TEMPO.CO, Tangerang - Polda Metro Jaya menerbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3) terhadap Charlie Chandra, ahli waris lahan yang dilaporkan oleh PT Agung Sedayu Grup, pengembang kawasan Pantai Indah Kosambi atau PIK 2. Kepolisian juga mengembalikan sertifikat hak milik nomor 5/Lemo.
"Sudah SP 3 per 23 Mei 2023 karena tidak cukup bukti," ujar Kuasa hukum Charlie Chandra, Fajar Gora, Kamis 1 Juni 2023.
Hal itu tertuang dalam salinan SP 3 nomor : B/11761/V/RES.1.9./20023/Ditreskrimum tanggal 23 Mei 2023 yang Tempo dapatkan. Surat itu berbunyi: terhadap laporan polisi nomor LP/B/6553/XII/2021/SPKT/Polda Metro Jaya, tanggal 28 Desember 2021 atas nama pelapor Aulia Fahmi SH dengan terlapor Charlie dkk tentang dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 telah dilakukan penghentian penyidikan dengan surat ketetapan penghentian penyidikan nomor : S.Tap/87/IV/2023/Ditreskrimum tanggal 28 April 2023 dengan alasan tidak cukup bukti.
SP3 yang ditandatangani Kasubdit Harda Komisaris Ratna Quratul Any sebagai penyidik itu juga menyebutkan terhadap sertifikat hak milik nomor 5/Lemo atas nama Sumita Chandra yang dilakukan penyitaan sebagai barang bukti sesuai surat perintah penyitaan nomor SP.Sita/134/II/2023/Ditreskrimum tanggal 28 Februari 2023 dan berita acara penyitaan tanggal 3 Maret 2023. Maka penyitaan dimaksud sudah tidak berlaku lagi dan selanjutnya barang bukti dimaksud akan dikembalikan kepada kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dari mana barang tersebut disita.
Gora menyatakan, terbitnya SP3 dengan alasan tidak cukup bukti tersebut mengindikasikan kuatnya upaya kriminalisasi terhadap kliennya tersebut. "Karena upaya kriminalisasi ini sebelumnya telah dilakukan kepada ayah Charlie Chandra, Sumita Chandra yang akhirnya meninggal karena sakit," kata Gora.
Charlie Chandra merupakan ahli waris lahan seluas 8,7 hektar di Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Tanah empang itu kini telah menjadi kawasan Pantai Indah Kosambi (PIK 2) Kabupaten Tangerang.
Selanjutnya ahli waris lahan PIK 2 temui Menteri ATR/BPN soal dugaan penyerobotan tanahnya...