Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

image-gnews
Kepala KPPBC TMP A Purwakarta, Rahmady Effendi Hutahaean. Dok Bea Cukai Purwakarta
Kepala KPPBC TMP A Purwakarta, Rahmady Effendi Hutahaean. Dok Bea Cukai Purwakarta
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena dianggap tak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPN dengan benar. Sang pelapor dari Eternity Lawfirm, Andreas, LHKPN Rahmady janggal. 

Pada 2017 silam, Andreas menyebut kliennya bernama Wijanto Tirtasana mendapat pinjaman Rp 7 miliar dari Rahmady untuk pengembangan PT Mitra Cipta Agro. Pada tahun itu, Andreas menyebut harta Rahmady Effendy tak sampai menyundul angka itu. 

Pengacara Rahmady, Luhut Simanjuntak, merasa heran kliennya diseret dalam kasus yang melibatkan perusahaan istrinya PT Mitra Cipta Agro. Luhut menjelaskan uang Rp 7 miliar yang disebut pelapor milik Rahmady itu tak benar. 

Luhut menyebut uang Rp 7 miliar itu berasal dari pinjaman kolega istri dan orang tuanya alias bukan bersumber dari Rahmady. Dia mengklaim PT Cipta Mitra Agro sepenuhnya bisnis istrinya dan tak melibatkan Rahmady. “Itu bisnis istrinya. Pak Rahmady tak terlibat dalam bisnis ini, tapi dibawa-bawa namanya,” kata Luhut saat ditemui di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, pada Jumat, 17 Mei 2024. Laporan ini, bagi Luhut, hanya untuk menyudutkan kliennya. 

Tak hanya itu, Luhut menduga laporan KPK ini hanya pengalihan isu karena klien pelapor sedang menghadapi laporan polisi di Polda Metro Jaya atas dugaan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp 60 miliar. Laporan ini teregister dengan nomor LP/B/6652/XI/2023/SPKT/Polda Metro Jaya.

Dia menyebut Rahmady yang juga menjadi pentolan Bea Cukai hanya dijadikan alat untuk menutup laporan itu. “Ini bargain saja. Kan Bea Cukai lagi ramai di masyarakat, makanya dibikin laporan ini,” kata dia. 

Meski demikian, Luhut mengatakan kliennya akan memenuhi panggilan dari KPK itu. Dia menyebut Rahmady akan hadir bersama kuasa hukum dan istrinya Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji yang juga Komisaris Utama PT Mitra Cipta Agro itu. 

“Kami datang. Istrinya juga akan mendampingi karena perusahaannya juga ikut diseret dalam laporan ini,” kata Luhut. KPK telah menjadwalkan pertemuan dengan Rahmady pada Senin, 20 Mei 2024 pukul 09.00. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

 Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan telah mengonfirmasi institusinya telah memanggil Rahmady. Dia menyebut kejanggalan LHKPN tersebut adalah tentang adanya pinjaman yang jumlahnya melampaui harta kekayaan yang dilaporkan.Harta di LHKP Rp 6 miliar tapi bisa memberikan pinjaman hingga Rp 7 miliar.

"Makanya hartanya Rp 6 miliar tapi kok dilaporkan dia memberikan pinjaman sampai Rp7 miliar, kan enggak masuk di akal ya," kata dia di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan seperti dilansir dari Antara, Kamis, 16 Mei 2024. 

Selain itu Pahala juga mengatakan KPK juga akan mengklarifikasi yang bersangkutan soal kepemilikan saham sebuah perusahaan. Pahala menerangkan Menteri Keuangan telah menerbitkan peraturan yang mengatur investasi pegawai Kementerian Keuangan di perusahaan. Dalam aturan tersebut diatur mana jenis perusahaan yang diperkenankan dan mana yang tidak diperkenankan. "Kami akan klarifikasi, karena istrinya ini yang komisaris utama. Jadi nama PT kan nggak disebut. ya nanti kita lihat di situ," ujarnya.

Kementerian Keuangan telah membebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Jawa Barat, Rahmady Effendy Hutahaean atas dugaan benturan kepentingan yang turut melibatkan keluarga yang bersangkutan. Ia dibebastugaskan sejak 9 Mei 2024.

Atas dasar hasil pemeriksaan internal tersebut, yang bersangkutan sudah dibebastugaskan,” kata Direktur Humas Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto di Jakarta, Senin, 13 Mei 2024. Keputusan tersebut guna mempermudah proses pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pilihan Editor: KPK Periksa Kepala Bea Cukai Purwakarta Senin Mendatang soal LHKPN yang Janggal

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Bawa Dua Koper dari Kantor Wali Kota Semarang Hevearita

5 jam lalu

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau biasa disapa Mbak Ita.
KPK Bawa Dua Koper dari Kantor Wali Kota Semarang Hevearita

KPK menggeledah Kantor Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, mulai pukul 09.00 hingga 18.15 WIB.


KPK Sita Tanah dan Bangunan Senilai Rp 2 Miliar Milik Anak Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

6 jam lalu

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 20 Desember 2023. Abdul Gani terjaring OTT dalam kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sita Tanah dan Bangunan Senilai Rp 2 Miliar Milik Anak Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

KPK menyita tanah dan bangunan milik anak eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, Muhammad Thariq Kasuba di Cikarang, Bekasi.


Dirjen Bea Cukai Buka Suara Soal Impor Tekstil Ilegal

6 jam lalu

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, memaparkan peran penting lembaganya bagi perekonomian kepada media di tengah ramai kecaman masyarakat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Mei 2024. TEMPO/Ilona
Dirjen Bea Cukai Buka Suara Soal Impor Tekstil Ilegal

Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani menyatakan siap menerima masukan dari asosiasi pengusaha tekstil terkait adanya impor tekstil ilegal.


KPK Cegah Empat Orang ke Luar Negeri di Kasus Korupsi Pemkot Semarang

7 jam lalu

Juru Bicara (Jubir) Bidang Penindakan dan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Juni 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
KPK Cegah Empat Orang ke Luar Negeri di Kasus Korupsi Pemkot Semarang

Pada Rabu pagi, petugas KPK menggeledah Kantor Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.


4 Jenderal Polisi Menjadi Calon Pimpinan dan Dewas KPK, Kekayaan Mencapai Rp 10 Miliar

7 jam lalu

Pertemuan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti
4 Jenderal Polisi Menjadi Calon Pimpinan dan Dewas KPK, Kekayaan Mencapai Rp 10 Miliar

Sebanyak empat jenderal polisi maju menjadi calon pimpinan dan dewan pengawas KPK. Berapa kekayaan mereka?


Eks Direktur KPK Giri Suprapdiono Daftar Capim KPK: Lembaga Ini Butuh Perbaikan, Perlu Buat IPK Rebound

8 jam lalu

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (non aktif) Giri Suprapdiono, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 4 Juni 2021. Giri menghadiri debat soal polemik Tes Wawancara Kebangsaan pegawai KPK . TEMPO/Imam Sukamto
Eks Direktur KPK Giri Suprapdiono Daftar Capim KPK: Lembaga Ini Butuh Perbaikan, Perlu Buat IPK Rebound

Eks Direktur KPK Giri Suprapdiono maju sebagai Calon Pimpinan atau capim KPK. Apa alasannya?


KPK Tahan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara Karena Kasus Suap ke Abdul Gani Kasuba

8 jam lalu

Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara, Muhaimin Syarif, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemmeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 5 Januari 2024. Muhaimin Syarif, diperiksa sebagai saksi setelah, tim penyidik KPK selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di rumah kediamannya, untuk tersangka Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, dalam tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa serta perijinan dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.Foto : TEMPO/Imam Sukamto'
KPK Tahan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara Karena Kasus Suap ke Abdul Gani Kasuba

KPK menetapkan Ketua DPD Gerindra Malut Muhaimin Syarif sebagai tersangka suap kepada eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.


Lima Jaksa Mendaftar untuk Capim KPK, Bagaiman Rekam Jejak Mereka?

9 jam lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Harli Siregar memberikan keterangan saat konferensi pers pengembangan kasus korupsi Timah yang merugikan negara keuangan negara sebesar 300 triliun di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2024. Kejakssaan Negeri Jakarta Selatan menerima pelimpahan tahap 2 perkara dugan korupsi pengelolahan tata niaga timah yang melibatkan 10 tersangka dan sejumlah barnag bukti. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Lima Jaksa Mendaftar untuk Capim KPK, Bagaiman Rekam Jejak Mereka?

Sebanyak lima jaksa mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau capim KPK.


KPK Periksa 2 Saksi di Kasus Dugaan TPPU Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

10 jam lalu

Tersangka Abdul Gani Kasuba melambaikan tangannya saat memasuki ruang pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Gubernur nonaktif Maluku Utara itu diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa serta perijinan dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan barang bukti uang tunai Rp725 juta. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa 2 Saksi di Kasus Dugaan TPPU Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

KPK memeriksa dua saksi dalam kasus suap dan TPPU yang menjerat eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.


KPK Periksa 2 Saksi Kasus Pengadaan Lahan Program DP Nol Rupiah di Rorotan

10 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa 2 Saksi Kasus Pengadaan Lahan Program DP Nol Rupiah di Rorotan

Dalam kasus pengadaan lahan untuk program DP Nol Rupiah ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka.