TEMPO.CO, Jakarta - Tiga berita terpopuler metropolitan pada Rabu pagi dimulai dari buntut dari dukungan PSI untuk Kaesang maju pemilihan wali kota Depok, PDIP Depok nyinyir di media sosial. Juru bicara PSI heran dengan sikap PDIP yang tagih janji politik partainya soal pajak dan SIM.
Berita terpopuler lain adalah Heru Budi enggan tanggapi Thomas Lembong yang bongkar proyek bermasalah dan konflik internal Ancol. Heru menyebut masalah itu adalah urusan Ancol.
Berita ketiga adalah Jakpro akhirnya buka suara soal kisruh lahan ruko serobot bahu jalan di Pluit. Vice President Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Syachrial Syarief menjelaskan status lahan di RT11/RW3, Jalan Niaga, Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan, Pluit, Jakarta Utara bukanlah bahu jalan, melainkan lahan milik Jakpro.
Berikut 3 berita terpopuler kanal metropolitan pada Rabu, 7 Juni 2023:
1. PDIP Depok Nyinyir di Sosmed Soal Program Pajak dan SIM, PKS: Kok Tagih Janji Oposisi?
Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Muhammad Kholid, heran dengan sikap PDIP Depok yang justru nyinyir soal program pajak kendaraan gratis dan SIM seumur hidup.
Menurut Kholid, menagih janji politik seharusnya ditujukan untuk penguasa, dalam konteks ini PDIP selaku partai pemenang Pemilu 2019. Bahkan, lanjut dia, salah satu kader PDIP, Joko Widodo alias Jokowi, terpilih sebagai Presiden dua periode.
"Justru yang perlu ditagih janjinya penguasa dong, PDIP kan punya presiden, kok tagih janji oposisi. Apa perlu dibuka satu per satu janji politik PDIP dan Jokowi," kata Kholid pada Senin, 5 Juni 2023.
Dia mengomentari nyinyiran Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok Ikravany Hilman soal pajak kendaraan gratis dan SIM seumur hidup. Ikra sebelumnya mengunggah video di sosial media (sosmed) yang berisi komentarnya terhadap partai tertentu.
Dalam video berdurasi 1 menit 46 detik dengan latar billboard Kaesang Pangarep di Jalan Margonda, Depok itu, Ikra menyampaikan program yang ditawarkan partai.
"Lagi mikirin dulu ada partai yang sebelum pemilu surveinya enggak sampai empat persen, terus dia janjiin, kalau dia menang pajak kendaraan (bakal) gratis, SIM seumur hidup, padahal cuma 3-4 persen," ujar Ikra dalam video tersebut.
Kholid berujar, partainya telah berupaya meloloskan dua program itu dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta RUU Harmonisasi Pajak di DPR RI.
"Klausul bebas pajak kendaraan bermotor dan bebas pajak penghasilan di bawah Rp 8 juta, tapi usulan tersebut tidak diakomodasi dalam pembahasan," jelas dia.
PKS menjawab PSI
Sebelum ini, Kholid juga merespons PSI yang mendorong Kaesang Pangarep maju Pilkada Depok 2024 dengan harapan adanya perubahan. PSI menganggap pemerintahan Depok saat ini gagal memberikan perbaikan dan kenyamanan untuk warganya, sehingga perlu alternatif kepala daerah baru.
PKS, Kholid menuturkan, terbuka terhadap kritik dari siapa pun. Walau begitu, ada juga capaian yang perlu diapresiasi, semisal pengentasan kemiskinan.
Bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR RI untuk Dapil Jawa Barat VI (Kota Depok-Kota Bekasi) ini mengklaim, capaian pengentasan kemiskinan di Depok masuk lima besar terbaik di Indonesia.
"Ke depan, kami ingin Depok menjadi nomor satu terbaik dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sekali-kali coba bandingkan capaian Solo (di bawah PDIP) versus Depok di bawah PKS," ujarnya.
Dia menilai, saat ini, PSI tengah panjat sosial alias pansos politik, sehingga gembar-gembor mendorong anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, ikut Pilkada Depok 2024. "Dan mungkin juga tidak percaya diri dengan kadernya sendiri," ucap Kholid.
Selanjutnya Heru Budi enggan tanggapi proyek bermasalah dan konflik internal Ancol yang dibongkar Thomas Lembong...
