TEMPO.CO, Jakarta - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Fadil Imran geram dengan aksi premanisme oleh debt collector. Pihaknya akan menindak tegas secara konsisten terhadap praktik kekerasan. Hal ini diungkapkannya di Polres Metro Jakarta Barat pada Kamis, 23 Februari 2023.
“Polda Metro Jaya akan konsisten untuk menghadapi semua bentuk kejahatan kekerasan baik yang dilakukan perorangan, kelompok, atau ormas tindakan premanisme, persekusi, vigilante, dan sejenisnya,” kata Fadil.
Hal itu dilakukan demi memberantas premanisme yang masih marak di wilayah hukumnya. Kapolda Metro Jaya itu mengatakan tak pandang bulu menindak tegas perilaku premanisme. Sehingga ke depannya dapat dipastikan tidak ada lagi penggunaan kekerasan dalam pekerjaan. Bahkan pihaknya menantang para pelaku berhadapan dengan dirinya jika tak menggugu.
“Kami akan melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada kelompok maupun perorangan yang melakukan kekerasan seolah di atas hukum. Akan berhadapan dengan saya nanti, orang-orang itu,” tambahnya.
Premanisme memang masih acap dilakukan di Indonesia. Ini adalah konotasi untuk mengungkapkan tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang di luar hukum. Tindakan ini tentu meresahkan masyarakat. Para pelaku biasanya menerapkan premanisme untuk paksaan. Misalnya untuk menagih hutang.
Penembak Misterius 1980-an
Tak jarang pemerintah ikut turun tangan melawan premanisme. Jauh hari, pada era Orde Baru atau Orba, upaya memberantas premanisme juga telah dilakukan. Operasi ini orang menyebutnya Petrus atau penembakan misterius pada awal 1980-an. Mereka yang terindikasi sebagai preman dibunuh secara unlawfull killing. Bahkan mayatnya ditinggalkan di tempat umum. Alasannya? Untuk efek jera.
Kejahatan terhadap hak asasi manusia tersebut sampai kini masih berkabut. Dalang di balik operasi juga samar-samar. Kasus ini boleh dibilang salah satu dark number atau kejahatan yang tak tercatat di Indonesia. Padahal korbannya bukan puluhan atau ratusan, tapi dilaporkan mencapai ribuan orang. Kasus menjadi peristiwa kelam pelanggaran HAM dalam sejarah Indonesia.
Petrus diperkirakan bermula di berbagai daerah di Yogyakarta pada 1983. Orang-orang ditemukan tewas di pinggir jalan, di tengah jalan atau di bawa jembatan. Tetapi ada pula koban yang disembunyikan mayatnya. Mereka umumnya diindikasikan sebagai preman, atau kalau di Yogyakarta Gabungan Anak Liar, disingkat Gali. Korban biasanya mati dengan luka tembak di kepala. Tetapi belakangan kemudian ada juga dengan cara dicekik.
Lantas siapa sebenarnya dalang operasi Petrus ini? Seseorang menyebut bahwa Petrus merupakan metode efektif membasmi kejahatan. Ucapan itu merupakan statement Presiden Ke-2 Indonesia Soeharto. Pendapat itu diabadikannya dalam buku biografinya Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya. Daripada hukum yang berlaku, efek jera akibat Petrus terasa lebih nyata.
“Ya, harus dengan kekerasan. Tetapi kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan, begitu saja. Bukan! Tetapi yang melawan, ya, mau tidak mau harus ditembak,” ujar Soeharto dalam buku yang terbit pada 1989 itu.
David Bourchier dalam Crime, Law, and State Authority in Indonesia mengungkapkan, pelaku pembunuhan bertindak dalam konteks melaksanakan perintah. Mereka dikoordinasi oleh Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) saat itu, yang juga berada di bawah komando Presiden. Selain pelaku yang memiliki kewenangan, ditemukan pula bukti adanya pelaku individu yang bertindak secara aktif dan disebut sebagai operator.
Hal ini diperkuat dengan bukti-bukti yang ada di lapangan. Misalnya, pada tali tambang dan kayu yang digunakan untuk mencekik korban. Alat untuk eksekusi tampak sudah dipersiapkan. Kayu pegangan dipotong dengan halus dan bahkan diserut. Sedangkan jenis ikatan clove-hitch pada tali menunjukkan pelaku orang terlatih dan mengerti tali-temali.
Menurut David, Petrus hadir dari maraknya tindak kejahatan atau kriminalitas di kawasan pinggiran kota besar dan sudut-sudut kota kecil di Indonesia. Para Gali kerap melakukan pemerasan dan perampokan sehingga meresahkan masyarakat. Namun, David menyebut munculnya preman dan Gali merupakan kesalahan rezim Orba itu sendiri. Musababnya adalah sistem ekonomi dan tata kelola finansial yang buruk membuat rezim Orba terjebak dalam krisis ekonomi.
Akibatnya, banyak masyarakat terjebak dalam kemiskinan. Kemudian membuat mereka melihat bahwa kejahatan merupakan jalan satu-satunya untuk keluar—atau sekadar bertahan—di tengah gempuran kemiskinan. Namun di sisi lain, pemerintah bukanya mengupayakan kemiskinan, tapi malah memberantas mereka dengan cara dibunuh. Penelitian David Bourchier pada 1990, mengungkapkan bahwa korban mencapai 10 ribu orang. Sedangkan dari pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM, jumlah korban mencapai 2 ribu orang lebih.
Pilihan Editor: Tangan Kanan Kapolda Metro Jaya Buru Debt Collector yang Viral, Profil Kombes Hengki Haryadi
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
