Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat memberikan penjelasan ketakhadirannya dalam sidang etik Dewas KPK pada Kamis, 2 Mei 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat memberikan penjelasan ketakhadirannya dalam sidang etik Dewas KPK pada Kamis, 2 Mei 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Nurul Ghufron menyebut nama petinggi lembaga anti rasuah lainnya dalam kasus mutasi pegawai Kementerian Pertanian (Kementan). Ghufron diadukan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena diduga memanfaatkan jabatannya untuk mengurus mutasi kerabatnya tersebut. 

Ghufron menyebut nama Wakil Ketua KPK lainnya, Alexander Marwata, dalam perkara ini. Dia mengaku telah mendiskusikan masalah ini dengan Alex. Bahkan, menurut dia, Alex lah yang memberikan nomor kontak eks Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono. "Saya tak kenal pejabat Kementan, malah Pak Alex yang mencarikan kontak Pak Kasdi. Baru saya sampaikan, bukan minta mutasi dikabulkan atau tidak, tapi menyampaikan komplain yang tak konsisten,” ucapnya saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 2 Mei 2024.

Ghufron menyatakan laporan dugaan pelanggaran etik itu bermula ketika dirinya menerima aduan dari seseorang. “Pelanggaran etiknya, saya menerima pengaduan dari seorang ibu yang memiliki menantu pegawai di Irjen Kementan,” kata Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 2 Mei 2024.

Ia menceritakan, ASN yang bertugas di Jakarta itu awalnya mengajukan diri agar dimutasi ke Malang, Jawa Timur dengan alasan sedang hamil. ASN atersebut meminta agar dirinya bertugas di Malang sampai anak yang dilahirkannya berusia satu tahun tujuh bulan. Akan tetapi permintaan mutasi itutak dikabulkan.

Setelah itu, si ASN yang tak disebutkan namanya itu mengajukan pengunduran diri dan diproses. Ghufron mengaku mengenal mertua dari ASN tersebut. “Pada saat itu, ibu itu telpon saya, memang teman saya ibu itu, kok tak konsisten. Mutasi tak boleh tapi resign yang konsekuensi sama-sama mengurangi SDM kok malah dikabulkan,” ujarnya.

Menurut pengakuan Nurul Ghufron, Kasdi kemudian menyetujui mutasi ASN itu. “Beliau (Kasdi) menanggapi, 2-3 minggu kemudian menyampaikan bahwa (ASN) memenuhi syarat dan bisa diproses mutasinya,” kata Ghufron.

Tempo sedang mengonfirmasi klaim Ghufron soal keterlibatan Alexander Marwata ini. Hingga berita ini diturunkan, Alex belum membalas pesan singkat yang Tempo kirimkan.

Kuasa hukum mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono, Efendi Lod Simanjuntak, mengonfirmasi adanya komunikasi kliennya dengan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal permintaan mutasi pegawai Kementan ke Malang, Jawa Timur. “Di BAP itu juga ada. (Komunikasinya meminta mutasi) ada, saya lihat ada. Jadi kami bilang kalau memang ada, ya ungkap saja,” kata Efendi kepada Tempo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 29 April 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Efendi, selaku saksi dalam sidang kode etik di Dewas KPK, Kasdi harus mengatakan apa yang dia lihat, dengar, dan alami. Ia mengaku tak pernah meminta kliennya untuk menutupi, melainkan mengungkapnya. “Saya sudah ada bahas dengan Pak Kasdi, saya katakan silakan diungkap apa adanya. Apalagi Dewas ini masalah etik, apakah dia menggunakan pengaruhnya atau tidak itu ungkap saja. Kalau memang begitu ya. Itukan sesuatu yang tak lazim (meminta mutasi), begitu saja,” ujarnya.

Nurul Ghufron diadukan ke Dewas KPK karena diduga memanfaatkan jabatannya untuk mengurus mutasi kerabatnya tersebut. Seharusnya, Dewas KPK menggelar sidang etik terhadap mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember itu pada Kamis kemarin, 2 Mei 2024. Akan tetapi Ghufron tak hadir sehingga sidang etik itu harus ditunda. 

Ghufron menyatakan sengaja tak hadir dalam sidang itu dan sudah memberikan surat pernyataan kepada Dewas KPK. Dia meminta Dewas untuk menunda sidang itu karena dirinya sedang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Selain itu, dia juga sedang mengajukan  hak uji materi terhadap Peraturan Dewas Nomor 3 Tahun 2021 dan Peraturan Dewas Nomor 4 Tahun 2021 ke Mahkamah Konstitusi. 

Nurul Ghufron merasa pelanggaran etik dirinya itu sudah kedaluwarsa karena sudah terjadi lebih dari satu tahun. "Peristiwa itu terjadi pada 15 Maret 2022, sedangkan saya dilaporkan pada 8 Desember 2023. Kenapa baru dilaporkan?" kata dia. 

Sementara anggota Dewas KPK, Syamsuddin Harris, memastikan kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Nurul Ghufron belum kedaluwarsa. Dia menyatakan masa kedaluwarsa tersebut dihitung sejak laporan diterima oleh Dewas KPK. "Dewas KPK menyidangkan karena memang belum kedaluwarsa," ujarnya pekan lalu. 

Pilihan editor: Kata Nurul Ghufron Soal Gugatannya ke PTUN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pansel KPK Siapkan Tes Tertulis bagi Calon Komisoner dan Dewas KPK Lulus Administrasi

7 jam lalu

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh (tengah) bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
Pansel KPK Siapkan Tes Tertulis bagi Calon Komisoner dan Dewas KPK Lulus Administrasi

Pansel KPK menyiapkan tes teftulis bagi calon komisioner KPK dan Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi.


Kolaborasi Kementerian Kesehatan, KPK, BPKP, dan BPJS Kesehatan Hadapi Fraud

7 jam lalu

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati saat memaparkan BPJS Kesehatan berkomitmen mengedepankan kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan klaim layanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan amanah perundangan. di Gedung KPK, Rabu 24 Juli 2024. Dok, BPJS Kesehatan
Kolaborasi Kementerian Kesehatan, KPK, BPKP, dan BPJS Kesehatan Hadapi Fraud

BPJS Kesehatan berkomitmen mengedepankan kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan klaim layanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan amanah perundangan


Pansel KPK Sebut Publik Bisa Beri Tanggapan Soal Capim dan Dewas yang Lolos Seleksi Administrasi

8 jam lalu

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh  bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
Pansel KPK Sebut Publik Bisa Beri Tanggapan Soal Capim dan Dewas yang Lolos Seleksi Administrasi

Pansel KPK membuka tanggapan dari masyarakat terhadap nama-nama capim KPK dan calon Dewas yang sudah lulus administrasi.


KPK Geledah Kantor Ditjen Minerba ESDM untuk Kasus Korupsi Abdul Gani Kasuba dan Muhaimin Syarif

9 jam lalu

Tersangka Abdul Gani Kasuba memasuki ruang pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Gubernur nonaktif Maluku Utara itu diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa serta perijinan dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan barang bukti uang tunai Rp725 juta. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Geledah Kantor Ditjen Minerba ESDM untuk Kasus Korupsi Abdul Gani Kasuba dan Muhaimin Syarif

Selain Abdul Gani Kasuba, penggeledahan KPK di Ditjen Minerba ini juga menyangkut dugaan suap pengurusan izin tambang pengusaha Muhaimin Syarif.


Bambang Pacul PDIP: Siap Beri Pendampingan Hukum untuk Wali Kota Semarang Hevearita

9 jam lalu

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Politikus Senior Partai Demokrasi Indonesia Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu, 15 November 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
Bambang Pacul PDIP: Siap Beri Pendampingan Hukum untuk Wali Kota Semarang Hevearita

Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto memastikan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan hukum terhadap Wali Kota Semarang Hevearita.


KPK Endus Praktik Lancung Klaim BPJS Kesehatan yang Rugikan Negara Rp 34 Miliar

10 jam lalu

Deputi Pencegahan Korupsi KPK Pahala Nainggolan. Tempo/Tony Hartawan
KPK Endus Praktik Lancung Klaim BPJS Kesehatan yang Rugikan Negara Rp 34 Miliar

Temuan KPK itu terjadi di tiga rumah sakit yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Sumatera Utara.


Nurul Ghufron dan Johanis Tanak Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK

11 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Gufron didampingi para penasehat hukumnya, memberikan keterangan kepada awak media di gedung KPK, Jakarta, Senin, 20 Mei 2024. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam putusan sela merekomendasikan Dewas KPK untuk menunda pembacaan putusan sidang etik dan pedoman perilaku terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. TEMPO/Imam Sukamto
Nurul Ghufron dan Johanis Tanak Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK

Pengumuman hasil seleksi administrasi Capim dan Calon Dewan Pengawas KPK ini diumumkan oleh Pansel KPK.


Lolos Seleksi Awal Capim KPK, Sudirman Said Harap Tes Lanjutan Transparan dan Berbasis Meritokrasi

11 jam lalu

Juru Bicara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Sudirman Said, saat ditemui di Sekretariat Perubahan, Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Rabu, 18 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Lolos Seleksi Awal Capim KPK, Sudirman Said Harap Tes Lanjutan Transparan dan Berbasis Meritokrasi

Sudirman Said berharap seleksi capim KPK di tahap berikutnya dapat berjalan lancar, transparan, obyektif, dan berbasis meritokrasi,


Luhut Bicara Soal Family Office hingga Menganggap Peluncuran Simbara Terlambat

12 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berpidato saat peluncuran dan sosialisasi implementasi komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) di Jakarta, Senin 22 Juli 2024. Pemerintah resmi meluncurkan implementasi nikel dan timah melalui Simbara untuk mendongkrak perekonomian nasional yang berasal dari melimpahnya cadangan dua komoditas tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Luhut Bicara Soal Family Office hingga Menganggap Peluncuran Simbara Terlambat

Di acara peluncuran Simbara, Luhut mengatakan, lewat program Family Office, pemerintah akan memberikan insentif pajak kepada pengusaha asing


Capim dan Calon Dewas KPK yang Lolos Seleksi Administrasi Mayoritas Akademisi

13 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Capim dan Calon Dewas KPK yang Lolos Seleksi Administrasi Mayoritas Akademisi

Ketua Pansel KPK Yusuf Ateh mengatakan, peserta yang lolos yang lolos administrasi mayoritas berasal dari kalangan akademisi.