TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono telah bertemu dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh membahas pemadanan data kependudukan di Jakarta.
"Sebagai bagian dari optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dalam perencanaan pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik," kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 22 Februari 2023.
Dalam pertemuan itu, Heru didampingi Sekda DKI Joko Agus Setyono dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Budi Awaludin. Mereka meminta arahan dalam melakukan akurasi data kependudukan di Jakarta untuk mendukung intervensi program yang tepat sasaran.
Pemprov DKI ingin melakukan pemadanan data dengan BPS, BKKBN, dan Kementerian Koordinator PMK. Tujuan proses pemadanan data Dukcapil ini supaya Pemprov dapat merencanakan pembangunan berbasis data kependudukan secara akurat.
Pada saat ini banyak penduduk yang sudah pindah dan tidak lagi berdomisili di wilayah DKI Jakarta, namun tetap memiliki KTP DKI.
"Kami berharap kerja sama ini bisa melancarkan segala ikhtiar yang akan kita raih, sehingga program pelayanan publik yang berkaitan dengan basis data kependudukan menjadi tepat sasaran," kata dia.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan tujuan kedatangannya ke Balai Kota DKI Jakarta untuk mendukung akurasi perencanaan pembangunan berbasis data kependudukan.
"Kita mengetahui bahwa DKI Jakarta ini daya tariknya luar biasa, pelayanan publiknya di bawah Pak Heru ini bagus," ucapnya.
Menurutnya, hal itu menarik perhatian siapa pun untuk datang ke Jakarta untuk mendapatkan layanan publik, termasuk warga DKI Jakarta yang sudah pindah keluar dari DKI. Ia pun mengajak masyarakat untuk dapat menyukseskan program pemerintah dalam hal updating data.
"Saya bersama Bapak Gubernur ingin mendorong penduduk yang sudah pindah dan berdomisili di luar DKI untuk menyesuaikan dokumen kependudukannya karena data real-nya sudah tidak tinggal di DKI Jakarta," ucapnya.
Updating dan pemadanan data akan dilakukan dengan pengecekan kembali data warga, termasuk kepemilikan aset agar pemerintah lebih akurat dalam penentuan kebijakan dan intervensi. Sehingga, pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan optimal dan tepat sasaran.
Pilihan Editor: Normalisasi Kali Ciliwung Tersisa 17 Kilometer, Heru Budi Sampaikan Ada Kendala Status Tanah
