Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cerita Alexander Marwata Ihwal Komunikasi Nurul Ghufron dengan Sekjen Kementan Soal Mutasi ASN

image-gnews
Dua Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron dan Alexander Marwata (kiri), memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. KPK mengungkapkan telah menaikan status penyelidikan ke tingkat penyidikan dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas penyaluran kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). TEMPO/Imam Sukamto
Dua Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron dan Alexander Marwata (kiri), memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. KPK mengungkapkan telah menaikan status penyelidikan ke tingkat penyidikan dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas penyaluran kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Alexander Marwata, menjelaskan duduk soal komunikasi Nurul Ghufron dengan pejabat Kementerian Pertanian. Percakapan itu yang membuat Nurul Ghufron dilaporkan dalam kasus pelanggaran kode etik.

"Terkait tentang etiknya Pak Ghufron yang dianggap menyalahgunakan kewenangan, mempengaruhi dalam proses mutasi," kata Alexander saat ditanya seusai dirinya keluar dari kantor Dewas di gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC), Selasa, 14 Mei 2024. Dia hadir sebagai saksi dari KPK.

Alexander bercerita, awalnya ada anak dari teman Nurul Ghufron mengajukan permohonan mutasi di Kementerian Pertanian. Permohonan mutasi sudah diajukan satu setengah tahun. Namun Kementerian Pertanian tidak memproses permohonan tersebut.

Selanjutnya Nurul Ghufron ingin menanyakan permohonan mutasi itu ke petinggi Kementerian Pertanian. "Terus alasannya apa Pak Ghufron ingin menanyakan ke Irjen?" tutur Alexander. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan saat itu dijabat oleh Kasdi Subagyono. Selanjutnya Kasdi ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.

Karena Nurul Ghufron tak punya nomor telepon Irjen saat itu, dia menghubungi Alexander. "Pak Alex, punya enggak nomor temen di Kementan?" tanya Nurul Ghufron. Alexander merespons pertanyaan itu. "Oh punya." Saat itu, Alexander mengakui dia punya teman kuliah di STAN yang bisa dimintai kontak itu.

Alexander mengatakan, temannya tersebut bekerja sebagai Kepala Biro Keuangan di Kementan bernama Puadi. Alexander menghubungi rekannya. "Bro, punya enggak nomor teleponnya Pak Irjen?" tanya Alexander. Saat itu Puadi menjawab. "Ada apa, Bos?" Kepada Puadi, Alexander menyampaikan, "Pak Ghufron mau telepon."

Saat itu Puadi mengirim kontak Kasdi. Alexander mengatakan tak mengenal Kasdi. Begitu juga Nurul Ghufron. "Terus saya sampaikan ke Pak Ghufron dan Pak Ghufron kontak," ucap Alexander. Saat itulah komunikasi antara Ghufron dan Kasdi dimulai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Alexander, Nurul Ghufron hanya menanyakan mekanisme mutasi di Kementerian Pertanian. "Intinya menanyakan 'Bagaimana sih mekanisme mutasi pegawai?' Itu saja sebetulnya persoalannya," katanya, menceritakan percakapan yang terbangun antara Nurul Ghufron dan Kasdi.

Berikutnya, Alexander bercerita bahwa, sepengetahuan dirinya dan petinggi KPK lainnya tak ada perkara di Kementerian Pertanian yang ditangani KPK. Yang melibatkan pejabat di kementerian, seperti menteri atau Kasdi. "Kami meyakini memang tidak ada perkara di Kementan, yang sampai melibatkan menteri atau Kasdi, enggak ada," ujarnya.

Dia memastikan, saat itu tak ada aduan masyarakat ke pimpinan KPK perihal perkara di Kementerian Pertanian yang tengah ditangani oleh lembaga antirasuah terebut. "Itu tidak ada laporan," ucap dia. Adapun Kasdi saat ini menjadi tersangka dalam kasus korupsi di Kementan, hasil pengembangan dari kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo.

Komunikasi Nurul Ghufron dan Kasdi dilaporkan sebagai pelanggaran etik. Kasus itu sekarang tengah diperiksa. Alexander hadir sebagai salah satu saksi dari KPK. "Saya jelaskan sebetulnya (komunikasi itu) mempengaruhi enggak," kata dia.

Artinya, dia menuturkan, apa yang terjadi sekitar dua tahun lalu, merupakan alasan yang sifatnya manusiawi. Dia meyakini bahwa komunikasi antara Nurul Ghufron dan Kasdi bukanlah pelanggaran kode etik, yang kini menyeret Nurul Gufron diperiksa oleh Dewas. Dia menyatakan kasus itu tak ada hubungannya dengan Kasdi, kini tersangka korupsi.

Pilihan Editor: Alexander Marwata Bela Nurul Ghufron di Sidang Etik Dewas KPK

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Polri Kirim 4 Nama Untuk Ikuti Seleksi Capim dan Dewas KPK

11 jam lalu

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko saat memberikan keterangan pers. Dok. Polri
Polri Kirim 4 Nama Untuk Ikuti Seleksi Capim dan Dewas KPK

Mabes Polri telah menyeleksi beberapa nama yang diajukan untuk mengikuti seleksi capim KPK dan calon Dewas KPK


Jumlah Pendaftar Capim dan Calon Dewas KPK Capai 525 Orang, Siapa Saja?

14 jam lalu

Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 Arif Satria (kanan) memimpin pertemuan dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti.
Jumlah Pendaftar Capim dan Calon Dewas KPK Capai 525 Orang, Siapa Saja?

Wakil Ketua Pansel KPK, Arif Satria mengatakan para pendaftar yang sudah menyertakan dokumennya memiliki latar belakang yang beragam.


4 Mantan Pegawai KPK yang Tergabung di IM57+ Institute Daftar Capim KPK, Apa Alasannya?

16 jam lalu

Eks Pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute yang diwakili oleh Novel Baswedan, M Praswad Nugraha, dan Yudi Purnomo Harahap melaporkan ke Dewas KPK soal dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron atas pelaporannya terhadap Anggota Dewas KPK Albertina Ho, Jumat, 26 April 2024. Tempo/Bagus Pribadi
4 Mantan Pegawai KPK yang Tergabung di IM57+ Institute Daftar Capim KPK, Apa Alasannya?

Ketua IM57+ Institute mengungkapkan alasan keempat mantan pegawai KPK yang ikut daftar Capim.


Total Pendaftar Capim dan Calon Dewas KPK Capai 525 Orang, Didominasi Lak-Laki

17 jam lalu

Pertemuan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti
Total Pendaftar Capim dan Calon Dewas KPK Capai 525 Orang, Didominasi Lak-Laki

Pendaftaran calon pimpinan dan calon dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK telah ditutup sejak Senin, 15 Juli 2024.


Para Pimpinan KPK yang Kembali Daftar Seleksi Capim periode 2024-2029

17 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Para Pimpinan KPK yang Kembali Daftar Seleksi Capim periode 2024-2029

Sejumlah pimpinan KPK kembali mengikuti pendaftaran Seleksi Capim KPK periode 2024-2029. Siapa saja mereka?


Soal Capim dan Calon Dewas KPK, Chandra Hamzah Imbau Pansel Tak Paksakan Diri

19 jam lalu

Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 Arif Satria (kanan) memimpin pertemuan dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti.
Soal Capim dan Calon Dewas KPK, Chandra Hamzah Imbau Pansel Tak Paksakan Diri

Pansel Capim dan Calon Dewas KPK diminta tak sungkan menyatakan gagal jika tak menemukan kandidat yang sesuai.


Nawawi Pomolango Tak Mau Ikut Seleksi Calon Pimpinan KPK, Beda Sikap dengan Nurul Ghufron

1 hari lalu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara, Nawawi Pomolango saat ditemui usai rapat dengan Komisi 3 DPR pada Selasa, 11 Juni 2024 di Kompleks Parlemen Senayan. TEMPO/Intan Setiawanty
Nawawi Pomolango Tak Mau Ikut Seleksi Calon Pimpinan KPK, Beda Sikap dengan Nurul Ghufron

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango menyatakan bahwa dirinya tak ikut proses seleksi calon pimpinan atau capim KPK.


Pendaftaran Capim dan Dewas KPK Ditutup Pukul 23.59 WIB Malam Ini

1 hari lalu

Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 Arif Satria memimpin pertemuan dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti.
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK Ditutup Pukul 23.59 WIB Malam Ini

Wakil Ketua Pansel KPK Arief Satria mengatakan, akan membuat keterangan video tengah malam nanti.


Tuai Kontroversi saat Menjabat, Nurul Ghufron Daftar Capim KPK

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat memberikan penjelasan ketakhadirannya dalam sidang etik Dewas KPK pada Kamis, 2 Mei 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Tuai Kontroversi saat Menjabat, Nurul Ghufron Daftar Capim KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ikut mendaftar seleksi capim KPK 2024-2029. Ia menuai sejumlah kontroversi, salah satunya konflik dengan Dewas KPK


Hari Terakhir Registrasi, 410 Orang Daftar Capim dan Dewas KPK

1 hari lalu

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh (kiri) bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
Hari Terakhir Registrasi, 410 Orang Daftar Capim dan Dewas KPK

Proses penyeleksian Capim dan Dewas KPK tahun ini mendapatkan sorotan dari sejumlah elemen sipil.