Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perlu Investasi Triliunan, DPRD DKI Kaji Keterlibatan BUMD dalam Pembangunan SJUT

Reporter

Petugas Dinas Bina Marga DKI Jakarta menata instalasi kabel yang semrawut di kawasan Wolter Monginsidi, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Oktober 2021. Pelaksanaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu / Ducting di DKI Jakarta bertujuan memindahkan kabel udara kedalam tanah sekitar 1,5 meter, sehingga tingkat keamanan meningkat dan juga dapat memperpanjang umur kabel. TEMPO/M Taufan Rengganis
Petugas Dinas Bina Marga DKI Jakarta menata instalasi kabel yang semrawut di kawasan Wolter Monginsidi, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Oktober 2021. Pelaksanaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu / Ducting di DKI Jakarta bertujuan memindahkan kabel udara kedalam tanah sekitar 1,5 meter, sehingga tingkat keamanan meningkat dan juga dapat memperpanjang umur kabel. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta mengkaji keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) demi meringankan beban pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

"Akan jauh lebih efektif kerja sama antara Pemprov DKI dengan BUMD. Kalau hanya penugasan, maka Pemprov DKI perlu memberikan penyertaan modal," ujar anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono seperti dikutip dari Antara, Kamis, 9 Maret 2023.

Penegasan tersebut karena saat ini revisi Perda Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas sedang membahas secara maraton pasal per pasal.

Ia juga meyakini apabila Pemprov DKI melakukan kerja sama dengan BUMD, maka pembuatan SJUT bisa lebih optimal dibandingkan hanya pemberian penugasan.

"Contoh penugasan yang saat ini diberikan ke Sarana Jaya, sampai hari ini belum dikerjakan, artinya tidak ada kepastian. Tapi kalau itu kerja sama maka akan lebih efektif," kata Gembong menambahkan.

Meski demikian, anggota Bapemperda Andyka mengimbau agar mekanisme pembuatan SJUT yang melibatkan BUMD ataupun pihak ketiga dikaji kembali, sehingga tidak ada masalah di kemudian hari.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Dicek aturannya, BUMD DKI punya kekayaan yang dipisahkan. Coba dikaji lagi. Masih banyak yang harus dijelaskan secara komprehensif. Jangan sampai menyulitkan diri sendiri dan jangan ada regulasi yang ditabrak," katanya. 

Adapun Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho menjelaskan anggaran yang diperlukan untuk membuat SJUT cukup besar, sehingga BUMD diharapkan mampu membantu menyukseskan penataan kota ini.

Hari mengatakan pembangunan SJUT memerlukan investasi yang mahal. Padahal di saat yang ada pekerjaan memperbaiki jalan, mengatasi kemacetan, banjir maupun untuk mendorong supaya ekonomi bangkit kembali.

"Kalau SJUT pemerintah yang akan bangun, butuh berapa triliun? Sehingga pemerintah belum mampu. Jadi opsi kita penugasan di BUMD DKI, kerja sama Pemda dengan badan usaha," katanya. 

Pilihan Editor: Anak Usaha Jakpro Gandeng Swasta Bangun 48 Kilometer SJUT di Jakarta Selatan

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Rp 197 Miliar Anggaran KJP Plus dan KJMU Mandek, DPRD DKI Panggil Dinas Sosial

1 hari lalu

Warga antre untuk berbelanja kebutuhan pokok saat kegiatan program pangan murah di Rusun Cipinang Besar Selatan, Jakarta, Selasa, 10 Mei 2022. Pemprov DKI Jakarta menggelar program pangan murah bertujuan untuk meningkatkan gizi anak dan warga golongan tertentu pemegang KJP Plus, kartu pekerja, kartu lansia Jakarta, PPSU, PHL, PJLP setara UMP, serta penghuni rusun pemda. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Rp 197 Miliar Anggaran KJP Plus dan KJMU Mandek, DPRD DKI Panggil Dinas Sosial

DPRD DKI Jakarta memanggil Dinas Sosial DKI Jakarta perihal dana Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan atau KJMU.


DPRD DKI Lantik Anggota PAW Fraksi Gerindra Bastian P. Simanjuntak Gantikan M Taufik

2 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memimpin rapat paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) di Gedung DPRD DKI, Jakarta, 7 November 2017. TEMPO/Subekti.
DPRD DKI Lantik Anggota PAW Fraksi Gerindra Bastian P. Simanjuntak Gantikan M Taufik

Politikus Gerindra itu ingin bertugas di Komisi E bidang Kesejahteraan Masyarakat yang fokus pada kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan wanita.


Laporan Keuangan PAM Jaya Disclaimer, DPRD DKI Ungkit Soal Era Swastanisasi Air

3 hari lalu

Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda tentang APBD DKI Jakarta 2023 dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu, 9 November 2022.TEMPO/Anisa Hafifah.
Laporan Keuangan PAM Jaya Disclaimer, DPRD DKI Ungkit Soal Era Swastanisasi Air

BPK memberi penilaian disclaimer atas laporan keuangan PAM Jaya. DPRD DKI akan panggil PAM Jaya.


Rp 197 Miliar Anggaran KJP Plus dan KJMU Jadi Temuan BPK, DPRD DKI: Penyebabnya Bank DKI

3 hari lalu

Warga berbelanja kebutuhan pokok saat kegiatan program pangan murah di Rusun Cipinang Besar Selatan, Jakarta, Selasa, 10 Mei 2022. Pemprov DKI Jakarta menggelar program pangan murah bertujuan untuk meningkatkan gizi anak dan warga golongan tertentu pemegang KJP Plus, kartu pekerja, kartu lansia Jakarta, PPSU, PHL, PJLP setara UMP, serta penghuni rusun pemda. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Rp 197 Miliar Anggaran KJP Plus dan KJMU Jadi Temuan BPK, DPRD DKI: Penyebabnya Bank DKI

Merry Hotma menyebut kendala sistem di Bank DKI jadi penyebab dana Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU).


Anies Baswedan Barter Lahan di Menteng dengan PT Nusantara Pasifik Investama, Prasetyo Edi Minta DPRD Uji Kelayakan

4 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 April 2023. Prasetyo diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, tahun 2018-2019. TEMPO/Imam Sukamto
Anies Baswedan Barter Lahan di Menteng dengan PT Nusantara Pasifik Investama, Prasetyo Edi Minta DPRD Uji Kelayakan

Kepgub barter lahan yang diteken Anies Baswedan dinilai cacat hukum lantaran diterbitkan tanpa persetujuan DPRD DKI Jakarta.


BPK Nilai Aset PAM Jaya 2022 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya

4 hari lalu

Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit menyampaikan hasil pemeriksaan BPK atas APBD DKI 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 29 Mei 2023. ANTARA/Siti Nurhaliza
BPK Nilai Aset PAM Jaya 2022 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya

BPK RI menilai aset PAM Jaya per 2022 tidak dapat diyakini kewajarannya. Karena itulah, BPK memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).


Tak Hanya di Pluit, Politikus PDIP: Banyak Bangunan di Jakarta Tutup Saluran Air dan Makan Jalan

5 hari lalu

Petugas membongkar ruko di Jalan Niaga, Pluit, Jakarta Utara, Rabu, 24 Mei 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Tak Hanya di Pluit, Politikus PDIP: Banyak Bangunan di Jakarta Tutup Saluran Air dan Makan Jalan

Anggota DPRD DKI meminta Pemprov DKI untuk membongkar bangunan di tempat lain yang menutup saluran air dan makan jalan. Tak hanya di Pluit.


PSI Puji Heru Budi Soal Pembongkaran Ruko yang Serobot Bahu Jalan di Pluit

6 hari lalu

William Aditya Sarana. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
PSI Puji Heru Budi Soal Pembongkaran Ruko yang Serobot Bahu Jalan di Pluit

Pemprov DKI telah membongkar ruko yang menyerobot bahu jalan dan saluran air di Pluit. Karena itulah, politikus PSI memuji Pj Gubernur DKI Heru Budi.


Pembangunan Museum Nabi Muhammad di Ancol Tak Gunakan APBD, Akan Dikunjungi DPRD DKI

11 hari lalu

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Ketua Panitia Pembangunan Museum, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Sekretaris Jenderal Liga Islam Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa, Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla, Menteri Agama Fachrur Razi, dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil di peletakan batu pertama pembangunan Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam di kawasan Ancol, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020. Tempo/Hendartyo Hanggi
Pembangunan Museum Nabi Muhammad di Ancol Tak Gunakan APBD, Akan Dikunjungi DPRD DKI

Ismail mengatakan pembangunan Museum Nabi Muhammad dan Masjid Apung di Ancol tidak menggunakan APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.


Transjakarta Targetkan Waktu Tempuh 35 Menit di 3 Rute Bus Ini

12 hari lalu

Bus Transjakarta rute halte Puri Beta 1-Adam Malik melintas di Jalan HOS Cokroaminoto, Tangerang, Rabu 16 Maret 2022. TEMPO/Cristian Hansen
Transjakarta Targetkan Waktu Tempuh 35 Menit di 3 Rute Bus Ini

PT Transjakarta menargetkan waktu tempuh bus hanya 35 menit di tiga rute. Berikut rinciannya.