Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kaesang Anak Jokowi Didukung Maju Pilkada Depok, Pangi: Tak Akan Semulus Gibran dan Bobby

image-gnews
Billboard baru Kaesang Pangarep yang dipasang DPD PSI Depok di Jalan Margonda, Depok, Kamis, 1 Juni 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Billboard baru Kaesang Pangarep yang dipasang DPD PSI Depok di Jalan Margonda, Depok, Kamis, 1 Juni 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Analis politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan Kaesang Pangarep bisa saja maju di Pilkada Depok, tetapi dia tidak memiliki latar belakang dan silsilah dengan kota sejuta maulid ini. Bahkan, Pangi menduga hasilnya tidak akan semaksimal Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Afif Nasution yang menang pilkada saat Joko Widodo menjabat.

"Setiap orang memiliki peluang, apakah dari modal elektabilitasnya, relawannya, partai politiknya, infrastruktur dan subrastukturnya, serta pengalaman dari Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya Kaesang maju di November 2024, Jokowi masih menjabat atau tidak, hasilnya tentu akan tidak semaksimal ketika Gibran dan Bobby Nasution ikut Pilkada. Kemungkinan agak berat untuk bertanding," kata Pangi, Jumat, 2 Juni 2023

Ia mengaku alergi terhadap dinasti politik, meski tidak dilarang di undang-undang dan tidak melanggar konstitusi. Tapi, menurut dia, model seperti ini mirip orde baru. "Minimal berhenti dululah selesai dulu Pak Jokowi baru maju anak-anak beliau tidak apa-apa," tegas Pangi.

Abuse of power, sambung Pangi, karena Jokowi memiliki kendali penuh, melekat secara total infrastruktur maupun subrastruktur politiknya, partai politik, Bawaslu dan KPU.

"Kita tidak tahu bagaimana mereka agar tidak partisan, kalau kalah susah, menang susah, jadi saya sih tidak curiga, cuma memang hak politik beliau untuk maju," paparnya.

Ia pun mengharapkan agar-anak presiden, gubernur atau bupati menunggu orang tuanya berhenti lima tahun dulu baru mencalonkan. Hal ini agar dia tidak tergelincir ke potensi abuse of power. "Penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kelompok golongan tertentu," ujarnya.

Namun, lanjut Pangi, jika Kaesang sudah yakin dan tidak terlalu pusing memikirkan isu dinasti politik serta siap dipilih rakyat secara langsung, sebagai warga negara dia memiliki hak untuk mencalonkan diri.

"Beliau punya elektabilitas dan punya keyakinan bisa, ya itu hak politik beliau untuk maju," ujar Pangi.

Kaesang memang berbeda dengan Gibran dan Bobby yang memiliki kedekatan dengan daerah kontestasinya. "Seperti Gibran orang Solo asli maju di Solo, Bobby orang Medan, kalau Kaesang latar belakang di Depoknya tidak tahu, kecuali di Bogor, mungkin tanah-tanahnya Pak Jokowi di Bogor tidak apa-apa. Kalau ini memang tidak ada nyangkut-nyangkutnya (ke Depok)," terangnya.

Baca juga: Relawan Kaesang Depok Bakal Deklarasi Besok, GP Center Fokus Menangkan Ganjar Dulu

Tiba-tiba ke Depok

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, jika hanya mengacu terhadap istilah asli orang Depok saja, kata Pangi, saat ini sudah tidak relevan lagi. Sebab, kalau pun dianggap orang Depok pun sebenarnya sudah banyak yang pendatang.

"Tapi kan silsilah dan sejarah itu kan tetap saja menjadi hal yang penting sebetulnya, dari mana beliau datang, tiba-tiba ke Depok, karena beliau meyakini percaya diri banget," ujarnya.

Kata Pangi, Kaesang adalah anak presiden dan popularitasnya pasti tinggi, walaupun dulu sempat membuat pernyataan untuk terjun di bisnis saja dan sekarang mau terlibat politik praktis.

"Kalau memang tidak ada background, latar belakang dan sejarahnya Depok sebenarnya sangat disayangkan juga. Tapi ya beliau dapat previlege karena anaknya presiden. Apalagi Pak Jokowi tidak punya pengalaman kalah, itu percaya diri banget. Gibran dan Bobby menang, Pak Jokowi tidak pernah kalah, ya menang banyaklah Pak Jokowi," kata Pangi.

Namun, hal tersebut sangat disayangkan CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting itu, karena menurutnya sejak awal tidak bagus ada dinasti politik. "Karena netralnya penyelenggara pemilu, tetap saja partisan," paparnya.

Kemudian, pada Pilkada Depok 2024 menurutnya 'lapangannya' datar, karena petahananya tidak ada dan hanya bertarung dengan wakil wali kota yang kemungkinan maju dari PKS.

"Mereka memanfaatkan momentum itu mungkin dianggap stagnan, PKS tidak ada kemajuan, mereka ingin mengambil alih kota yang dianggap sebagai kandangnya PKS yang harus ditaklukkan, bisa ada agenda begitu. Sebab, PKS tidak pernah kalah dalam 20 tahun terakhir," jelas Pangi.

Dari sana, Pangi menilai ada yang ingin mengubah stigma kandangnya PKS, sama halnya ketika orang partai ingin merebut kandang banteng di Solo. "Tidak ada orang selain PDIP kan. Mungkin mereka tertantang, bukan lagi kandang PKS. Tapi sebagai warga negara dia punya hak memilih dan dipilih," ucap Pangi.

Pilihan Editor: Kaesang Beri Sinyal, PSI Depok Ganti Foto Anak Jokowi di Billboard Jalan Margonda

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Inilah Daftar 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru yang Disetujui Presiden Jokowi pada 2024

17 menit lalu

Presiden Jokowi (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin (kanan) menyampaikan pidato saat peresmian pabrik minyak goreng merah di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis, 14 Maret 2024. ANTARA/Yudi Manar
Inilah Daftar 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru yang Disetujui Presiden Jokowi pada 2024

Presiden Jokowi menambah 14 PSN baru untuk tahun ini. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat.


Pemerintahan Jokowi Selesaikan 195 PSN Senilai Rp1.519 T, Tahun Ini Tambah 14

30 menit lalu

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. ANTARA FOTO/Jojon
Pemerintahan Jokowi Selesaikan 195 PSN Senilai Rp1.519 T, Tahun Ini Tambah 14

Pemerintahan Jokowi mencatat 195 PSN selesai hingga Februari 2024 senilai Rp1.519 triliun. Sebanyak 77 dalam penyelesaian dan tambah 14 tahun ini


Istana Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar

32 menit lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menaiki mobil listrik golf buggy di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/HO-Partai Golkar)
Istana Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana Jokowi fokus bekerja untuk memimpin jalannya pemerintahan.


Perebutan Spanduk Protes Emak-emak di Depan Jokowi, Apa Kata Paspampres?

40 menit lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan seniman Reog Ponorogo saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di Alun-alun Ponorogo, Jawa Timur, Jumat 4 Januari 2019. Dalam kunjungan kerjanya di Ponorogo, Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan Waduk Bendo dan menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat. ANTARA FOTO/Siswowidodo
Perebutan Spanduk Protes Emak-emak di Depan Jokowi, Apa Kata Paspampres?

Beredar video viral yang diduga anggota Paspampres merebut spanduk protes emak-emak saat kunjungan Jokowi di Sumut. Apa kata Paspampres?


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

50 menit lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

2 jam lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


Golkar Minta 5 Jatah Menteri, Dianggap Wajar oleh MKGR hingga Tanggapan Gerindra dan PAN

2 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kegiatan syukuran dan konsolidasi partai di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Golkar Minta 5 Jatah Menteri, Dianggap Wajar oleh MKGR hingga Tanggapan Gerindra dan PAN

Airlangga Hartarto menyimpulkan, Partai Golkar seharusnya mendapat jatah menteri yang lebih besar, karena sudah banyak membantu Prabowo-Gibran


Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

3 jam lalu

Cyrus Ashkon Margono. (Instagaram/@cmargono)
Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

Pemain keturunan Cyrus Margono tinggal melaksanakan pengambilan sumpah untuk kemudian resmi menjadi WNI.


Beda Pendapat Mendagri Tito dan PKS Soal Pelibatan Masyarakat di Rapat RUU DKJ

4 jam lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) bersama jajarannya menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Baleg DPR menargetkan pembahasan RUU DKJ selesai disahkan pada 4 April 2024 pascapengiriman daftar inventarisir masalah (DIM) dari pemerintah resmi dibahas hari ini. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Beda Pendapat Mendagri Tito dan PKS Soal Pelibatan Masyarakat di Rapat RUU DKJ

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan proses perumusan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sudah cukup melibatkan masyarakat. Tito berujar pemerintah telah berulang kali melakukan komunikasi publik tentang RUU DKJ. Di antaranya, kata dia, melalui uji publik yang sudah dilaksanakan setidaknya empat kali pada 2022 dan 2023.


Bahlil Optimistis Pilpres Satu Putaran dan Investasi Capai Rp 1.650 Triliun

4 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Optimistis Pilpres Satu Putaran dan Investasi Capai Rp 1.650 Triliun

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia optimistis Prabowo-Gibran menang Pilpres dalam satu putaran dan nilai investasi bisa mencapai Rp 1.650 triliun.