Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DKI Jakarta Diganti DKJ, Heru Budi Sebut Dewan Regional Jabodetabekjur Akan Dipimpin Wapres

image-gnews
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melakukan kunjungan kerja di Rumah Pangan UMKM Masyarakat Pesisir, Jl. Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional No. 1 RT 6/RW 11, Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis, 14 September 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melakukan kunjungan kerja di Rumah Pangan UMKM Masyarakat Pesisir, Jl. Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional No. 1 RT 6/RW 11, Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis, 14 September 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ungkap perubahan yang akan terjadi saat DKI Jakarta diganti DKJ atau Daerah Khusus Jakarta. Heru mengatakan dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ada wacana pembentukan dewan regional untuk mensinergikan pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur.

"Dewan itu akan dipimpin oleh wakil presiden untuk sinergi pembangunan," kata Heru Budi di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat, 22 September 2023, seperti dikutip dari Antara.

Menurut Heru Budi, ada sejumlah pembangunan konektivitas yang perlu disinergikan di antara Jakarta dengan wilayah di sekitarnya. Misalnya pembangunan transportasi, kebutuhan air bersih, dan penanganan polusi. "Itu semua dikoordinasi sinerginya oleh Pak Wapres," kata Heru.

Tentang pembahasan RUU DKJ, Heru mengatakan prosesnya masih berjalan di Kementerian Dalam Negeri. Pembahasan rancangan undang-undang yang akan mengatur Jakarta setelah bukan Ibu Kota Negara (IKN) itu dijadwalkan rampung pada Desember 2023, sesuai instruksi Presiden Jokowi. 

"Kemarin waktu rapat dengan Pak Presiden katanya Desember, tetapi kita serahkan mekanismenya dan kewenangannya di Mendagri," ujarnya.

Pada rapat di Istana Merdeka, 12 September lalu, Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin menghadiri rapat RUU DKJ. Dalam rapat itu dibahas nama DKI Jakarta akan diubah menjadi DKJ setelah Ibu Kota resmi pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penggantian nama itu tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Dalam UU tersebut, status Jakarta akan mengalami perubahan dari yang sebelumnya merupakan Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

RUU DKJ akan mengusung konsep Jakarta menjadi kota global dan pusat ekonomi terbesar di Indonesia. Banyak aspek keuangan negara yang perlu diatur dalam rancangan undang-undang itu.

Pasal 41 UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mengamanatkan perubahan hukum Jakarta sebagai Ibu Kota Negara RI. Tanpa rancangan UU DKJ, Jakarta akan disamakan dengan daerah lain di Indonesia, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Setelah perpindahan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur pada 2024, DKI Jakarta diganti DKJ. Sebagai konsekuensinya, warga DKI Jakarta harus cetak ulang KTP elektronik (KTP-e) sesuai nama baru kota Jakarta.

Pilihan Editor: DKI Jakarta Diganti DKJ, Semua Warga harus Cetak Ulang KTP Tahun Depan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sosok Agus Rahardjo, Eks Ketua KPK yang Bongkar Intervensi Jokowi di Kasus Setya Novanto

22 menit lalu

Ketua KPK Agus Rahardjo menjawab pertanyaan wartawan setelah menyerahkan berkas uji materi UU KPK di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 20 November 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sosok Agus Rahardjo, Eks Ketua KPK yang Bongkar Intervensi Jokowi di Kasus Setya Novanto

Profil eks Ketua KPK Agus Rahardjo yang sebut adanya intervensi Jokowi di kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto.


Dugaan Presiden Intervensi KPK, Mahfud Md Bilang Penegak Hukum Tak Boleh Diintervensi

35 menit lalu

Menteri Koordinator  Politik , Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD  menjadi pembicara  Seminar Kebangsaan  di Universitas Buddhi Dharma Tangerang, FOTO: Rabu 29 November  2023. TEMPO/ AYU CIPTA
Dugaan Presiden Intervensi KPK, Mahfud Md Bilang Penegak Hukum Tak Boleh Diintervensi

Mahfud Md., mengatakan lembaga penegak hukum termasuk KPK tidak boleh diintervensi oleh siapa pun. Meski demikian, Mahfud menyebut kebenaran pernyataan itu hanya diketahui oleh Agus.


Agus Rahardjo Bilang Presiden Intervensi KPK, Mahfud Md Sebut Ada Parpol dan Pejabat juga Lakukan Lobi-lobi

49 menit lalu

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyapa para Sahabat Muda Mahfud saat menghadiri pertemuan di Posko Teuku Umar no 9, Menteng, Jakarta, Kamis, 30 November 2023.  ANTARA/Muhammad Adimaja
Agus Rahardjo Bilang Presiden Intervensi KPK, Mahfud Md Sebut Ada Parpol dan Pejabat juga Lakukan Lobi-lobi

Mahfud Md., mengatakan intervensi ke KPK bukan hanya dari presiden kalau memang fenomena itu terjadi. Sejauh yang ia dengar, Mahfud menyebut ada partai politik dan pejabat yang melakukan lobi-lobi


Istana Tegaskan Presiden Jokowi Terus Dorong Penguatan KPK

59 menit lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Istana Tegaskan Presiden Jokowi Terus Dorong Penguatan KPK

Ari Dwipayana menyebut semua pihak termasuk Presiden Jokowi berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan fungsinya dengan baik.


Istana Sebut Hubungan Jokowi dan Megawati Baik-baik Saja

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Mensesneg Pratikno (kanan) dan Anggota Tim Komunikasi Presiden Arie Dwipayana (kiri) menjawab pertanyaan wartawan terkait tudingan Setya Novanto kepada Menteri PMK Puan Maharani dan Seskab Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 23 Maret 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Istana Sebut Hubungan Jokowi dan Megawati Baik-baik Saja

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan tidak ada masalah di antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati.


Gibran Rakabuming Lantik Sekretaris Daerah Baru Kota Solo, Budi Murtono Gantikan Ahyani

2 jam lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (kiri) melantik Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo Budi Murtono di Balai Kota Solo, Jumat, 1 Desember 2023. Budi Murtono menggantikan penjabat Sekda sebelumnya, Ahyani yang telah purnatugas.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Rakabuming Lantik Sekretaris Daerah Baru Kota Solo, Budi Murtono Gantikan Ahyani

Gibran Rakabuming mengganti Sekda Kota Solo.


Ganjar Pranowo Beri Skor 5 soal Penegakan Hukum di Era Jokowi: Kalau Ada yang Lebih Silakan

2 jam lalu

Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan pesan saat mendatangi kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dalam acara dialog pers, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 30 November 2023. Pada dialognya Ganjar ingin mengedukasi masyarakat untuk memilah berita dari media yang sumbernya dapat dipercaya serta tidak mudah percaya pada berita dari media sosial karena tidak memiliki aturan yang jelas. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ganjar Pranowo Beri Skor 5 soal Penegakan Hukum di Era Jokowi: Kalau Ada yang Lebih Silakan

Ganjar Pranowo menyatakan skor 5 dalam hal penegakan hukum di era Jokowi yang dia berikan berdasarkan fakta obyektif.


Isi Garasi FX Hadi Rudyatmo yang Singgung Jokowi dan Keluarganya

2 jam lalu

Jokowi didampingi FX Hadi Rudyatmo. ANTARA/Herka Yanis Pangaribowo
Isi Garasi FX Hadi Rudyatmo yang Singgung Jokowi dan Keluarganya

FX Hadi Rudyatmo dilaporkan telah berbicara soal Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan keluarganya. Simak isi garasi milik dia:


Presiden Jokowi akan Sampaikan Pidato Nasional di KTT Iklim COP28 Hari Ini

2 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo disambut oleh Menteri Negara untuk urusan Perdagangan Luar Negeri UAE Thani Al Zeyoudi sesaat setelah tiba di Bandara Internasional Al Maktoum, Dubai, Kamis (30/11/2023). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden RI)
Presiden Jokowi akan Sampaikan Pidato Nasional di KTT Iklim COP28 Hari Ini

Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato nasional di konferensi tingkat tinggi atau KTT Iklim COP28 di Dubai


Banyak Demo Hari Ini, Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup

3 jam lalu

Satu jalur di Jalan Medan Merdeka Selatan ditutup sementara dengan portal dan kawat berduri. Penutupan ini dilakukan untuk pengamanan aksi bela Baitul Maqdis di depan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, Jumat, 11 Mei 2018. Tempo/Fajar Pebrianto
Banyak Demo Hari Ini, Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup

Polisi menutup Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat imbas dari banyaknya demo yang digelar hari ini.