Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Warga yang Kena Penonaktifan NIK DKI Dipastikan Tidak Kehilangan Status Kependudukan

image-gnews
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin saat ditemui di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 4 Mei 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin saat ditemui di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 4 Mei 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, pihaknya tidak akan menjatuhkan sanksi kepada warga ber-KTP DKI yang kena penonaktifan NIK (Nomor Induk Kependudukan). 

Dia memastikan, mereka juga tak akan kehilangan status kependudukannya, meskipun NIK sebagai warga Jakarta nonaktif. “NIK saja (dinonaktifkan),” kata dia saat ditemui di Pendopo Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Mei 2023.

Sebelumnya, Disdukcapil mencatat ada 194 ribu warga ber-KTP DKI, tapi kini berdomisili di luar wilayah Ibu Kota. Karena itulah, NIK DKI ratusan penduduk ini masuk dalam daftar penonaktifan pada Maret 2024.

Namun demikian, jumlah itu bisa berubah lantaran harus diverifikasi terlebih dahulu.

Budi lantas membeberkan dampak penonaktifan NIK DKI bagi mereka yang sudah tinggal di daerah lain. Salah satunya adalah warga tak bisa mengakses pelayanan atau transaksi yang membutuhkan NIK. Mereka bisa kembali mengaktifkan NIK dengan mendatangi kantor Disdukcapil. 

“Layanan yang menggunakan NIK itu enggak bisa (diakses), mereka sudah terhubung ke Kemendagri,” ujarnya.

Sebelumnya, Disdukcapil DKI akan menggencarkan pendataan terhadap para pendatang baru. Pendataan ini adalah bagian dari program nasional untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pendataan tidak melalui operasi yustisi kependudukan, melainkan mengumpulkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan menyelaraskannya dengan data program nasional Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Tujuannya sebagai upaya pemerintah membangun data kependudukan tunggal atau satu data.

Menurutnya, Jakarta akan menjadi pusat ekonomi-bisnis, sosial dan budaya setelah tidak lagi menyandang status Ibu Kota Negara. Karena itu, Budi mengingatkan agar pendatang baru yang masuk Jakarta sudah memiliki pekerjaan atau keahlian. 

"Agar tidak menjadi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Kota Jakarta," ucapnya.

Pilihan Editor: Heru Budi Benarkan Soal Rencana Penonaktifan NIK Warga DKI Tapi Tak Tinggal di Jakarta

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KJMU Tahap I Tahun 2024 Diperpanjang, Sudah Ada 11.470 Orang Mendaftar

12 hari lalu

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo saat berada di SMPN 193 Cakung Jakarta Timur pada Jumat pagi, 13 Oktober 2023. TEMPO/AISYAH AW
KJMU Tahap I Tahun 2024 Diperpanjang, Sudah Ada 11.470 Orang Mendaftar

Pendaftar Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk tahap I tahun 2024, saat ini telah mencapai lebih dari 11.000 mahasiswa


Pemadanan Data Penerima KJMU, Disdukcapil Temukan 624 Orang Tak Sesuai Kriteria

16 hari lalu

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 26 April 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Pemadanan Data Penerima KJMU, Disdukcapil Temukan 624 Orang Tak Sesuai Kriteria

Data penerima KJMU saat ini sedang dilakukan pemadanan, namun Disdukcapil menemukan sejumlah data penerima tak sesuai.


38 Provinsi Siap Terapkan Sertifikasi ISO 27001

17 hari lalu

38 Provinsi Siap Terapkan Sertifikasi ISO 27001

Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mewajibkan setiap lembaga atau perusahaan yang telah diberi hak akses data kependudukan, memiliki sertifikasi ISO 27001 untuk mengontrol berbagai ancaman resiko keamanan data dan informasi.


Temukan 624 Penerima KJMU Tak Sesuai Data, Begini Imbauan Disdukcapil DKI Jakarta

17 hari lalu

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin saat menghadiri rapat koordinasi daerah lintas perangkat daerah bidang sosial, kependudukan dan pencacatan sipil 2024 terkait masalah kependudukan dan kemiskinan di Jambi, Kamis (7/3/2024). ANTARA/HO-Disdukcapil DKI Jakarta
Temukan 624 Penerima KJMU Tak Sesuai Data, Begini Imbauan Disdukcapil DKI Jakarta

Bagaimana nasib penerima KJMU yang disebut Disdukcapil DKI Jakarta tak sesuai dengan parameter pemadanan data?


Muhadjir Effendy Apresiasi Banyuwangi Tekan Tingkat Kemiskinan Ekstrem

20 hari lalu

(Dari kiri) Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko MPK, Jakarta Pusat pada Senin, 19 Februari 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Muhadjir Effendy Apresiasi Banyuwangi Tekan Tingkat Kemiskinan Ekstrem

Menteri Muhadjir Effendy apresiasi Banyuwangi yang bisa menekan tingkat kemiskinan ekstrem lebih rendah dibanding rata-rata nasional.


UN Women: Berinvestasi pada Perempuan dapat Meningkatkan PDB

27 hari lalu

Petugas menyiapkan makan untuk para lansia yang tinggal di rumah untuk lansia Silver Villa Koyama, di  Tokyo, 13 Maret 2018. Menteri Kesehatan Jepang mengatakan lima juta dari 35 juta orang Jepang yang berusia 65 tahun atau lebih diperkirakan tinggal di fasilitas perawatan khusus. AP
UN Women: Berinvestasi pada Perempuan dapat Meningkatkan PDB

UN Women mencatat masih dibutuhkan US$360 miliar dolar secara global untuk mendanai upaya-upaya kesetaraan gender bagi kesejahteraan perempuan


Harga Pangan Meroket, Menko PMK Klaim Kemiskinan Ekstrem Tak Akan Naik

31 hari lalu

Menko PMK, Muhadjir Effendy menghadiri Misa malam Natal di Gereja Katedral, Jakarta, Minggu, 24 Desember 2023. Tahun ini, Gereja Katedral mengusung tema
Harga Pangan Meroket, Menko PMK Klaim Kemiskinan Ekstrem Tak Akan Naik

Menko PMK mengklaim angka kemiskinan ekstrem tak akan meningkat di tengah harga pangan yang semakin meroket.


Ini Cara Aktifkan Lagi NIK KTP DKI yang Nonaktif karena Tinggal di Luar Jakarta

32 hari lalu

Petugas melayani warga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kantor Lurah Pasar Baru, Jakarta, Senin, 2 November 2020. Dinas Dukcapil DKI Jakarta kembali melakukan pelayanan secara tatap muka saat dimulainya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dengan menerapkan protokol kesehatan pada warga secara prioritas yang terkendala mengakses layanan secara daring dalam mengurus administrasi kependudukan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ini Cara Aktifkan Lagi NIK KTP DKI yang Nonaktif karena Tinggal di Luar Jakarta

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan menonaktifkan NIK KTP DKI warga yang berdomisili di luar Jakarta


Dinonaktifkan Maret 2024, Ini Cara Cek Status NIK Warga DKI Jakarta

35 hari lalu

Petugas melayani warga yang sedang mengajukan permohonan perekaman KTP elektronik di Kantor Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri menambah stok blanko KTP elektronik sebanyak 11 juta keping lebih. Penambahan dilakukan usai stok blanko KTP-el habis sejak pekan terakhir Juli 2023. Pengadaan blanko KTP-el sudah dilakukan tiga kali dalam tahun ini. Pengadaan pertama dilakukan pada awal 2023 sebanyak 10.450.518 keping dengan menggunakan anggaran reguler APBN. Semua blanko itu habis dipakai pada akhir Mei 2023. TEMPO/Subekti.
Dinonaktifkan Maret 2024, Ini Cara Cek Status NIK Warga DKI Jakarta

Disdukcapil DKI Jakarta berencana menonaktifkan NIK KTP warganya yang tidak lagi berdomisili di DKI. Lantas, bagaimana cara cek status NIK Jakarta?


Ma'ruf Amin Beberkan 3 Strategi Menekan Kemiskinan Ekstrem 0 Persen di Sisa 8 Bulan Pemerintahan

35 hari lalu

Warga tengah beraktivitas pagi di bantaran rel kereta kawasan Cideng, Jakarta, Rabu 7 Februari 2024. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi 0 persen pada 2024, setelah mengalami penurunan 1,12 persen pada 2023. TEMPO/Tony Hartawan
Ma'ruf Amin Beberkan 3 Strategi Menekan Kemiskinan Ekstrem 0 Persen di Sisa 8 Bulan Pemerintahan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin membeberkan tiga strategi pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024 ini.