Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Putusan AG di Kasus Mario Dandy Disebut Tergesa-Gesa, Koalisi AG-AP: Hakim Sudah Punya Keinginan

image-gnews
Terdakwa kasus penganiayaan David Ozora, anak AG (15) meninggalkan ruang sidang usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Jakarta Selatan, Senin, 10 April 2023. AG dinyatakan bersalah karena merencanakan penganiayaan terhadap David Ozora bersama kekasihnya, Mario Dandy. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Terdakwa kasus penganiayaan David Ozora, anak AG (15) meninggalkan ruang sidang usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Jakarta Selatan, Senin, 10 April 2023. AG dinyatakan bersalah karena merencanakan penganiayaan terhadap David Ozora bersama kekasihnya, Mario Dandy. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus A. T Napitupulu menilai alasan hakim yang adili AG di kasus Mario Dandy memutuskan cepat tidak sesuai regulasi Undang-Undang Peradilan Anak. Erasmus mengatakan, regulasi percepatan untuk penahanan bukan pada proses hukum persidangannya.

“Kalau pakai alasan ini ya umumnya di beberapa media kan juru bicaranya waktu itu bilang alasannya ini kasus anak harus cepat. Gak ada itu,” kata Erasmus saat dihubungi Tempo, Jumat, 26 Mei 2023.

Ia menjelaskan cepat yang dimaksud bukan tergesa-gesa. “Kasus anak cepat itu penahanannya dan cepat itu maksudnya tidak ditunda bukan dipercepat bukan tergesa-gesa itu ya,” ucapnya.

Erasmus menyoroti penahanan AG yang panjang tapi diputuskan dalam waktu yang singkat. Hal inilah yang dipertanyakan oleh Koalisi  Anti-Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Anak Perempuan (Koalisi AG-AP) hingga melayangkan laporan atas pelanggaran etik oleh hakim perkara AG kepada Komisi Yudisial.

“Jadi kita gak tahu alasannya apa itu yang saya rasa KY dan Bawas harus melakukan penyelidikan dan itu kan formil ya,” ucapnya. 

Soal memori banding yang tidak dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Tinggi. Erasmus juga menilai bahwa hakim memeriksa hanya sesuai keinginannya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Artinya hakim hanya memeriksa berdasarkan keinginannya saja. Itu melanggar etik. Dia artinya sudah punya posisi itu kan,” katanya.

Erasmus beserta 3 peneliti lain yakni Aisyah Assyifa, peneliti Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Nur Ansar peneliti ICJR dan Feri Saputra peneliti Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (Puskapa) tergabung dalam Koalisi Anti Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Anak Perempuan (koalisi AG-AP). Koalisi tersebut melayangkan laporan ke Komisi Yudisial Jakarta, Kamis, 25 Mei 2023. 

Mereka melaporkan hakim tunggal Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang diduga melanggar kode etik saat menjatuhkan vonis terhadap AG dalam kasus Mario Dandy.

Pilihan Editor: Kasus Dugaan Pencabulan Mario Dandy pada AG, Polisi Periksa 9 Saksi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Maraton, Kuasa Hukum I Wayan Suparta Laporkan Dugaan Penyiksaan 10 Polisi ke LPSK, Ombudsman dan Komnas HAM

11 jam lalu

Perwakilan kuasa hukum I Wayan Suparta, Muhammad Yahya Ihyaroza, melaporkan dugaan tindak penyiksaan yang dilakukan oleh 10 anggota dari Polres Klungkung Bali ke Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Defara
Maraton, Kuasa Hukum I Wayan Suparta Laporkan Dugaan Penyiksaan 10 Polisi ke LPSK, Ombudsman dan Komnas HAM

Kuasa hukum I Wayan Suparta secara maraton melaporkan dugaan penyiksaan oleh 10 polisi Polres Klungkung ke LPSK, Ombudsman dan Komnas HAM.


Tawuran Berujung Maut di Ciracas, Polisi Tangkap Dua Pelaku

16 jam lalu

Ilustrasi tawuran. TEMPO/M. Iqbal Ichsan
Tawuran Berujung Maut di Ciracas, Polisi Tangkap Dua Pelaku

APR, 19 tahun, tewas dalam tawuran yang terjadi di Jalan H. Baping, Kelurahan Susukan, Ciracas, Jakarta Timur


Unjuk Rasa Mahasiswa, Perdana Menteri Bangladesh Janji Bentuk Komisi Yudisial

21 jam lalu

Pengunjuk rasa anti-kuota berbaris saat  terlibat dalam bentrokan dengan Liga Chhatra Bangladesh, sayap mahasiswa dari partai berkuasa Liga Awami Bangladesh, di Universitas Dhaka, di Dhaka, Bangladesh, 16 Juli 2024. REUTERS/ Mohammad Ponir Hossain
Unjuk Rasa Mahasiswa, Perdana Menteri Bangladesh Janji Bentuk Komisi Yudisial

Perdana Menteri Bangladesh meyakinkan akan membentuk komisi yudisial untuk menegakkan keadilan pada korban tewas unjuk rasa menentang sistem kuota


Disiksa 3 Hari hingga Cacat Permanen, Kasus I Wayan Suparta Hanya Dikategorikan Penganiayaan Ringan

1 hari lalu

Perwakilan kuasa hukum I Wayan Suparta, Muhammad Yahya Ihyaroza, melaporkan dugaan tindak penyiksaan yang dilakukan oleh 10 anggota dari Polres Klungkung Bali ke Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Defara
Disiksa 3 Hari hingga Cacat Permanen, Kasus I Wayan Suparta Hanya Dikategorikan Penganiayaan Ringan

I Wayan Suparta sebelumnya telah melaporkan kasus ini ke Polda Bali. Namun petugas menganggap kasus ini hanya penganiayaan ringan.


Terpidana Kasus Pembunuhan Vina Laporkan Ayah Eky ke Bareskrim Atas Dugaan Penganiayaan

1 hari lalu

Tim Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) melaporkan Rudiana, ayah dari Muhamad Rizky Rudiana (Eky), soal dugaan kesaksiaan palsu dan penganiayaan 7 terpidana kasus Vina Cirebon ke Bareskrim Mabes Polri pada Rabu, 17 Juli 2024.TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Terpidana Kasus Pembunuhan Vina Laporkan Ayah Eky ke Bareskrim Atas Dugaan Penganiayaan

Terpidana kasus pembunuhan Vina melaporkan Rudiana yang adalah ayah Eky ke Bareskrim atas dugaan penganiayaan dan intimidasi.


Kronologi Pria di Bali Diduga Diciduk dan Disiksa 10 Polisi Selama 3 hari Hingga Cacat Permanen

1 hari lalu

Perwakilan kuasa hukum I Wayan Suparta, Muhammad Yahya Ihyaroza, melaporkan dugaan tindak penyiksaan yang dilakukan oleh 10 anggota dari Polres Klungkung Bali ke Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Defara
Kronologi Pria di Bali Diduga Diciduk dan Disiksa 10 Polisi Selama 3 hari Hingga Cacat Permanen

Kronologi penangkapan dan penyiksaan oleh 10 anggota Polres Klungkung Bali terhadap I Wayan Suparta. Kasus ini dilaporkan ke Propam Mabes Polri.


Polisi Sebut Sekitar 20 Orang Terlapor di Kasus Penyekapan dan Penganiayaan Pemuda Duren Sawit

1 hari lalu

Kapolres Metro Jakarta Timur Komisaris Besar Nicolas Ary Lilipaly ditemui di Polres Metro Jakarta Timur, Rabu, 7 Februari 2024. Tempo/Novali Panji
Polisi Sebut Sekitar 20 Orang Terlapor di Kasus Penyekapan dan Penganiayaan Pemuda Duren Sawit

Dugaan penyekapan dan penganiayaan seorang pemuda di kafe Duren Sawit, polisi menyebutkan ada sekitar 20 orang terlapor.


Pemuda Skizofrenia Divonis 16 Tahun Bui, Kuasa Hukum Laporkan Hakim PN Jakbar ke MA dan KY

2 hari lalu

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat membacakan putusan kasus penikaman seorang wanita di Central Park Mall. Hakim memutuskan terdakwa Andi Andoyo yang mengalami skizofrenia terbukti bersalah dan dipidana penjara 16 tahun, Senin, 8 Juli 2024, Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Pemuda Skizofrenia Divonis 16 Tahun Bui, Kuasa Hukum Laporkan Hakim PN Jakbar ke MA dan KY

Kuasa hukum pemuda pengidap skizofrenia itu menjelaskan tiga dasar pelaporan terhadap hakim itu ke MA dan Komisi Yudisial.


UNRWA Laporkan Penganiayaan Staf yang Ditahan Israel

5 hari lalu

Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini. REUTERS/Mohamed Azakir
UNRWA Laporkan Penganiayaan Staf yang Ditahan Israel

Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada Jumat mengatakan stafnya dari Jalur Gaza yang ditahan oleh tentara Israel mengalami penganiayaan


Rekam Jejak 3 Hakim yang Bebaskan Eks Bupati Langkat di Kasus Kerangkeng Manusia

5 hari lalu

Majelis hakim PN Stabat yang diketuai Andriansyah menjatuhkan vonis bebas kepada bekas Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin karena tidak terbukti melakukan TPPO. Foto: Istimewa
Rekam Jejak 3 Hakim yang Bebaskan Eks Bupati Langkat di Kasus Kerangkeng Manusia

Hakim PN Stabat memvonis bebas eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin di kasus kerangkeng manusia. Bagaimana rekam jejak 3 hakim itu?