Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pembangunan Museum Nabi Muhammad di Ancol Tak Gunakan APBD, Akan Dikunjungi DPRD DKI

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Ketua Panitia Pembangunan Museum, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Sekretaris Jenderal Liga Islam Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa, Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla, Menteri Agama Fachrur Razi, dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil di peletakan batu pertama pembangunan Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam di kawasan Ancol, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020. Tempo/Hendartyo Hanggi
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Ketua Panitia Pembangunan Museum, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Sekretaris Jenderal Liga Islam Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa, Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla, Menteri Agama Fachrur Razi, dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil di peletakan batu pertama pembangunan Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam di kawasan Ancol, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020. Tempo/Hendartyo Hanggi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Ismail mengatakan pembangunan Museum Nabi Muhammad dan Masjid Apung di Ancol tidak menggunakan APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Ia menduga pendanaan pembangunan menggunakan skema B2B atau business to business.

"Yang jelas kalau dari PMD (penyertaan modal daerah) tidak, kemungkinan melibatkan B2B pihak swasta," kata Ismail di Gedung DPRD DKI, Selasa, 23 Mei 2023.

Dia menyampaikan bahwa dalam pengajuan anggaran, Ancol tidak melampirkan pendanaan untuk pembangunan Museum Nabi dan Masjid Apung. Pihak Ancol sebagai penyedia lahan.

"Seingat saya dalam pengajuan anggaran mereka kan berupa PMD itu tidak ada untuk pembangunan. Artinya, kemungkinan besar mereka akan cari alternatif pendanaan yang biasanya itu B2B dengan pihak swasta. Jadi mereka lahan, swasta pembangunannya," ujarnya.

Sebagai mitra PT Ancol, Komisi B belum mendapatkan laporan terbaru soal progres pembangunan Museum Nabi maupun Masjid Apung.

"Terakhir itu sempat dilaporkan beberapa bulan lalu oleh Dirut Ancol yang baru dan seingat saya waktu itu baru tahap proses menindaklanjuti pembangunannya karena sempat tertunda," kata dia.

Baca juga: Ancol Raih Laba Bersih Rp 152 Miliar Pada 2022, Tahun Ini Kembali Bagikan Dividen

Pengerjaan proyek sempat mandek

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurutnya, pengerjaan proyek sempat mandek. Namun, ia tidak tahu secara persis penyebab mandeknya pengerjaan proyek itu.

"Saya kurang tahu alasan jelasnya apa, mungkin sepertinya gagal lelang pengerjaannya atau apa, sehingga meleset dari target realisasinya. Jadi saat itu yang dilaporkan dalam menindaklanjuti," ucapnya.

Untuk mengetahui kondisi di lapangan, Ketua Komisi B itu berencana melakukan kunjungan lapangan yang sebelumnya sudah direncanakan tapi tidak terealisasikan karena ada agenda lain.

"Belum ada (laporan terbaru) karena memang ada agenda yang tertunda waktu itu kita akan melakukan kunjungan lapangan setelah rapat di Komisi B DPRD DKI Jakarta sama karena terpotong beberapa agenda yang urgen," katanya.

Pilihan Editor: Setelah JIS dan Sirkuit Formula E, Museum Rasulullah dan Masjid Apung Segera Dibangun di Ancol

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pengamat Nilai, Penataan JIS Keniscayaan Jelang Piala Dunia U-17

20 jam lalu

Pengamat Nilai, Penataan JIS Keniscayaan Jelang Piala Dunia U-17

Pemprov DKI tidak mengenakan biaya sewa unit di Rusun Nagrak kepada warga eks Kampung Bayam. Mereka diimbau segera pindah agar tidak menggagalkan Piala Dunia U-17.


Dampak Perubahan Status Jakarta sebagai Daerah Khusus Jakarta

3 hari lalu

Pengunjung menyaksikan pertunjukan video mapping di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Senin, 24 April 2023. Pemprov DKI mengadakan pagelaran Monas Week dan Pentas Seni Monas dengan menampilkan berbagai macam pertunjukan di antaranya air mancur menari, video mapping, dan penampilan musik sebagai bentuk hiburan masyarakat pada libur Lebaran. ANTARA/M Risyal Hidayat
Dampak Perubahan Status Jakarta sebagai Daerah Khusus Jakarta

Daerah Khusus Jakarta jadi nama baru DKI Jakarta usai ibu kota pindah ke IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Apa dampaknya?


DKI Berubah Jadi Daerah Khusus Jakarta, Bagaimana Nasib Kepulauan Seribu?

6 hari lalu

Ilustrasi gedung DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Subekti
DKI Berubah Jadi Daerah Khusus Jakarta, Bagaimana Nasib Kepulauan Seribu?

Wilayah Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu menjadi pokok bahasan dalam Pansus Jakarta Pasca IKN DPRD DKI.


Jakarta Bukan Ibu Kota Negara, DPRD DKI: Proyek Nasional MRT dan Lainnya Tak Terhentikan

7 hari lalu

Ilustrasi Balai Kota DKI Jakarta. TEMPO/Hilman Faturrahman
Jakarta Bukan Ibu Kota Negara, DPRD DKI: Proyek Nasional MRT dan Lainnya Tak Terhentikan

"Proyek-proyek nasional harus tetap berjalan di Jakarta meski pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, Kalimantan Timur, mulai tahun depan."


Ada 14 Ribu Nakes Honorer di Jakarta, DPRD DKI Minta Jadi Prioritas Saat Seleksi CPNS dan PPPK

7 hari lalu

Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Non-Nakes (FKHN) menggelar unjuk rasa di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 7 Agustus 2023. Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah menerbitkan peraturan khusus agar tenaga honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ada 14 Ribu Nakes Honorer di Jakarta, DPRD DKI Minta Jadi Prioritas Saat Seleksi CPNS dan PPPK

DPRD DKI mengungkap saat ini ada 14 ribu nakes honorer yang ikut berperan dalam melawan pandemi Covid-19. Diprioritaskan jadi ASN dan PPPK.


Dirut Transjakarta Klaim Layanan tidak akan Turun Meski ada Evaluasi Subsidi

8 hari lalu

Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza saat ditemui Tempo pada Senin, 18 September 2023 di Silang Selatan Monumen Nasional (Monas). Ia menanggapi berbagai isu perihal evaluasi subsidi layanan bus Transjakarta. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Dirut Transjakarta Klaim Layanan tidak akan Turun Meski ada Evaluasi Subsidi

Subsidi operasional Transjakarta yang awalnya sebesar Rp3,9 triliun turun menjadi Rp3,57 triliun


DPRD dan Pemprov Jakarta Sepakati KUA-PPAS APBD DKI 2024 Rp 81,5 Triliun

8 hari lalu

Penyampaian pidato Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 20 Juli 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD dan Pemprov Jakarta Sepakati KUA-PPAS APBD DKI 2024 Rp 81,5 Triliun

Besaran KUA-PPAS APBD DKI 2024 Rp 81,5 triliun itu terdiri atas rancangan proyeksi pendapatan daerah di sepanjang 2024 sebesar Rp 72,3 triliun.


PSI Tolak Wacana Cetak Ulang E-KTP Warga Jakarta usai Jadi DKJ: Pemborosan dan Bikin Repot

8 hari lalu

Warga menerima pergantian e-KTP di kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Juni 2022. Perubahan data administrasi kependudukan imbas pergantian 22 nama jalan  menggunakan nama tokoh Betawi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
PSI Tolak Wacana Cetak Ulang E-KTP Warga Jakarta usai Jadi DKJ: Pemborosan dan Bikin Repot

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menolak wacana cetak ulang e-KTP setelah DKI Jakarta berubah status menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ)


Lokasi Parkir dengan Tarif Tertinggi untuk Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi di Jakarta Bertambah

8 hari lalu

Petugas mengukur emisi gas buang sebuah kendaraan roda empat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senayan, Jakarta, Rabu, 23 Agustus 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Lokasi Parkir dengan Tarif Tertinggi untuk Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi di Jakarta Bertambah

Saat ini terdapat 131 lokasi parkir dengan tarif tertinggi di DKI Jakarta untuk kendaraan yang belum atau tidak lulus uji emisi.


Subsidi Transjakarta Tahun Ini Turun 20 Persen, Jadi Rp 13.500 per Penumpang

8 hari lalu

Bus Transjakarta melintas di dekat proyek Revitalisasi Halte Transjakarta Bundaran HI, di Jakarta, Jumat, 23 September 2022. PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) melakukan revitalisasi 46 halte bus, di antaranya; 4 halte ikonik, 4 halte terintegrasi antar moda angkutan dan peremajaan 38 halte biasa yang ditargetkan rampung akhir tahun 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Subsidi Transjakarta Tahun Ini Turun 20 Persen, Jadi Rp 13.500 per Penumpang

Dirut Transjakarta Welfizon Yuza menyatakan Transjakarta tidak berorientasi pada profit atau mencari keuntungan. Subsidi tahun ini turun 20 persen.