TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah mahasiswa menggelar demo di depan Balai Kota DKI untuk menolak penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta, Kamis siang. Para mahasiswa itu berasal dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN Veteran) Jakarta serta perwakilan dari HIMAPOL seluruh Indonesia.
Berdasarkan pantauan Tempo, puluhan mahasiswa itu mengenakan jaket almamater berwarna hijau itu mendatangi kantor Balai Kota DKI Jakarta pada pukul 13.22. Mereka membawa spanduk bertuliskan "Tolak Kebijakan ERP/Jalan Berbayar".
Dalam orasinya,wakil demo mahasiswa itu menuntut agar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membatalkan rencana pemberlakuan ERP di Jakarta. Mereka menganggap ERP tidak bersifat urgent.
"Kebijakan ERP dibuat secara sewenang-wenang. Belum pantas diterapkan, belum ada urgensinya," seru perwakilan mahasiswa dari atas mobil komando.
Penerapan jalan berbayar juga dinilai akan berimbas kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk para driver ojek online (ojol). "Tolak kebijakan ERP. Semuanya kena imbas," ujarnya.
Selama demo menolak ERP berlangsung, lalu lintas di sepanjang jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat terlihat ramai lancar. Polisi tidak memberlakukan pengalihan arus lalu lintas.
Selanjutnya Kepala Dishub DKI mengatakan ERP belum bisa diterapkan...
