Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sebab Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Dilaporkan ke KPK

image-gnews
Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean. bcpurwakarta.beacukai.go.id
Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean. bcpurwakarta.beacukai.go.id
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke KPK oleh seorang pengacara bernama Andreas. Andreas menuding Rahmady tidak melaporkan kekayaannya dengan benar pada 2017.

Dasar Andreas melaporkan Rahmady karena yang bersangkutan pernah meminjamkan uang kepada kliennya, Wijanto Tirtasana, dengan nilai lebih besar dari harta yang dilaporkan dalam LHKPN.

"Tahun 2017 klien saya meminjam uang kepada REH senilai Rp 7 miliar," kata Andreas dikonfirmasi Tempo, Rabu, 8 Mei 2024.

Dalam LHKPN 2017 yang dilaporkan Rahmady, nominal harta kekayaannya Rp 3,2 miliar. "Lantas uang Rp 7 miliar yang dipinjamkan itu duit dari mana?" kata Andreas.

Berawal dari Kerja Sama Bisnis Ekspor Impor Pupuk

Andreas menjelaskan kliennya, Wijanto Tirtasana, menjalin kerja sama bisnis jasa ekspor impor pupuk sejak 2017.

Alasan kliennya meminjam uang pada Rahmady untuk membangun perusahaan jasa ekspor impor pupuk bernama PT Mitra Cipta Agro.

Singkat cerita, Rahmady memberikan pinjaman itu dengan perjanjian secara lisan pengembalian dilakukan dengan membayar bunga Rp75 juta setiap bulan. "Selain itu ada juga syarat agar istri REH dijadikan komisaris utama dan pemegang saham 40 persen," kata Andreas.

Setelah perusahaan itu berjalan, kata Andreas, kliennya diminta membayar sejumlah uang kepada beberapa CV tanpa alasan. Selain itu, untuk clearence ketika barang tiba di pelabuhan juga ditunjuk oleh Rahmady. 

Andreas mengatakan, sedari awal kliennya tidak mengetahui kalau REH merupakan seorang pejabat Bea Cukai. Sebab, Rahmady mengaku sebagai karyawan swasta. "Setelah timbul masalah klien kami dikeluarkan dari perusahaan, baru tahu ternyata REH adalah pejabat Bea Cukai," kata Andreas. 

Andreas mengatakan kliennya merasa jengkel ketika pada 2023 dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), bersama sang istri dikeluarkan dari perusahaan itu.

Menurut Andreas, dari kerja sama bisnis dengan kliennya sejak 2017-2022, Rahmady diduga memiliki aset hingga Rp60 miliar. Sementara dalam LHKPN terakhir yang dilaporkan Rahmady pada 2022, total harta kekayaannya hanya Rp 6,3 miliar. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Andreas melaporkan Rahmady ke KPK pada Jumat, 3 Mei 2023. Selain ke KPK, Andreas juga melaporkan Rahmady ke Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan dan Polda Metro Jaya.

Kepala Bea Cukai Purwakarta Bantah Punya Harta 60 Miliar

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menyebut laporan terhadap dirinya ke KPK upaya pemutarbalikan fakta. Rahmady mengatakan, Wijanto justru telah menggelapkan duit perusahaan sebesar Rp60 miliar. Uang itu merupakan hasil usaha PT Mitra Cipta Agro, perusahaan yang dikelola Wijato dan istri Rahmady. 

“Itu pemutarbalikan fakta. Seolah uang tersebut milik kita, padahal uang perusahaan yang digelapkan,” kata Rahmady saat dihubungi pada Jumat, 10 Mei 2024. 

Rahmady menjelaskan temuan penggelapan itu berasal dari hasil audit internal PT Mitra Cipta Argo. Dalam temuan itu, Wijanto diduga menggelapkan uang Rp60 miliar dan melakukan pencucian uang dengan membeli sejumlah aset, seperti Villa di Bali, ruko di Serpong, rumah di Puri Kembangan, mobil senilai miliaran rupiah. 

Dia menyebut hasil audit internal perusahaan itu juga telah diserahkan ke Polda Metro Jaya sebagai bukti dalam laporan istri dan koleganya di PT Mitra Cipta Argo. Wijanto dilaporkan atas dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU

“Istri saya dan rekan bisnisnya telah melaporkan ke Polda Metro Jaya pada Desember 2023,” kata dia. 

Rahmady Effendy mengklaim tak memiliki harga kekayaan hingga Rp 60 miliar seperti tuduhan Andreas. “Saya sudah pensiun kalau punya harga segitu,”

ADIL AL HASAN

Pilihan Editor: Kronologi Pengusaha Malaysia Laporkan Bea Cukai Soekarno-Hatta ke Kejaksaan Terkait Impor 9 Mobil Mewah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

7 jam lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

KPK menyatakan akan mendampingi pansus haji DPR jika ditemukan adanya indikasi korupsi.


Berkas 15 Tersangka Pungli Rutan KPK Masuk Tahap Penuntutan

8 jam lalu

Mantan petugas Rutan KPK berstatus Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan, Sopian Hadi, seusai menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024. Ketiganya diperiksa sebagai tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan uang sekitar Rp6,3 miliar dalam bentuk pemerasan dari para tahanan korupsi di lingkungan Rumah Tahanan Negara Cabang KPK 2019-2023. TEMPO/Imam Sukamto
Berkas 15 Tersangka Pungli Rutan KPK Masuk Tahap Penuntutan

KPK telah melimpahkan berkas perkara untuk 15 tersangka pungli di Rutan.


KPK Tetapkan 21 Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Hibah APBD Jawa Timur

9 jam lalu

Dua tersangka Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua P. Simanjuntak dan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, Muntalia (kiri), menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 2 Februari 2023. Sahat Tua P. Simanjuntak, diperiksa kasus penerimaan suap sebesar Rp.5 miliar terkait pengelolaan dana belanja hibah untuk proyek infrastruktur hingga sampai tingkat pedesaan sebesar Rp.7,8 triliun dalam APBD tahun 2020-2021 Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Muntalia diperiksa kasus suap yang melibatkan Gubernur Jambi Zumi Zola yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Februari 2018 oleh KPK terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun anggaran 2017-2018. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetapkan 21 Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Hibah APBD Jawa Timur

KPK mengumumkan penetapan 21 tersangka baru kasus korupsi dana hibah APBD Jawa Timur.


Sakti Wahyu Trenggono Tak Penuhi Panggilan, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan

11 jam lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ketika memaparkan mengenai aturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut di Jakarta, beberapa waktu lalu. Saat ini, KKP mulai mengumumkan lokasi hasil sedimentasi di laut yang tersebar di tujuh lokasi Indonesia, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
Sakti Wahyu Trenggono Tak Penuhi Panggilan, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan

Sakti Wahyu Trenggono tak memenuhi panggilan KPK dengan alasan kegiatan dinas.


Apa Kabar Pencarian Harun Masiku?

12 jam lalu

Pria yang diduga Harun Masiku terekam kamera CCTV di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Senior Manager Of Branch Communication and Legal, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengakui rekaman CCTV berada Bandara Soekarno-Hatta. Istimewa
Apa Kabar Pencarian Harun Masiku?

Teranyar, KPK melakukan penggeledahan di rumah advokat PDIP untuk mencari jejak DPO Harun Masiku yang menghilang sejak 2020.


Tiko Aryawardhana Diduga Gelapkan Uang, Pengacara Sebut Berawal dari Bisnis Bersama Mantan Istri

12 jam lalu

Tiko Aryawardhana usai menjalani pemeriksaan oleh polisi di Polres Metro Jakarta Selatan soal kasus dugaan penggelapan uang, Kamis, 11 Juni 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Tiko Aryawardhana Diduga Gelapkan Uang, Pengacara Sebut Berawal dari Bisnis Bersama Mantan Istri

Tuduhan soal penggelapan uang kepada Tiko Aryawardhana bermula dari bisnis bersama dengan mantan istri.


Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan Daftar sebagai Calon Pimpinan KPK

13 jam lalu

Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dan Juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati (kiri), memberikan keterangan kepada awak media pasca pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo, oleh tim Direktorat PP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Sebagai tindak lanjut pemeriksaan Rafael, KPK akan memeriksa sejumlah pegawai di Direktorat Jenderal Pajak yang diduga berada dalam satu komplotan. TEMPO/Imam Sukamto
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan Daftar sebagai Calon Pimpinan KPK

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mendaftar seleksi Calon Pimpinan KPK 2024-2029.


Harta Kekayaan 3 Hakim yang Bebaskan Eks Bupati Langkat di Kasus Kerangkeng Manusia

13 jam lalu

Majelis hakim PN Stabat yang diketuai Andriansyah menjatuhkan vonis bebas kepada bekas Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin karena tidak terbukti melakukan TPPO. Foto: Istimewa
Harta Kekayaan 3 Hakim yang Bebaskan Eks Bupati Langkat di Kasus Kerangkeng Manusia

Perbandingan harta kekayaan tiga hakim yang membebaskan eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin di kasus Kerangkeng Manusia.


H-3 Penutupan, 107 Orang Daftar Capim KPK, 87 Orang Daftar sebagai Calon Dewas KPK

14 jam lalu

Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 Arif Satria memimpin pertemuan dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti.
H-3 Penutupan, 107 Orang Daftar Capim KPK, 87 Orang Daftar sebagai Calon Dewas KPK

Per hari ini, Jumat, 12 Juli 2024, sebanyak 107 orang mendaftar Capim KPK dan 87 mendaftar sebagai calon Dewas KPK.


Eks Manajer Fuji Jadi Tersangka Penggelapan Uang Rp 1,3 M, Sempat Mangkir dan Sering Berpindah Rumah

16 jam lalu

Konferensi pers kasus penggelapan uang artis Fuji, oleh eks manajernya Batara Ageng, di Polres Metro Jakarta Barat, Kamis, 11 Juli 2024. Sumber: Polres Metro Jakarta Barat
Eks Manajer Fuji Jadi Tersangka Penggelapan Uang Rp 1,3 M, Sempat Mangkir dan Sering Berpindah Rumah

Polres Metro Jakarta Barat mengaku kesulitan menangkap eks manajer Fuji Utami karena sering berpindah tempat tinggal.