Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satpol PP Ajak Warga Tidak Adakan Sahur on The Road, Kerap Picu Tawuran

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Puluhan pemuda viral di media sosial karena menggelar pesta berkedok Sahur On The Road (SOTR) di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (27/4/2022) dinihari. ANTARA/Instagram/merekamjakarta/Abdu Faisal
Puluhan pemuda viral di media sosial karena menggelar pesta berkedok Sahur On The Road (SOTR) di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (27/4/2022) dinihari. ANTARA/Instagram/merekamjakarta/Abdu Faisal
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Jakarta Barat mengimbau seluruh warga agar tidak melakukan Sahur On The Road (SOTR) selama bulan puasa untuk mencegah tawuran di antara mereka.

"Saya sudah perintahkan kepada seluruh Kepala Satpol di setiap kecamatan untuk mengimbau, memberitahukan warga agar tidak lakukan SOTR," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat, Agus Irwanto, saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 24 Maret 2023.

SOTR merupakan kegiatan berkeliling yang umumnya dilakukan sekumpulan anak muda. Dalam kegiatan tersebut kelompok pemuda itu membagikan makanan kepada warga membutuhkan saat sahur.

Menurut Agus, kegiatan sahur keliling dan SOTR justru kerap memicu aksi tawuran di permukiman warga. 

Hal itu karena berpotensi mempertemukan dua kelompok pemuda yang acap kali berujung ke perkelahian. Karena itu, katanya, diperlukan peran dari masyarakat untuk mencegah aktivitas tersebut terjadi selama bulan puasa.

Baca juga: Selama Ramadan, Pemkot Bogor Larang Tempat Hiburan Malam Beroperasi hingga Sahur On The Road

Sulit cegah tawuran jika hanya andalkan Satpol PP dan kepolisian

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Agus pun mengakui akan sulit mencegah aksi tawuran jika hanya mengandalkan petugas Satpol PP ataupun kepolisian saja.

"Dibutuhkan kerja sama dan kesadaran masyarakat bahwa aktivitas SOTR dan sebagainya itu berbahaya. Kalau hanya mengandalkan kita ya pasti sulit," kata Agus.

Karenanya, Agus juga mengimbau kepada Satpol PP kecamatan untuk menggandeng tokoh masyarakat untuk mengimbau warga agar selalu tertib selama Ramadhan. Terlepas dari itu, Agus mengaku pihaknya juga turut menurunkan petugas untuk berpatroli di wilayah guna mengantisipasi tawuran.

Tercatat ada 350 personel satpol PP tingkat kota dan wilayah yang diturunkan untuk berjaga dengan petugas polisi dan TNI di pos pengamanan yang ada di setiap kecamatan.

Pilihan Editor: Ramadan 2023, Kapolda Metro Minta Warga Tidak Konvoi Saat SOTR

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kelakar Prabowo ke Panglima TNI dan Kapolri: Namanya Kalau Digabung Sama dengan Presiden Terpilih

17 jam lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpose silat saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024) siang. ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Kelakar Prabowo ke Panglima TNI dan Kapolri: Namanya Kalau Digabung Sama dengan Presiden Terpilih

Kelakar Prabowo kepada Panglima TNI dan Kapolri. Sebut nama belakang kedua sosok itu mirip seperti namanya.


Kronologi TNI Tembak Mati 3 Orang OPM di Puncak Jaya Papua

18 jam lalu

Pasukan TPNPB-OPM menyiapkan prosesi pembakaran mayat Detius Kogoya, personil Komando Daerah Pertahanan (Kodap) VIII Intan Jaya. Detius tewas setelah baku tembak dalam penyerangan di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 21 dan 22 Mei 2024. Dalam penyerangan itu kelompok bersenjata ini membakar 12 bilik kios dan sejumlah bangunan sekolah. Dok. Istimewa
Kronologi TNI Tembak Mati 3 Orang OPM di Puncak Jaya Papua

Tentara Nasional Indonesia atau TNI dari Satgas Yonif RK 753/AVT menembak tiga orang dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM.


Amnesty Sangsi Pemerintah Mampu Ubah Praktek TNI Berbisnis

19 jam lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Amnesty Sangsi Pemerintah Mampu Ubah Praktek TNI Berbisnis

Amnesty menengarai pemerintah tak akan mampu mengubah praktik TNI berbisnis, tapi justru menormalisasinya.


TNI Sebut Prajurit Militer Tetap Bayar Pajak dan Retribusi jika Diperbolehkan Berbisnis

22 jam lalu

Ada agenda terselubung di balik rencana penghapusan larangan berbisnis bagi prajurit TNI.
TNI Sebut Prajurit Militer Tetap Bayar Pajak dan Retribusi jika Diperbolehkan Berbisnis

Wacana penghapusan larangan berbisnis bagi TNI ini muncul melalui surat dari Panglima TNI kepada Menkopolhukam.


TNI Usul Larangan Berbisnis Dihapus dalam UU TNI, Kapuspen: Bisnis Jadi Sampingan Saja

1 hari lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
TNI Usul Larangan Berbisnis Dihapus dalam UU TNI, Kapuspen: Bisnis Jadi Sampingan Saja

"Bisnis yang dilakukan (prajurit TNI) sebagai pekerjaan sampingan saja," kata Kapuspen TNI Nugraha kepada Tempo, Kamis, 18 Juli 2024.


Bacalon Walkot Bekasi, Kemal Hendrayadi Ingin Tingkatkan Rasa Nasionalisme Masyarakat

1 hari lalu

Bacalon Walkot Bekasi, Kemal Hendrayadi memiliki keinginan untuk ikut andil dalam mempersiapkan Indonesia emas 2045.
Bacalon Walkot Bekasi, Kemal Hendrayadi Ingin Tingkatkan Rasa Nasionalisme Masyarakat

Kemal Hendrayadi, masih ingin mengabdi pada negeri dengan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bekasi pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 mendatang.


Pengabdian Kemal, Perwira Tinggi Pertama dari Bekasi

1 hari lalu

Ruangan museum pribadi Brigadir Jenderal TNI (Purn) Kemal Hendrayadi.
Pengabdian Kemal, Perwira Tinggi Pertama dari Bekasi

Biasa bertugas ke daerah konflik. Mulai dari Timor-Timur, Aceh, Papua, hingga Moro dan Lebanon.


Perjalanan Karier dan Prestasi Brigjen TNI Kemal dari Bekasi

1 hari lalu

Calon Wali kota Bekasi Kemal Hendrayadi. Dok
Pribadi.
Perjalanan Karier dan Prestasi Brigjen TNI Kemal dari Bekasi

Brigjen TNI Kemal bertugas ke wilayah konflik hingga tergabung dengan pasukan perdamaian dunia. Membuat kariernya melesat dengan cepat.


KKJ Minta Semua Prajurit TNI yang Diduga Terlibat Kasus Kematian Wartawan Tribrata TV Diperiksa

1 hari lalu

Eva Meliani Pasaribu, anak wartawan Tribrata TV Rico Sempurna Pasaribu tiba di Markas Puspom AD, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024.  Eva didamping kuasa hukum, suaminya, LBH, dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) saat mendatangi Markas Puspom AD. TEMPO/Subekti
KKJ Minta Semua Prajurit TNI yang Diduga Terlibat Kasus Kematian Wartawan Tribrata TV Diperiksa

Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ meminta agar prajurit TNI yang diduga terlibat di kasus kematian wartawan Tribrata TV Rico Sempurna Pasaribu serta tiga anggota keluarganya turut diperiksa. Sebab, dari penetapan tiga tersangka oleh kepolisian masih belum terungkap motif pembunuhan tersebut.


Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Revisi UU TNI, Tolak Pencabutan Larangan Prajurit Berbisnis

2 hari lalu

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur ditemui di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Ahad, 2 Juni 2024. Tempo/Novali Panji
Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Revisi UU TNI, Tolak Pencabutan Larangan Prajurit Berbisnis

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti revisi UU TNI.