Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polisi Imbau Korlap dan Orator Demonstran Dukung Hak Angket DPR Berorasi dengan Santun

image-gnews
Polri menerjunkan 1.459 personel gabungan untuk mengamankan aksi demonstrasi sejumlah elemen yang mendukung hak angket hari ini, Kamis, 7 Maret 2024 di depan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dok. Polres Metro Jakarta Pusat.
Polri menerjunkan 1.459 personel gabungan untuk mengamankan aksi demonstrasi sejumlah elemen yang mendukung hak angket hari ini, Kamis, 7 Maret 2024 di depan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dok. Polres Metro Jakarta Pusat.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kapolres Metro Jakarta Pusat, AKBP Anton Elfrino Trisanto, mengimbau personel yang terlibat pengamanan aksi demonstrasi mendukung hak angket di depan gedung DPR untuk selalu bertindak persuasif. Dia juga mengimbau mereka tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negoisasi, pelayanan yang humanis, serta menjaga keamanan dan keselamatan.

Tak hanya itu, Anton mengimbau para koordinator lapangan dan orator berorasi dengan santun  dan tidak memprovokasi massa. Dia juga mengimbau mereka menghormati pengguna jalan lain yang melintas di depan Gedung DPR.

"Lakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum," ujar Anton dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 Maret 2024.

Dengan persiapan dan kesiapan pengamanan, Anton mengimbau semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban. Dia berharap aksi dapat berjalan dengan aman, tertib dan kondusif," kata Anton.

Pada Jumat siang pekan lalu, terjadi aksi demonstrasi di Senayan. Demonstran menuntut agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Mereka juga menuntut agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi dimakzulkan lantaran dianggap terlibat dalam dugaan kecurangan tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain mendorong digulirkannya hak angket oleh DPR, aksi demonstrasi yang mengatasnamakan Koalisi Penyelamat Demokrasi juga menuntut pemerintah segera menormalkan harga sembako yang melambung. Setelah melakukan aksi demonstrasi selama hampir 5 jam, mereka membubarkan diri.

Lima fraksi partai politik di parlemen disebut sepakat dan tengah bersiap mengajukan hak angket DPR. Kelima partai tersebut yakni tiga partai kubu Anies-Muhaimin: Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera, serta dua partai kubu Ganjar-Mahud Md: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pilihan Editor: Polri Terjunkan 1.459 Personel Amankan Aksi Dukung Hak Angket di Gedung DPR Hari Ini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pro-Kontra Soal Revisi UU Wantimpres yang akan Aktifkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung

1 hari lalu

Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 11 Juli 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Pro-Kontra Soal Revisi UU Wantimpres yang akan Aktifkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung

Ganjar Pranowo mengatakan publik harus dilibatkan dalam proses perubahan Wantimpres menjadi DPA.


Kata Djarot PDIP Soal Revisi UU Wantimpres yang Jadi Usul Inisiatif DPR

1 hari lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kata Djarot PDIP Soal Revisi UU Wantimpres yang Jadi Usul Inisiatif DPR

Djarot Saiful Hidayat berharap RUU Wantimpres tidak dimanfaatkan untuk berbagi-bagi jabatan.


KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

2 hari lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

KPK menyatakan akan mendampingi pansus haji DPR jika ditemukan adanya indikasi korupsi.


Ini 12 Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM yang Lulus Seleksi KY

2 hari lalu

Anggota Komisi Yudisial (KY) melakukan wawancara terbuka kepada sejumlah calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung tahun 2024, 8 Juli 2024. Tempo/Maulani Mulianingsih
Ini 12 Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM yang Lulus Seleksi KY

Komisi Yudisial mengumumkan 12 nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM.


Bamsoet Dukung Rencana DPR Mengubah Nomenklatur Wantimpres Menjadi DPA

2 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia sekaligus Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi Prof. Abdul Bari Azed, di Jakarta, Kamis 11 Juli 2024.
Bamsoet Dukung Rencana DPR Mengubah Nomenklatur Wantimpres Menjadi DPA

Bambang Soesatyo atau Bamsoet mendukung rencana DPR RI mengubah nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).


Banyak Calo Tiket, Anggota DPR Kritik Pelni

2 hari lalu

Dua petugas PT Pelni melayani registrasi tiket para pemudik yang hendak balik ke Kumai, Kalimantan Tengah dengan KM Awu milik PT Pelni di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Sabtu 20 April 2024. Puncak arus balik di Pelabuhan Tanjung Emas diperkirakan akhir pekan ini karena pemudik menunggu tradisi Syawalan dulu di kampung.  Tempo/Budi Purwanto
Banyak Calo Tiket, Anggota DPR Kritik Pelni

Anggota DPR mengkritik PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni karena banyaknya calo tiket kapal penumpang.


Anggota Pansus Haji: Ada Jual Beli Kuota Haji 2024 yang Untungkan Pihak Tertentu

2 hari lalu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah usai menemui para demonstran dari berbagai kepala desa di Indonesia yang menuntut pengesahan Revisi UU Desa sebelum Pemilu di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Anggota Pansus Haji: Ada Jual Beli Kuota Haji 2024 yang Untungkan Pihak Tertentu

Anggota Pansus Haji DPR melihat adanya indikasi pelanggaran dalam penyelenggaraan haji 2024 yang perlu segera diselidiki.


KY Kirim 12 Nama Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM ke DPR

2 hari lalu

Anggota Komisi Yudisial (KY) melakukan wawancara terbuka kepada sejumlah calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung tahun 2024, 8 Juli 2024. Tempo/Maulani Mulianingsih
KY Kirim 12 Nama Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM ke DPR

KY akan menyerahkan 12 nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM ke DPR.


16 BUMN Disuntik PMN Rp 44,24 Triliun, Ada Asabri, PLN, hingga Bio Farma

2 hari lalu

Foto udara suasana pembangunan jalan tol Bayung Lencir - Tempino (Baleno) Seksi 3 di Sebapo, Muaro Jambi, Jambi, Selasa, 2 Juli 2024. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) menyebutkan progres pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) penghubung Jambi dengan Sumatera Selatan sepanjang 33 kilometer itu telah mencapai 85,4 persen dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024 atau molor satu bulan dari target sebelumnya. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
16 BUMN Disuntik PMN Rp 44,24 Triliun, Ada Asabri, PLN, hingga Bio Farma

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 44,24 triliun untuk 16 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Cek daftarnya.


Legislator Minta Pemerintah Sosialisasikan Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi: Jangan Sampai Masyarakat Resah

2 hari lalu

Pengendara sepeda motor antre mengisi BBM Pertalite di SPBU Pertamina Jalan RE Martadinata, Bandung, Jawa Barat, 29 Juni 2022. Pertamina akan melakukan uji coba pembelian BBM Pertalite dan Solar melalui aplikasi MyPertamina mulai 1 Juli 2022 di 11 kota dan kabupaten. TEMPO/Prima Mulia
Legislator Minta Pemerintah Sosialisasikan Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi: Jangan Sampai Masyarakat Resah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, setuju pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang.