TEMPO.CO, Jakarta - Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan bahwa pelaku penganiayaan Mario Dandy Satriyo akan diproses hukum tanpa memandang latar belakangnya sebagai anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan.
Fadil menjelaskan, masyarakat tidak perlu khawatir atas ketegasan polisi untuk melakukan penindakan hukum terhadap Mario Dandy. “Tidak usah khawatir kalau soal itu, kita pasti akan tidak melihat latar belakang,” ucap Fadil, Kamis, 23 Februari 2023.
Polda Metro Jaya, kata dia, akan menangani kasus kekerasan terhadap anak ini dengan melihat materi dari tindak pidana yang dilakukan, tanpa melihat siapa pelaku atau latar belakangnya. “Unsurnya terpenuhi, kita tahan, kita proses,” katanya.
Menurut Fadil, pengusutan kasus ini tidak akan melibatkan Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak, meski orang tua dari tersangka, bekerja di institusi tersebut.
“Kalau ada mekanisme di internal kementerian saya kira itu silakan saja, bukan urusan kami,” ucapnya.
Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan Mario Dandy Satriyo, 20 tahun, anak pejabat di Direktorat Jenderal Pajak sebagai tersangka kekerasan terhadap anak dan juga penganiayaan terhadap D.
Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ary mengatakan kekerasan ini terjadi pada Senin, 20 Februari 2023 pada pukul 20.30 WIB di di Kompleks Grand Permata, Kecamatan Pesanggrahan, Ulujami, Jakarta Selatan.
Ade Ary menjelaskan kasus penganiayaan ini bermula ketika AGH, 15 tahun memberikan kabar kepada tersangka MDS, 20 tahun tentang perilaku yang tidak mengenakan yang dilakukan korban D, 17 tahun, kepada dirinya.
“Ini berawal dari adanya informasi yang diterima tersangka dari saudari A. Saudari A menyatakan kepada tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A.” ucap Ade saat konferensi pers di Polres Jakarta Selatan, Rabu, 22 Februari 2023..
Ade menjelaskan bahwa beberapa hari sebelumnya, tersangka mencoba untuk mengonfirmasi perbuatan tersebut kepada D. Akan tetapi, korban tidak merespons.
“Kemudian akhirnya pada tanggal 20 Februari, saksi A menghubungi lagi korban dan menyatakan ingin membagikan kartu pelajar milik korban. Kemudian korban menyampaikan bahwa ia sedang berkunjung ke rumah temannya, saudara R,” ujar Ade.
Selanjutnya, Tersangka MDS bersama dengan saksi A dan saksi S mendatangi korban dan menghubungi korban untuk keluar. “Kemudian tersangka berkomunikasi dengan korban akhirnya korban keluar, mengarah ke sebelah rumah dari Bapak R dan Ibu N,” kata Ade.
Setelahnya, pelaku membawa korban ke belakang mobil tersangka, Jeep Rubicon untuk mengonfirmasi perbuatan tidak baik yang dilakukannya pada saksi A.
Pelaku lantas melakukan kekerasan terhadap D. Korban memperoleh kekerasan di kaki, perut, dan kepala yang dilakukan oleh pelaku menggunakan tangannya.
“Akhirnya terjadi peristiwa kekerasan terhadap anak dengan cara pelaku menendang kaki korban sehingga korban terjatuh, kemudian pelaku memukul korban berkali-kali menggunakan tangan kanan pelaku. Kemudian saat korban sudah terjatuh, pelaku menendang kepala korban. kemudian pelaku menendang perut korban,” kata Ade.
Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa lima orang saksi. Yakni saudari AGH yang merupakan mantan pacar korban yang saat ini menjadi teman dekat pelaku. Kemudian, saudara SR yang merupakan teman tersangka. Lalu Bapak R dan Ibu N sebagai pemilih rumah yang disinggahi oleh korban sebelum korban bertemu dengan tersangka.
"Kemudian pelapor yang merupakan paman dari korban yang sudah dimintai keterangan juga,” kata Ade. Korban diketahui sebagai anak pengurus GP Ansor.
Berdasarkan data yang ada, keterangan saksi, serta barang bukti, maka pada 21 Februari 2022 pelaku MDS ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan.
Pelaku dikenakan pasal 76C juncto pasal 80 UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal lima tahun subsider pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun.
Pilihan Editor: Pengemudi Rubicon Anak Pejabat Ditjen Pajak Jadi Tersangka Kekerasan dan Penganiayaan
