Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komisi Yudisial Rekomendasikan 33 Hakim Diberi Sanksi Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku

image-gnews
Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Komisi Yudisial (KY) membacakan putusan terhadap Hakim A karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di Jakarta, Selasa, 30 April 2024. Foto: ANTARA/HO-Komisi Yudisial RI
Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Komisi Yudisial (KY) membacakan putusan terhadap Hakim A karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di Jakarta, Selasa, 30 April 2024. Foto: ANTARA/HO-Komisi Yudisial RI
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Yudisial (KY) menerima 267 laporan berisi usulan penjatuhan sanksi kepada hakim sepanjang periode Januari-April 2024. KY juga menerima 197 tembusan tentang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim

Dari ratusan laporan tersebut, 33 hakim direkomendasikan mendapatkan sanksi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

"Dari ratusan laporan tersebut, KY mengusulkan penjatuhan sanksi kepada 33 hakim setelah terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim," kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial Joko Sasmito melalui video konferensi di Zoom, Senin, 20 Mei 2024.

Joko mengatakan, sebanyak 8 hakim diusulkan menerima sanksi berat; 5 hakim diusulkan mendapat sanksi sedang; dan 17 hakim diusulkan menerima sanksi ringan. "Sementara 3 hakim tidak bisa diberikan sanksi karena laporan tersebut sudah lebih dulu dijatuhkan sanksi oleh Mahkamah Agung," tutur Joko.

Dalam catatan Komisi Yudisial, hukuman bagi 8 hakim yang mendapatkan sanksi berat yaitu 3 hakim dijatuhi sanksi nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun. Kemudian 4 orang hakim dijatuhi pemberhentian tetap; dan seorang hakim diberhentikan dengan tidak hormat. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sanksi sedang terhadap lima hakim adalah satu hakim diberi sanksi penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun; 2 orang mendapatkan hukuman penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun; dan dua diberi sanksi sebagai hakim nonpalu paling lama enam bulan.

Adapun sanksi ringan kepada 17 orang hakim, Joko mengatakan terdapat 6 orang hakim mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis dan 11 lainnya mendapatkan pernyataan tidak puas secara tertulis.

Dia mengatakan, Komisi Yudisial juga memanggil 251 orang pelapor, saksi, saksi ahli, dan terlapor untuk mencari, mengumpulkan, dan menguji data terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim. Dari jumlah itu, sebanyak 85 orang menolak hadir.

Pilihan Editor: Spesifikasi Pesawat Tecnam P2006T yang Jatuh di BSD Tangerang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KY Proses Dugaan Pelanggaran Etik 3 Hakim MA yang Ubah Tafsir Batas Usia Calon Kepala Daerah

23 jam lalu

Gerakan Sadar Demokrasi dan Konstitusi (Gradasi) usai membuat berita acara pemeriksaan di Komisi Yudisial (KY) pada Kamis, 18 Juli 2024. Gradasi sebelumnya melaporkan tiga hakim Mahkamah Agung terkait perkara batas usia minimal kepala daerah. TEMPO/Amelia Rahima Sari
KY Proses Dugaan Pelanggaran Etik 3 Hakim MA yang Ubah Tafsir Batas Usia Calon Kepala Daerah

KY memproses dugaan pelanggaran kode etik tiga hakim Mahkamah Agung yang mengubah tafsir batas usia kepala daerah pada saat dilantik.


Unjuk Rasa Mahasiswa, Perdana Menteri Bangladesh Janji Bentuk Komisi Yudisial

1 hari lalu

Pengunjuk rasa anti-kuota berbaris saat  terlibat dalam bentrokan dengan Liga Chhatra Bangladesh, sayap mahasiswa dari partai berkuasa Liga Awami Bangladesh, di Universitas Dhaka, di Dhaka, Bangladesh, 16 Juli 2024. REUTERS/ Mohammad Ponir Hossain
Unjuk Rasa Mahasiswa, Perdana Menteri Bangladesh Janji Bentuk Komisi Yudisial

Perdana Menteri Bangladesh meyakinkan akan membentuk komisi yudisial untuk menegakkan keadilan pada korban tewas unjuk rasa menentang sistem kuota


Pemuda Skizofrenia Divonis 16 Tahun Bui, Kuasa Hukum Laporkan Hakim PN Jakbar ke MA dan KY

3 hari lalu

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat membacakan putusan kasus penikaman seorang wanita di Central Park Mall. Hakim memutuskan terdakwa Andi Andoyo yang mengalami skizofrenia terbukti bersalah dan dipidana penjara 16 tahun, Senin, 8 Juli 2024, Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Pemuda Skizofrenia Divonis 16 Tahun Bui, Kuasa Hukum Laporkan Hakim PN Jakbar ke MA dan KY

Kuasa hukum pemuda pengidap skizofrenia itu menjelaskan tiga dasar pelaporan terhadap hakim itu ke MA dan Komisi Yudisial.


Rekam Jejak 3 Hakim yang Bebaskan Eks Bupati Langkat di Kasus Kerangkeng Manusia

6 hari lalu

Majelis hakim PN Stabat yang diketuai Andriansyah menjatuhkan vonis bebas kepada bekas Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin karena tidak terbukti melakukan TPPO. Foto: Istimewa
Rekam Jejak 3 Hakim yang Bebaskan Eks Bupati Langkat di Kasus Kerangkeng Manusia

Hakim PN Stabat memvonis bebas eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin di kasus kerangkeng manusia. Bagaimana rekam jejak 3 hakim itu?


Ini 12 Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM yang Lulus Seleksi KY

6 hari lalu

Anggota Komisi Yudisial (KY) melakukan wawancara terbuka kepada sejumlah calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung tahun 2024, 8 Juli 2024. Tempo/Maulani Mulianingsih
Ini 12 Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM yang Lulus Seleksi KY

Komisi Yudisial mengumumkan 12 nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM.


Daftar Kejanggalan Sidang Kasus Kerangkeng Manusia eks Bupati Langkat, dari Perilaku Jaksa hingga Putusan Hakim

7 hari lalu

Kondisi kerangkeng di rumah pribadi Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Migrant Care melaporkan adanya temuan kerangkeng manusia di halaman belakang rumah Teguh Rencana yang kini menjadi tersangka setelah terjaring OTT KPK. Dok. Migrant Care
Daftar Kejanggalan Sidang Kasus Kerangkeng Manusia eks Bupati Langkat, dari Perilaku Jaksa hingga Putusan Hakim

Tim Advokasi Penegakan HAM mengungkap daftar kejanggalan dalam persidangan eks Bupati Langkat di kasus kerangkeng manusia.


KY Kirim 12 Nama Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM ke DPR

7 hari lalu

Anggota Komisi Yudisial (KY) melakukan wawancara terbuka kepada sejumlah calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung tahun 2024, 8 Juli 2024. Tempo/Maulani Mulianingsih
KY Kirim 12 Nama Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM ke DPR

KY akan menyerahkan 12 nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM ke DPR.


Komisi Yudisial Pelajari Putusan Bebas Eks Bupati Langkat dalam Kasus TPPO

8 hari lalu

Terdakwa Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 13 Juni 2022.  TEMPO/Imam Sukamto
Komisi Yudisial Pelajari Putusan Bebas Eks Bupati Langkat dalam Kasus TPPO

Kasus kerangkeng manusia ini terungkap setelah Bupati Langkat periode 2019-2022 Terbit Rencana Perangin Angin terlibat dalam skandal korupsi.


Komnas HAM Sesalkan Putusan Bebas Eks Bupati Langkat di Perkara TPPO

8 hari lalu

Suasana kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu, 26 Januari 2022. Dalam video yang diuggah di kanal YouTube milik istrinya, Tiorita Rencana pada 27 Maret 2021, Terbit  pernah menyebut sel yang ada di rumahnya itu digunakan untuk menampung para pengguna narkoba. Namun, kerangkeng itu diduga dipakai untuk mengurung pekerja perkebunan sawit milik Terbit. ANTARA FOTO/Dadong Abhiseka
Komnas HAM Sesalkan Putusan Bebas Eks Bupati Langkat di Perkara TPPO

Komnas HAM menyebut vonis bebas eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin itu tidak memenuhi hak atas keadilan bagi keluarga korban.


KY Telah Periksa Pelapor Terkait Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Perkara Gazalba Saleh

10 hari lalu

Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata (kiri) didampingi Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan keterangan kepada wartawan usai menggelar pertemuan di KPK, Jakarta, Senin, 26 September 2022. Pertemuan Ketua Komisi Yudisial dengan Pimpinan KPK tersebut membahas koordinasi antar lembaga terkait pemeriksaan Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati serta lima pegawai Mahkamah Agung (MA) yang terjerat kasus suap pengurusan perkara di MA. TEMPO/Imam Sukamto
KY Telah Periksa Pelapor Terkait Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY terus memproses pengaduan dugaan pelanggaran etik terhadap majelis yang memutus perkara Gazalba Saleh.