TEMPO.CO, Jakarta – Rencana Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengaspal trotoar menjadi jalan kendaraan bermotor di kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan mendapat protes dari sejumlah pihak.
Protes itu berdatangan, mulai dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Institute for Transportation and Development Policy (ITDP). Koalisi Pejalan Kaki , hingga bike to work. Apa saja kata mereka?
KPBB: Jakarta seharusnya kurangi beban emisi
Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin mengatakan Jakarta seharusnya mengurangi beban emisi dari kendaraan bermotor. "Beban emisi DKI Jakarta dari transportasi mencapai 19.165 ton per hari," kata Ahmad melalui keterangan tertulis, Ahad, 16 April 2023.
Beban emisi itu bersumber dari sepeda motor sebanyak 45 persen, truk 20 persen, bus 13 persen, mobil diesel enam persen, mobil bensin enam persen dan kendaraan roda tiga 0,23 persen.
Sedangkan beban karbondioksida (CO2) mencapai 318.840 ton/hari. Gas karbon itu bersumber dari truk 43persen, bus 32 persen, sepeda motor 18 persen, mobil bensin 4 persen, mobil diesel 3 persen, dan kendaraan roda tiga 0,01 persen.
Ahmad menilai akibat dari emisi karbon akan sangat berdampak buruk bagi kehidupan manusia di bumi, yaitu menjadi salah satu senyawa Green House Gas yang melingkupi lapisan stratosfer, sehingga sebagian radiasi panas matahari yang masuk ke atmosfer tidak dapat di lepas ke angkasa luar (green house gas effect).
Keadaan ini menyebabkan atmosfer meningkat suhunya (global warming), biang kerok dari krisis iklim yang telah menyebabkan berbagai bencana iklim yang ditandai oleh fenomenda La Nina dan El Nino sehingga sering terjadi bencana banjir, badai, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, gelombang panas, gagal panen dan meluasnya kawasan endemic penyakit tertentu seperti malaria.
Selanjutnya: ITDP: penambahan jalan bukan solusi kemacetan
