Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Usai Jalani Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Serahkan Dihukum Apapun

image-gnews
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, tiba di kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK di gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) untuk mengikuti sidang etik, Selasa, 14 Mei 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, tiba di kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK di gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) untuk mengikuti sidang etik, Selasa, 14 Mei 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Nurul Ghufron menyerahkan putusan Dewan Pengawas (Dewas) sesuai ketentuan hukum jika terbukti menyalahi wewenang dalam sidang etik. “Dalam pandangan saya begini, di atas ilmu saya, di atas jabatan saya, kalau saya melakukan yang melanggar Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, dalam pandangan saya ini adalah bagian dari kemanusiaan. Bukan urusan tentang melanggar wewenang. Kalau saya melanggar wewenang, silakan dihukum dengan apapun,” kata Ghufron di Gedung C1 KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa, 14 Mei 2024.

Nurul Ghufron tiba di Dewas KPK pada pukul 09.25 WIB dan keluar Gedung C1 KPK sekitar pukul 15.35 WIB. Ia mengaku menghormati proses persidangan etik itu. “Saya kira ini akan lebih cepat dari yang diperkirakan mungkin minggu depan akan selesai. Soal materi tanyakan ke anggota Dewas KPK,” katanya.

Ghufron berkomitmen akan terus mengikuti proses pembuktian sidang etik hingga diputuskan oleh Dewas KPK. Ia merasa baik-baik saja saat menjalani persidangan sekitar 6 jam lamanya itu. “Di sini (Dewas) kan tentang materinya, di PTUN itu bicara tentang forumnya, Jadi nanti biar semua materi, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nanti sama-sama dipasrahkan kepada mekanisme hukumnya masing-masing,” tutur Nurul Ghufron.

Ia tak menampik perihal berkomunikasi melalui telepon dalam mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur. Ghufron merasa dianggap sebagai orang yang menghubungi Kasdi Subagyono untuk meminta bantuan. “Ini sekali lagi masih dalam proses sidang, tunggu sama-sama saja. Saya welcome saja,” katanya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan duduk soal komunikasi Nurul Ghufron dengan pejabat Kementan. Percakapan itu yang membuat Nurul Ghufron dilaporkan dalam kasus pelanggaran kode etik. “Terkait tentang etiknya Pak Ghufron yang dianggap menyalahgunakan kewenangan, mempengaruhi dalam proses mutasi," kata Alexander saat ditanya seusai dirinya keluar dari Gedung C1, Selasa, 14 Mei 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Alexander bercerita, Nurul Ghufron ingin menanyakan permohonan mutasi itu ke petinggi Kementerian Pertanian. "Terus alasannya apa Pak Ghufron ingin menanyakan ke Irjen?" tutur Alexander. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan saat itu dijabat oleh Kasdi Subagyono.

Karena Nurul Ghufron tak punya nomor telepon Irjen saat itu, dia menghubungi Alexander. "Pak Alex, punya enggak nomor temen di Kementan?" tanya Nurul Ghufron. Alexander merespons pertanyaan itu. "Oh punya." Saat itu, Alexander mengakui dia punya teman kuliah di STAN yang bisa dimintai kontak itu.

Saat itu temannya mengirim kontak Kasdi. Alexander mengatakan tak mengenal Kasdi. Begitu juga Nurul Ghufron. "Terus saya sampaikan ke Pak Ghufron dan Pak Ghufron kontak," ucap Alexander. Saat itulah komunikasi antara Ghufron dan Kasdi dimulai.

Pilihan Editor: Aneka Kegiatan dan Kebutuhan Syahrul Yasin Limpo dari Urunan Pegawai Kementan: dari Sapi Kurban, Umrah, hingga Bayar ART

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Periksa Anak Eks Gubernur Maluku Utara, KPK Telusuri Aset hingga Usaha Abdul Gani Kasuba

43 menit lalu

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 20 Desember 2023. Abdul Gani terjaring OTT dalam kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur. TEMPO/Imam Sukamto
Periksa Anak Eks Gubernur Maluku Utara, KPK Telusuri Aset hingga Usaha Abdul Gani Kasuba

KPK memeriksa anak Abdul Gani Kasuba, Muhammad Thariq Kasuba untuk menelusuri aset dan usaha eks Gubernur Maluku Utara itu.


KPK akan Turun Tangan Bila Family Office Timbulkan Kerugian Negara

6 jam lalu

Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024. Nurul Gufron menyatakan bahwa KPK mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang membebaskan Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh yang didakwa menerima gratifikasi dan melakukan TPPU terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. TEMPO/Imam Sukamto
KPK akan Turun Tangan Bila Family Office Timbulkan Kerugian Negara

KPK akan terlibat menangani potensi kerugian negara yang timbul bila pemerintah mengeksekusi program family office.


Novel Baswedan Ungkap Alasan Hakim MK Baru Sidangkan Gugatan Batas Usia Pimpinan KPK

6 jam lalu

Eks penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan cs memberikan pernyataan usai menghadiri sidang perdana gugatan batas usia calon pimpinan (capim) KPK di Mahkamah Konstitusi, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Novel Baswedan Ungkap Alasan Hakim MK Baru Sidangkan Gugatan Batas Usia Pimpinan KPK

Eks penyidik KPK Novel Baswedan bersama dengan sejumlah eks pegawai KPK korban Tes Wawasan Kebangsaan mengajukan gugatan batas usia pimpinan KPK.


MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Eks Pegawai KPK Korban TWK Soal Batas Usia Pimpinan KPK

6 jam lalu

Eks penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan cs memberikan pernyataan usai menghadiri sidang perdana gugatan batas usia calon pimpinan (capim) KPK di Mahkamah Konstitusi, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Eks Pegawai KPK Korban TWK Soal Batas Usia Pimpinan KPK

Eks pegawai KPK yang tersingkir karena Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK mengajukan gugatan soal batas minimal usia pimpinan KPK.


Ahmad Riyadh Cabut BAP di Sidang Korupsi Gazalba Saleh, Penyidik KPK Beberkan Temuannya

7 jam lalu

Terdakwa Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh (kiri) mendengarkan keterangan saksi dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA), di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Sidang tersebut beragenda pemeriksaan tiga saksi yang dihadirkan JPU KPK yakni Kepala Desa Kedunglosari, Tembelang, Jombang, Muhammad Hani, pengusaha UD Logam Jaya Mandiri Jawahirul Fuad, dan karyawan hotel Andi Bagistaf Kodek. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ahmad Riyadh Cabut BAP di Sidang Korupsi Gazalba Saleh, Penyidik KPK Beberkan Temuannya

Dalam pemeriksaan kasus Gazalba Saleh, penyidik beri kesempatan kepada Ahmad Riyadh untuk membaca BAP sendirian.


Hasto Dipanggil KPK hingga Soal Kesiapan PDIP Menghadapi Persaingan Pilgub Sumut dan Jatim

7 jam lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Hasto Dipanggil KPK hingga Soal Kesiapan PDIP Menghadapi Persaingan Pilgub Sumut dan Jatim

Hasto Kristiyanto membantah keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta di DJKA


Pansus Haji akan Panggil KPK dan BPK jika Ada Indikasi Korupsi

7 jam lalu

Rombongan jemaah haji menggunakan KLB pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Foto: Istimewa
Pansus Haji akan Panggil KPK dan BPK jika Ada Indikasi Korupsi

Pansus Haji tak menutup kemungkinan memanggil KPK dan KPK jika sudah ada indikasi dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji.


KPK Panggil Anak Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba Jadi Saksi Kasus TPPU

7 jam lalu

Tersangka Abdul Gani Kasuba melambaikan tangannya saat memasuki ruang pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Gubernur nonaktif Maluku Utara itu diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa serta perijinan dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan barang bukti uang tunai Rp725 juta. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Panggil Anak Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba Jadi Saksi Kasus TPPU

KPK memanggil anak eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, Muhammad Thariq Kasuba sebagai saksi kasus TPPU yang menjerat ayahnya.


Penyidikan Korupsi DJKA Kemenhub, KPK Jadwalkan Pemeriksaan 2 Saksi Tersangka Yofi Oktarisza

10 jam lalu

Wakil ketua KPK Johanis Tanak bersama Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan menyampaikan tersangka baru dalam kasus suap proyek DJKA, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 6 November 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
Penyidikan Korupsi DJKA Kemenhub, KPK Jadwalkan Pemeriksaan 2 Saksi Tersangka Yofi Oktarisza

Modus korupsi DJKA Kemenhub yang dilakukan Yofi, yaitu melalui mekanisme sebelum dan setelah lelang barang dan jasa proyek jalur kereta api.


KPK Panggil 4 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Proyek Shelter Tsunami di NTB

11 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
KPK Panggil 4 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Proyek Shelter Tsunami di NTB

KPK akan memeriksa saksi dugaan korupsi pembangunan tempat evakuasi sementara (TES)/Shelter Tsunami di NTB hari ini.