TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan tidak ada penindakan khusus terhadap 220 pendatang baru di Ibu Kota yang tidak memiliki pekerjaan. Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil hanya melakukan imbauan dan pendataan.
“Ya, itu memang menjadi program kita semua, program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kita akan mendata,” kata Joko saat ditemui di kawasan Bundaran HI, Ahad, 7 Mei 2023.
Oleh karena itu, dia menuturkan tindak lanjut Pemprov DKI terhadap pendatang baru di Jakarta hanya imbauan, tidak ada sanksi. “Ya kita imbau,” ujarnya.
Menurut Jokow, tidak ada aturan soal pelarangan masuk bagi pendatang ke suatu daerah, termasuk Jakarta, sehingga pihaknya hanya akan memberikan imbauan.
“Mana ada aturan melarang untuk datang ke Jakarta, ada enggak? Enggak ada, sehingga yang datang ke Jakarta kita imbau untuk mereka sudah memiliki jaminan pekerjaan, kemudian memiliki jaminan tempat tinggal, dan ada data-data kependudukannya,” kata dia.
Sebelumnya, Disdukcapil DKI Jakarta mencatat ada 1.228 pendatang baru masuk Ibu Kota pasca Lebaran 2023. Jumlah itu terhitung sejak 26 April sampai dengan 2 Mei 2023.
Data Disdukcapil menunjukkan, 1.202 orang adalah pendatang tetap luar DKI. Sementara 26 sisanya, yakni pendatang non-permanen atau akan kembali ke daerah asalnya.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 17,89 persen atau 220 orang belum memiliki pekerjaan; 24,54 persen atau 301 orang karyawan swasta; dan 24,46 persen atau 300 orang berstatus pelajar/mahasiswa.
Sementara itu, data terbaru yang dilansir Tempo dari laman https://kependudukancapil.jakarta.go.id/amuba_2023/, tercatat sebanyak 503 pendatang (18,11 persen) yang belum atau tidak bekerja. Jumlah ini terhitung sejak 2 sampai 4 Mei 2023.
Jumlah pendatang pada arus balik mudik sebanyak 2.888 jiwa yang terdiri atas 1.417 laki-laki dan 1.471 perempuan.
Pilihan Editor: Heru Budi dan Kadis Dukcapil DKI Dilaporkan ke Komnas HAM, Disebut Antipendatang
