, harus dilakukan persiapan, yaitu infrastruktur penunjang kendaraan listrik di Jakarta,” kata dia.
Saat ini, ia menilai infrastruktur penunjang itu masih terbatas dan belum terlihat. Selain itu, Rp 800 juta untuk harga per unit mobil listrik dinilai masih mahal. “Itu mahal sekali, jangan sampai untuk pembelian ini menggunakan anggaran subsidi,” kata dia.
Politikus NasDem itu mewanti-wanti Pemprov DKI untuk tidak memotong anggaran lain, seperti anggaran subsidi dari Transjakarta, anggaran subsidi MRT atau anggaran subsidi transportasi publik untuk membeli kendaraan lisrik.
“Saya mengingatkan Pemprov DKI dengan anggaran mereka membeli unit mobil listrik yang begitu mahal kemudian diambil dari pos anggaran subsidi untuk publik,” ucapnya.
Dia mengatakan daripada Pemprov DKI membeli mobil listrik, sebaiknya menggunakan skema sewa. “Menurut saya lebih baik pemerintah bisa-mungkin indealnya dilakukan dengan skema cara sewa. Ngapain beli,” kata politikus NasDem itu.
Pengadaan Mobil Listrik sebagai Kendaraan Dinas Didukung PSI
Berbeda dengan politikus NasDem itu, Sekretaris Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengapresiasi pengadaan 21 unit mobil listrik sebagai kendaraan dinas bagi pejabat utama di lingkungan Pemprov DKI.
"Saya kira bagus karena kita harus beralih ke mobil listrik tapi agar menghemat anggaran, mobil-mobil dinas yang berbahan bakar fosil harus dijual," kata William saat dihubungi Selasa, 21 Februari 2023.
Dengan beralih ke kendaraan listrik, Pemprov DKI mendukung visi Presiden Joko Widodo alias Jokowi. "Indonesia harus menjadi pemimpin dalam industri mobil listrik," ujarnya.
"Bukan hanya itu, kendaraan listrik juga lebih ramah lingkungan karena tidak mencemari udara. Ini juga bisa mengurangi polusi di Jakarta,“ urainya.
William menyoroti nasib mobil dinas lama yang masih menggunakan bahan bakar fosil.
Dengan penghematan itu anggaran bisa difokuskan kepada program lain yang lebih bermanfaat bagi warga DKI. "Harus dipastikan mobil-mobil berbahan bakar fosil dijual atau dilelang agar menghemat anggaran," kata dia.
Menurutnya, pengadaan mobil listrik untuk kendaraan dinas baru itu tidak masalah dan mengganggu anggaran untuk program prioritas Pj Gubernur Heru Budi Hartono. "Sudah ada alokasinya masing-masing," ucapnya.
Kendaraan Dinas DKI Jakarta Bakal Pakai Mobil Listrik Sudah Direncakan Sejak Era Anies Baswedan
Pada Maret 2022, Gubernur Anies Baswedan sebenarnya sudah merencanakan mobil dinas Pemprov DKI menggunakan kendaraan listrik.
Selain menargetkan 100 bus listrik beroperasi, Anies mengatakan pemerintah DKI sedang memproses pergantian mobil dinas konvensional menjadi mobil listrik. Menurut dia, pergantian tersebut akan bertahap.
"Di DKI sedang ada proses sekarang ini untuk nantinya kendaraan-kendaraan dinas akan bisa menggunakan berbasis listrik," katanya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri peresmian klub mobil listrik Tesla di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis malam 12 Desember 2019. Tempo/Imam Hamdi
Jika pemerintah DKI terlebih dulu fokus penggunaan menggunakan kendaraan dinas berbasis listrik, maka masalah kemacetan tak teratasi. "Itu sebabnya mengapa kami di Jakarta memilih meluncurkan kendaraan umum berbasis listrik (bus listrik), bukan kendaraan dinas berbasis listrik," ucap Anies Baswedan.
Anggaran Mobil Listrik dari APBD DKI 2023
Menurut Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Reza Pahlevi, dana pengadaan mobil listrik akan diambil dari APBD DKI 2023. “Kami sedang berproses untuk pengadaan mobil listrik,”
Reza tidak membeberkan detail alokasi anggaran yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk pengadaan kendaraan dinas tenaga listrik itu.
Meski begitu, ia memberikan gambaran kisaran harga mobil listrik per unit itu diperkirakan mencapai sekitar Rp 800 juta.
Pengadaan mobil listrik tersebut dilakukan pada 2023, karena pada 2024 mendatang alokasi anggaran diprioritaskan untuk kebutuhan lain, terutama untuk mendukung Pemilu 2024.
Pilihan Editor: Politikus PDIP Kecam Rencana Beli 21 Mobil Listrik Dinas untuk Heru Budi Hartono & Anak Buah
