Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Selesai Diperiksa KPK, Hengki Sosok Lurah di Kasus Pungli di Rutan KPK Bungkam

image-gnews
Kepala Keamanan dan Ketertiban Rutan KPK periode 2018 - 2022, Hengki, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu, 13 Maret 2024. Tindak pidana korupsi pungutan liar  di Rumah Tahanan Negara Klas I Salemba Cabang KPK diduga mencapai Rp.6,14 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Kepala Keamanan dan Ketertiban Rutan KPK periode 2018 - 2022, Hengki, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu, 13 Maret 2024. Tindak pidana korupsi pungutan liar di Rumah Tahanan Negara Klas I Salemba Cabang KPK diduga mencapai Rp.6,14 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa bekas Kamtib Rutan KPK 2018-2022, Hengki di Gedung Merah Putih KPK, pada hari ini. ASN Pemprov DKI Jakarta itu diperiksa dalam kasus pungli di Rutan KPK. 

Berdasarkan pantauan Tempo, Hengki ditemani oleh tiga kuasa hukumnya bercengkerama di tangga lobby gedung merah putih KPK sekitar pukul 16.00 hingga 16.13 WIB. Hengki terlihat mengenakan batik berwarna merah marun dan masker hitam. 

Saat ditanyai soal pemeriksaan hari ini, Hengki bungkam. 

Sebelum menjadi ASN Pemprov DKI, Hengki pernah menjabat sebagai Koordinator Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) di Rutan KPK. Dia merupakan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan (PNYD) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham.

Dalam sidang pelanggaran etik, anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Albertina Ho menyampaikan bahwa sesuai keterangan dari para terperiksa, Hengki adalah orang yang dulu menunjuk para pegawai di rutan untuk mengumpulkan uang dari para tahanan. Hengki dijuluki sebagai "lurah" dalam praktik pungutan liar terhadap tahanan KPK.   

Hari ini, KPK memanggil dan memeriksa bekas Kamtib Rutan KPK 2018-2022 Hengki sebagai saksi dalam kasus dugaan pungli di Rutan KPK.

Hengki (pakai masker) ‘otak’ kasus pemungutan liar rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai jalani pemeriksaan di gedung merah putih KPK pada Rabu, 13 Maret 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, Hengki selaku ASN/Kamtib Rutan KPK 2018-2022,” kata Juru bicara Penindakan dan Kepegawaian KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis pada Rabu, 13 Maret 2024.

Selain Hengki, KPK juga memanggil Achmad Fauzi selaku ASN/Kepala Rutan KPK 2022–sekarang, Deden Rochendi selaku PNYD/Penugasan Pengamanan Rutan KPK, Agung Nugroho selaku PNYD/Staf Cabang Rutan KPK, Ari Rahman Hakim selaku PNYD/Petugas Rutan KPK, Eri Angga Permana selaku ASN Kemenkumham/Staf Rutan KPK 2018, Mahdi Aris selaku Pengamanan Rutan KPK, dan Muhammad Abduh selaku Pengamanan Rutan KPK.

Dalam kasus pungli ini, KPK telah menetapkan Hengki sebagai tersangka. 

Selain Hengki, Dewas KPK juga menyidangkan beberapa pegawai dalam kasus pungli di Rutan KPK. “Jadi, pukul 09.00 (sidang hari ini terhadap dua ‘bos’ pungli Rutan KPK),” kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat dihubungi Tempo, Rabu, 13 Maret 2024.

BAGUS PRIBADI 

Pilihan Editor: Polisi Sita Aset Jaringan Narkoba Fredy Pratama Senilai Rp 422,20 Miliar

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Akan Naikkan Gaji ASN Lagi? Cek Upah Mereka Saat Ini

2 jam lalu

Ilustrasi ASN (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/tom)
Pemerintah Akan Naikkan Gaji ASN Lagi? Cek Upah Mereka Saat Ini

Pemerintah dikabarkan akan menaikkan gaji aparatur sipil negara atau ASN pada 2025, akan diumumkan Presiden Jokowi pada 16 Agustus.


Alasan PDIP Sebut Penggeledahan KPK Pengaruhi Elektabilitas Hevearita Gunaryanti Rahayu

2 jam lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
Alasan PDIP Sebut Penggeledahan KPK Pengaruhi Elektabilitas Hevearita Gunaryanti Rahayu

PDIP tetap mendukung langkah KPK dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkup Pemkot Semarang.


Advokat Ahmad Riyadh Beberkan Alasan Cabut BAP di Perkara Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh

2 jam lalu

Advokat Ahmad RIyadh dan penyidik KPK Ganda Swastika (kiri), seusai memberikan keterangan saksi di sidang lanjutan terdakwa hakim MA nonaktif, Gazalba Saleh, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Advokat Ahmad Riyadh Beberkan Alasan Cabut BAP di Perkara Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh

Gazalba Saleh diduga menerima gratifikasi atas pengurusan perkara di MA melalui advokat Ahmad Riyadh. Kini Riyadh mencabut kesaksiannya.


Novel Baswedan Cs Optimis MK Kabulkan Permohonan Batas Usia Pimpinan KPK

4 jam lalu

Eks penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan cs memberikan pernyataan usai menghadiri sidang perdana gugatan batas usia calon pimpinan (capim) KPK di Mahkamah Konstitusi, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Novel Baswedan Cs Optimis MK Kabulkan Permohonan Batas Usia Pimpinan KPK

Novel Baswedan dan eks penyidik KPK lainnya yakin Mahkamah Konstitusi bakal mengabulkan permohonan mereka soal batas usia pimpinan KPK.


Korupsi PT Telkom, KPK Periksa 4 Saksi untuk Menghitung Kerugian Negara

4 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Korupsi PT Telkom, KPK Periksa 4 Saksi untuk Menghitung Kerugian Negara

Hari ini, KPK telah memeriksa empat saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi di PT Telkom pada 2017-2018.


Terpopuler: Awal Mula Ditemukannya Bahan Pengawet Kosmetik di Roti Aoka dan Okko, Jokowi Sudah Putuskan Tak akan Pindah Juli Ini

6 jam lalu

Ilustrasi roti. Tabloidbintang
Terpopuler: Awal Mula Ditemukannya Bahan Pengawet Kosmetik di Roti Aoka dan Okko, Jokowi Sudah Putuskan Tak akan Pindah Juli Ini

Masyarakat Indonesia akhir-akhir ini dikejutkan dengan kabar penemuan roti yang menggunakan bahan pengawet kosmetik.


Luhut Kritik KPK: OTT Itu Kampungan

6 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berpidato saat peluncuran dan sosialisasi implementasi komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) di Jakarta, Senin 22 Juli 2024. Pemerintah resmi meluncurkan implementasi nikel dan timah melalui Simbara untuk mendongkrak perekonomian nasional yang berasal dari melimpahnya cadangan dua komoditas tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Luhut Kritik KPK: OTT Itu Kampungan

Luhut Binsar Pandjaitan sebut KPK tak pernah mendorong fungsi pencegahan. Akibatnya, ada banyak operasi tangkap tangan (OTT).


Periksa Anak Eks Gubernur Maluku Utara, KPK Telusuri Aset hingga Usaha Abdul Gani Kasuba

13 jam lalu

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 20 Desember 2023. Abdul Gani terjaring OTT dalam kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur. TEMPO/Imam Sukamto
Periksa Anak Eks Gubernur Maluku Utara, KPK Telusuri Aset hingga Usaha Abdul Gani Kasuba

KPK memeriksa anak Abdul Gani Kasuba, Muhammad Thariq Kasuba untuk menelusuri aset dan usaha eks Gubernur Maluku Utara itu.


KPK akan Turun Tangan Bila Family Office Timbulkan Kerugian Negara

18 jam lalu

Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024. Nurul Gufron menyatakan bahwa KPK mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang membebaskan Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh yang didakwa menerima gratifikasi dan melakukan TPPU terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. TEMPO/Imam Sukamto
KPK akan Turun Tangan Bila Family Office Timbulkan Kerugian Negara

KPK akan terlibat menangani potensi kerugian negara yang timbul bila pemerintah mengeksekusi program family office.


Novel Baswedan Ungkap Alasan Hakim MK Baru Sidangkan Gugatan Batas Usia Pimpinan KPK

18 jam lalu

Eks penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan cs memberikan pernyataan usai menghadiri sidang perdana gugatan batas usia calon pimpinan (capim) KPK di Mahkamah Konstitusi, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Novel Baswedan Ungkap Alasan Hakim MK Baru Sidangkan Gugatan Batas Usia Pimpinan KPK

Eks penyidik KPK Novel Baswedan bersama dengan sejumlah eks pegawai KPK korban Tes Wawasan Kebangsaan mengajukan gugatan batas usia pimpinan KPK.