Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD DKI Bakal Panggil Direksi Ancol, Dirut: Kami Akan Hadir

image-gnews
Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk., Winarto usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komis B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta, Kamis, 19 Januari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk., Winarto usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komis B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta, Kamis, 19 Januari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Winarto menyatakan jajaran direksi siap memenuhi panggilan DPRD DKI Jakarta untuk rapat kerja. Akan tetapi Windarto mengatakan belum mengetahui persoalan yang akan dibahas dalam rapat kerja itu.

"Barusan saya telpon kantor, belum ada undangan dari DPRD. Kalau nanti ada undangan, Insya Allah kami akan hadir," kata Winarto melalui pesan singkat pada Jumat, 10 Juni 2023, seperti dikutip dari Antara.

Namun Winarto mengklarifikasi soal rencana pembangunan yang disebut berada di samping Putri Duyung Resort. Dia mengatakan, kemungkinan proyek itu bukan terkait kerja sama dengan Crown Group.

"Kalau terkait Crown, setahu saya para pihak sudah sepakat untuk mengakhiri rencana kerja sama," ujarnya. 

Dirut Ancol juga menyatakan dia bersedia memberikan penjelasan lebih mendetail jika memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hari ini, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan DPRD DKI Jakarta akan memanggil PT Pembangunan Jaya Ancol perihal isu proyek mangkrak hingga persoalan dualisme di internal perusahaan.

"Minggu depan kita akan panggil dalam rapat rutin karena kita akan mulai lagi rapat kerja dengan mitra kerja," kata Ismail.

Ismail enggan menjelaskan tentang proyek mangkrak di Ancol maupun konflik internal. Dia hanya meminta Badan Pemeriksa BUMD DKI untuk turun tangan menyelesaikan masalah itu."Diharapkan BP-BUMD melakukan pembenahan dan fungsinya sehingga jangan lagi ketika aspek finansial sudah tidak ada masalah justru terganjal oleh masalah internal," ujarnya. 

Pilihan Editor: DPRD DKI Panggil Direksi Ancol Pekan Depan soal Proyek Mangkrak dan Dualisme Internal

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DKI Berubah Jadi Daerah Khusus Jakarta, Bagaimana Nasib Kepulauan Seribu?

15 jam lalu

Ilustrasi gedung DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Subekti
DKI Berubah Jadi Daerah Khusus Jakarta, Bagaimana Nasib Kepulauan Seribu?

Wilayah Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu menjadi pokok bahasan dalam Pansus Jakarta Pasca IKN DPRD DKI.


Jakarta Bukan Ibu Kota Negara, DPRD DKI: Proyek Nasional MRT dan Lainnya Tak Terhentikan

1 hari lalu

Ilustrasi Balai Kota DKI Jakarta. TEMPO/Hilman Faturrahman
Jakarta Bukan Ibu Kota Negara, DPRD DKI: Proyek Nasional MRT dan Lainnya Tak Terhentikan

"Proyek-proyek nasional harus tetap berjalan di Jakarta meski pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, Kalimantan Timur, mulai tahun depan."


Ada 14 Ribu Nakes Honorer di Jakarta, DPRD DKI Minta Jadi Prioritas Saat Seleksi CPNS dan PPPK

2 hari lalu

Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Non-Nakes (FKHN) menggelar unjuk rasa di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 7 Agustus 2023. Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah menerbitkan peraturan khusus agar tenaga honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ada 14 Ribu Nakes Honorer di Jakarta, DPRD DKI Minta Jadi Prioritas Saat Seleksi CPNS dan PPPK

DPRD DKI mengungkap saat ini ada 14 ribu nakes honorer yang ikut berperan dalam melawan pandemi Covid-19. Diprioritaskan jadi ASN dan PPPK.


PSI Tolak Wacana Cetak Ulang E-KTP Warga Jakarta usai Jadi DKJ: Pemborosan dan Bikin Repot

2 hari lalu

Warga menerima pergantian e-KTP di kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Juni 2022. Perubahan data administrasi kependudukan imbas pergantian 22 nama jalan  menggunakan nama tokoh Betawi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
PSI Tolak Wacana Cetak Ulang E-KTP Warga Jakarta usai Jadi DKJ: Pemborosan dan Bikin Repot

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menolak wacana cetak ulang e-KTP setelah DKI Jakarta berubah status menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ)


Subsidi Transjakarta Tahun Ini Turun 20 Persen, Jadi Rp 13.500 per Penumpang

2 hari lalu

Bus Transjakarta melintas di dekat proyek Revitalisasi Halte Transjakarta Bundaran HI, di Jakarta, Jumat, 23 September 2022. PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) melakukan revitalisasi 46 halte bus, di antaranya; 4 halte ikonik, 4 halte terintegrasi antar moda angkutan dan peremajaan 38 halte biasa yang ditargetkan rampung akhir tahun 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Subsidi Transjakarta Tahun Ini Turun 20 Persen, Jadi Rp 13.500 per Penumpang

Dirut Transjakarta Welfizon Yuza menyatakan Transjakarta tidak berorientasi pada profit atau mencari keuntungan. Subsidi tahun ini turun 20 persen.


Jakpro Dukung Merger MRT dan LRT Jakarta Jadi Satu Entitas Transportasi Berbasis Rel

3 hari lalu

Penumpang menunggu kedatangan MRT di Jakarta, Senin, 20 Februari 2023. Direktur Jenderal Perkeretaapian resmi menetapkan MRT Jakarta sebagai Objek Vital Transportasi Bidang Perkeretaapian. TEMPO/Subekti.
Jakpro Dukung Merger MRT dan LRT Jakarta Jadi Satu Entitas Transportasi Berbasis Rel

Jakpro mendukung rencana peleburan MRT dan LRT Jakarta menjadi satu entitas usaha transportasi bernasis rel.


Pemprov DKI Inginkan Operasional Bus Transjakarta Disesuaikan dengan Trafik Penumpang

3 hari lalu

Penumpukan Bus Transjakarta saat terjadi penutupan Jalan Sudirman untuk acara gala dinner KTT ASEAN, Rabu, 6 September 2023. TEMPO/Advist Khoirunikmah
Pemprov DKI Inginkan Operasional Bus Transjakarta Disesuaikan dengan Trafik Penumpang

Pemprov DKI menginginkan Bus Transjakarta keluar semua pada saat jam sibuk atau peak hour dan ditarik pada saat jam tidak sibuk.


DPRD DKI Kritik PAM Jaya yang Dapat PMD 1,4 Triliun tapi Baru Terserap Rp522 Miliar

4 hari lalu

Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin memberikan keterangan kepada wartawan di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Senin, 14 November 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Kritik PAM Jaya yang Dapat PMD 1,4 Triliun tapi Baru Terserap Rp522 Miliar

DPRD DKI pertanyakan komitmen PAM Jaya menyediakan air siap minum bagi warga Jakarta


NasDem Sebut Eks Warga Kampung Bayam Diintimidasi, Tempat Ibadah pun Ditutup

5 hari lalu

Tenda warga eks Kampung Bayam di dekat JIS masih berdiri hingga hari ini, Senin, 21 Agustus 2023. Tempo/Nur Khasanah Apriliani
NasDem Sebut Eks Warga Kampung Bayam Diintimidasi, Tempat Ibadah pun Ditutup

Eks warga Kampung Bayam yang tinggal di pelataran Kampung Susun Bayam diduga mendapat intimidasi


DPRD Setuju Subsidi Layanan Transjakarta di APBD Perubahan DKI 2023 Sebesar Rp 633 Miliar

5 hari lalu

Penumpukan Bus Transjakarta saat terjadi penutupan Jalan Sudirman untuk acara gala dinner KTT ASEAN, Rabu, 6 September 2023. TEMPO/Advist Khoirunikmah
DPRD Setuju Subsidi Layanan Transjakarta di APBD Perubahan DKI 2023 Sebesar Rp 633 Miliar

Anggota DPRD DKI minta Pemprov DKI Jakarta menyajikan dasar perhitungan penambahan PSO untuk Transjakarta.