Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

MRT Jakarta Jajaki Pembangunan Lahan Parkir di Kebon Kacang, Berharap Intervensi Pemerintah

image-gnews
Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan MRT Jakarta fase 2A CP201 di kawasan Glodok, Jakarta, Kamis 11 Mei 2023. PT MRT Jakarta memastikan proyek pembangunan MRT Jakarta akan tetap dilanjutkan meski DKI Jakarta sudah tidak lagi menjadi Ibu Kota Indonesia. TEMPO/Subekti.
Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan MRT Jakarta fase 2A CP201 di kawasan Glodok, Jakarta, Kamis 11 Mei 2023. PT MRT Jakarta memastikan proyek pembangunan MRT Jakarta akan tetap dilanjutkan meski DKI Jakarta sudah tidak lagi menjadi Ibu Kota Indonesia. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta bakal menjajaki pengembangan kawasan permukiman di sekitar kawasan berorientasi transit (TOD). Permukiman penduduk yang beradius 300-700 meter bakal menjadi satu kesatuan pengembangan kawasan TOD di stasiun kereta Ratangga tersebut.

Salah satu proyek kerja sama antara yang sedang dijajaki MRT dengan warga adalah pembangunan kawasan parkir di daerah Kebon Kacang, Jakarta Pusat. 

Kepala Departemen TOD Business Generation PT MRT Jakarta Raihan Kusuma mengatakan perusahaan sedang melakukan sosialisi kerja sama kepada warga Kebon Kacang untuk rencana pembangunan lahan parkir di kawasan TOD Stasiun Dukuh Atas dan Bundaran HI.

“Karena di daerah itu parkiran motor sedikit dan mahal. Kami sedang dekati warga di Kebon Kacang untuk mengembangkan lahan atau rumah warga yang ada di sana menjadi parkiran motor,” kata Raihan di kantor MRT Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023.

Menurut dia, pengembangan permukiman di kawasan TOD butuh usaha ekstra. Sebab sebagian masyarakat masih sulit melepas lahan mereka untuk kepentingan negara. Sehingga perlu pendekatan yang lebih intensif agar mereka mau diajak kerja sama dalam pengembangan kawasan. “Pembebasan lahan perlu waktu tidak hanya setahun, bahkan bisa lebih dari dua tahun,” ujarnya. 

Untuk mempercepat rencana pengembangan kawasan, kata dia, perlu ada intervensi pemerintah pusat dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. Masyarakat mesti diajak berdiskusi dan berkolaborasi dalam proses pengembangan.

Masih ada pandangan di masyarakat bahwa pengembangan suatu kawasan identik dengan penggusuran. Padahal pemerintah bisa saja menata kawasan tersebut, tanpa merelokasi warga dari tempat tinggalnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Perlu ada intervensi juga dari pemerintah pusat dan daerah untuk bisa mensosialisasikan bahwa area ini mau menjadi apa. Jadi bukan hanya MRT yang membangun sosialisasi dengan warga sekitar,” ucapnya.

Urban Planning, Gender and Sosial Inclusion Institute for Transportation and Development Policy Indonesia (ITDP Indonesia) Deliani Siregar mengatakan MRT Jakarta memang mempunyai tantangan dalam pengembangan permukiman di kawasan TOD.

Menurut dia, implementasi guna lahan dan aktivasi pengembangan kawasan yang akan dikembangkan sulit direalisasikan karena terhambat kepemilikan lahan dan bangunan. “Apalagi konsep TOD juga tidak boleh menyingkirkan penduduk yang sudah tinggal di dalam kawasan,” ucapnya. 

Yang perlu digarisbawahi, kata dia, prinsip pengembangan TOD adalah kawasan yang beroritentasi pada akses kemudahan ke transportasi publik, seperti KRL atau MRT Jakarta, dengan berjalan kaki dan bersepeda. Pengembangan TOD dapat membantu pemerintah merancang rencana, kebijakan, peraturan, perundang-undangan, dan prioritas investasi untuk mempromosikan akses untuk semua sebagai basis kepentingan bersama. “Standar itu penting untuk keterlibatan masyarakat secara inklusif dan adil,” ujarnya.

IMAM HAMDI

Pilihan Editor: Kebut Pembangunan Infrastruktur TOD, Dirut MRT Jakarta: Untuk Pejalan Kaki

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


11 Kota di Dunia dengan Transportasi Publik Gratis

3 hari lalu

Aktivitas penumpang saat menaiki dan berada di gerbong kereta Mass Rapid Transit MRT di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Sabtu, 22 Juni 2024. Pemprov Jakarta menerapkan tarif Rp 1 bagi masyarakat yang menggunakan transportasi publik, seperti TransJakarta, MRT, hingga LRT, pada hari ulang tahun (HUT) Kota Jakarta ke-497. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
11 Kota di Dunia dengan Transportasi Publik Gratis

Berikut sejumlah kota di dunia yang telah berhasil menerapkan transportasi publik gratis.


Bank DKI Resmi Beli Hak Penamaan Stasiun MRT Bundaran HI

3 hari lalu

Antrean penumpang MRT Jakarta yang hendak keluar dari Stasiun MRT Lebak Bulus Grab. Foto: Istimewa
Bank DKI Resmi Beli Hak Penamaan Stasiun MRT Bundaran HI

Bank DKI resmi membeli hak penamaan atau naming rights Stasiun Bundaran HI milik PT MRT Jakarta (Perseroda).


LMAN Salurkan Anggaran Rp 2,85 Triliun untuk Pembebasan Lahan di IKN

4 hari lalu

Basuki Purwadi. Dok. LMAN
LMAN Salurkan Anggaran Rp 2,85 Triliun untuk Pembebasan Lahan di IKN

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sudah menggelontorkan Rp 1,43 triliun untuk pengadaan lahan di IKN sepanjang 2024. Pemerintah menargetkan anggaran total 5,9 triliun untuk pembebasan lahan di ibu kota baru


Dharma Pongrekun Sebut Tak Perlu Tambah Transportasi Publik untuk Atasi Macet di Jakarta

5 hari lalu

Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Dharma Pongrekun (kiri) dan Kun Wardana Abyoto (kanan), menyampaikan visi-misi dalam debat pertama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu, 6 Oktober 2024. Debat perdana tersebut mengangkat tema penguatan SDM dan transformasi Jakarta menjadi Kota Global. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Dharma Pongrekun Sebut Tak Perlu Tambah Transportasi Publik untuk Atasi Macet di Jakarta

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menyebut kemacetan di Jakarta bisa diatasi dengan mengoptimalkan manajemen transportasi publik


Dharma Pongrekun: Budaya Antre di Transportasi Publik Harus Masuk ke Kurikulum Pendidikan

5 hari lalu

Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Dharma Pongrekun (kiri) dan Kun Wardana Abyoto (kanan) mengikuti debat pertama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu, 6 Oktober 2024. Debat perdana tersebut mengangkat tema penguatan SDM dan transformasi Jakarta menjadi Kota Global. ANTARA /Aprillio Akbar
Dharma Pongrekun: Budaya Antre di Transportasi Publik Harus Masuk ke Kurikulum Pendidikan

Calon gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun ingin memasukan budaya antre di transportasi publik ke dalam kurikulum pendidikan.


Aksesibilitas Transportasi Publik di Jakarta untuk Penyandang Disabilitas Masih Membutuhkan Banyak Perbaikan

6 hari lalu

Jika Jakarta ingin jadi kota inklusif, fasilitas transportasi publik mesti tersedia untuk difabel.
Aksesibilitas Transportasi Publik di Jakarta untuk Penyandang Disabilitas Masih Membutuhkan Banyak Perbaikan

Sejumlah stasiun dan halte transportasi umum di Jakarta sudah cukup layak dan sebagian lagi belum ramah difabel.


Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B untuk Kecepatan Akses Transportasi Publik

12 hari lalu

Foto udara proyek pembangunan LRT Jakarta Fase 1B. Dok. Jakpro
Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B untuk Kecepatan Akses Transportasi Publik

Ketidaknyamanan warga dan pengguna jalan sepanjang proyek LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai hanya berlangsung sementara.


Menko Airlangga Dorong Pemerintah Daerah Sediakan Transportasi Publik Berbasis Listrik

18 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kkedua kiri), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kanan), serta Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Indonesia Abdullah Azwar Anas (kanan) saat mengikuti acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2024, di Jakarta, Senin 23 September 2024.Kegiatan percepatan digitalisasi daerah ini mengangkat tema Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. TEMPO/Tony Hartawan
Menko Airlangga Dorong Pemerintah Daerah Sediakan Transportasi Publik Berbasis Listrik

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mendorong agar pemerintah daerah (Pemda) sediakan transportasi publik berbasis listrik.


Ada Martipay, MRT Jakarta Pastikan Kartu Uang Elektronik Masih Bisa Dipakai

24 hari lalu

Penumpang MRT Jakarta antre keluar di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Minggu, 23 Juni 2024. PT MRT Jakarta menerapkan tarif layanan khusus Rp1 selama dua hari untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-497 Kota Jakarta. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Ada Martipay, MRT Jakarta Pastikan Kartu Uang Elektronik Masih Bisa Dipakai

MRT Jakarta menggandeng Bank DKI untuk meluncurkan sistem pembayaran digital mandiri mereka yang bernama Martipay


Kepedulian Pj. Gubernur Heru dan Upaya Pemprov Masifkan Energi Bersih

28 hari lalu

Seorang pekerja memeriksa panel pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Gedung PPKD, Jakarta, Selasa (18/10/2022). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memasang 136 unit PLTS di sekolah, fasilitas kesehatan, gedung kantor hingga fasilitas olah raga untuk mendukung penurunan emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim. ANTARA FOTO/Henry Purba/nym.
Kepedulian Pj. Gubernur Heru dan Upaya Pemprov Masifkan Energi Bersih

Pj. Gubernur Heru Budi mendorong energi bersih di Jakarta melalui PLTS, transportasi publik listrik, dan sinergi multi-pihak guna mencapai target emisi nol karbon pada 2060.