Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua Dewas KPK Sebut Majelis Hakim PTUN Lebih Hebat, Ini Alasannya

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Ketua Majelis sidang etik Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, menggelar sidang pembacaan surat putusan pelanggaran etik di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK, Ristanta, eks Koordinator Kamtib Rutan, Sopian Hadi dan Kepala Rutan KPK nonaktif, Achmad Fauzi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pungutan liar. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua Majelis sidang etik Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, menggelar sidang pembacaan surat putusan pelanggaran etik di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK, Ristanta, eks Koordinator Kamtib Rutan, Sopian Hadi dan Kepala Rutan KPK nonaktif, Achmad Fauzi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pungutan liar. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi  atau Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, mengatakan pihaknya baru mengetahui adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Senin sore kemarin, 20 Mei 2024. Putusan itu menjadi dasar Dewas menunda  pembacaan putusan sidang etik terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang seharusnya dilakukan pada hari ini, Selasa, 21 Mei 2024. 

"Kami akan membacakan putusan Selasa, hari ini, sudah terdengar sore hari kemarin (Senin) ada penundaan," kata Tumpak di Gedung KPK, Jakarta Selatan, usai pembacaan penundaan putusan etik Ghufron.

Tumpak menyatakan putusan PTUN itu adalah yang paling cepat yang pernah ia temui selama berkarier di bidang hukum.  Menurut Tumpak, mereka sebenarnya sudah mengantisipasi adanya putusan sela itu, namun dengan nada menyindir, dia menyatakan majelis hakim PTUN tampaknya lebih hebat. 

"Tetapi lebih hebat pengadilan segera memutuskan penetapan ini yang kami sendiri selaku tergugat belum tahu apa gugatannya. Masih berjalan pemeriksaan  persiapan. Kita belum tahu (gugatannya)," kata Tumpak.

Karena itu, Tumpak mengatakan Dewas terpaksa menunda pembacaan putusan etik Ghufron karena harus menghormati ketetapan PTUN yang menyatakan berlaku untuk umum dan harus dipatuhi.

"Ini juga satu hal keanehan, sayangnya kita tidak punya upaya hukum untuk ini. Saya juga berpikir-pikir apakah Dewas biasa melakukan persep. Saya pelajari-pelajari, ternyata tidak ada juga di peradilan TUN persep terhadap penetapan," kata Tumpak.

Majelis Hakim PTUN Jakarta memerintahkan Dewas KPK untuk menunda proses etik terhadap Nurul Ghufron. Berdasarkan keterangan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, putusan itu dibuat pada Senin kemarin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Memerintahkan tergugat untuk menunda tindakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik atas nama Terlapor Nurul Ghufron sebagaimana Surat Undangan Pemeriksaan Klarifikasi Nomor: R-009/DEWAS/ETIK/SUK/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024," bunyi putusan sela tersebut. 

Nurul Ghufron menggugat Dewas KPK ke PTUN karena memproses aduan soal dugaan pelanggaran etik yang dia lakukan. Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember itu mengajukan gugatan karena menilai peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran etik itu sudah daluwarsa. Peristiwa itu terjadi pada 15 Maret 2022. 

Peristiwa yang dimaksud adalah komunikasi antara dirinya dengan Plt Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono. Kasdi belakangan menjadi tersangka kasus korupsi bersama Mentan Syahrul Yasin Limpo. 

Dalam laporan yang diterima Dewas, Ghufron disebut berkomunikasi dengan Kasdi untuk mengurus mutasi seorang Aparat Sipil Negara (ASN) dari jakarta ke daerah. Si ASN meminta mutasi dengan alasan akan melahirkan. 

Nurul Ghufron mengakui dirinya berkomunikasi dengan Kasdi. Dia menyatakan mendapatkan aduan dari seorang koleganya jika mutasi yang diajukan menantunya tidak dikabulkan. Ghufron pun menyatakan komunikasi itu dilakukan dengan sepengetahuan Pimpinan KPK lainnya, Alexander Marwata. Alex, menurut Ghufron, bahkan merupakan orang yang mencarikan nomor telepon Kasdi dan memberikan kepadanya. Alex pun mengakui hal itu. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Laporan PDIP ke Dewas KPK hingga Propam Polri Ganggu Penyidikan Kasus Harun Masiku

14 jam lalu

Tim hukum PDIP Johannes Lumban Tobing menunjukkan surat laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024. Tim hukum PDIP melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tim penyidik KPK yang dipimpin oleh AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewas KPK terkait penggeledahan anggota tim hukum PDIP Donny Tri Istiqomah pada Rabu (3/7) untuk mencari bukti kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku. TEMPO/Imam Sukamto
Laporan PDIP ke Dewas KPK hingga Propam Polri Ganggu Penyidikan Kasus Harun Masiku

Pelaporan terhadap penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti, di Dewas KPK dan Propam Polri oleh tim hukum PDIP dinilai menghambat penyidikan Harun Masiku


Baru 2 Kandidat Capim, KPK Dorong Lebih Banyak Perempuan Mendaftar

18 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
Baru 2 Kandidat Capim, KPK Dorong Lebih Banyak Perempuan Mendaftar

Hingga kini baru dua kandidat perempuan dari total 107 pendaftar capim KPK


Berkas 15 Tersangka Pungli Rutan KPK Masuk Tahap Penuntutan

1 hari lalu

Mantan petugas Rutan KPK berstatus Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan, Sopian Hadi, seusai menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024. Ketiganya diperiksa sebagai tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan uang sekitar Rp6,3 miliar dalam bentuk pemerasan dari para tahanan korupsi di lingkungan Rumah Tahanan Negara Cabang KPK 2019-2023. TEMPO/Imam Sukamto
Berkas 15 Tersangka Pungli Rutan KPK Masuk Tahap Penuntutan

KPK telah melimpahkan berkas perkara untuk 15 tersangka pungli di Rutan.


H-3 Penutupan, 107 Orang Daftar Capim KPK, 87 Orang Daftar sebagai Calon Dewas KPK

1 hari lalu

Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 Arif Satria memimpin pertemuan dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti.
H-3 Penutupan, 107 Orang Daftar Capim KPK, 87 Orang Daftar sebagai Calon Dewas KPK

Per hari ini, Jumat, 12 Juli 2024, sebanyak 107 orang mendaftar Capim KPK dan 87 mendaftar sebagai calon Dewas KPK.


Pansel Sebut Total Pendaftar Capim dan Dewas KPK Capai 167 Orang hingga Kemarin

1 hari lalu

Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 Arif Satria memimpin pertemuan dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti.
Pansel Sebut Total Pendaftar Capim dan Dewas KPK Capai 167 Orang hingga Kemarin

Pendaftar Capim dan Dewas KPK meningkat lebih dari dua kali lipat dari jumlah pendaftar pada awal Juli sebanyak 79 orang.


Segini Jumlah Pendaftar Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK hingga Kamis Kemarin

1 hari lalu

Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 Arif Satria memimpin pertemuan dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti.
Segini Jumlah Pendaftar Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK hingga Kamis Kemarin

Wakil Ketua Pansel KPK Arief Satria menyebutkan jumlah pendaftar Capim dan Dewas KPK. Segini jumlah pendaftarnya.


Syahrul Yasin Limpo, Kasdi dan Hatta Pikir-pikir Usai Divonis Bersalah Lakukan Tindak Pidana Korupsi

1 hari lalu

Terdakwa I bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo (kiri) dan terdakwa III bekas Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI, Muhammad Hatta, mengikuti sidang pembacaan surat amar tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 12 tahun, denda Rp.500 juta subsider 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.44.269.777.204 miliar dan USD30 ribu, terhadap Muhammad Hatta, dituntut pidana penjara badan selama 6 tahun, denda Rp.250 juta subsider tiga bulan kurungan, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Syahrul Yasin Limpo, Kasdi dan Hatta Pikir-pikir Usai Divonis Bersalah Lakukan Tindak Pidana Korupsi

Syahrul Yasin Limpo divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta usai dinyatakan terbukti bersalah melakukan pemerasan terhadap pejabat Kementan.


Anak Buah Syahrul Yasin Limpo, Muhammad Hatta dan Kasdi Subagyono Divonis 4 Tahun Penjara dan Denda Rp 200 Juta

2 hari lalu

Terdakwa II bekas Sekjen Kementan RI, Kasdi Subagyono (kanan) dan terdakwa III bekas Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI, Muhammad Hatta, mengikuti sidang pembacaan surat amar tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta, dituntut pidana penjara badan selama 6 tahun, denda Rp.250 juta subsider tiga bulan kurungan, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Anak Buah Syahrul Yasin Limpo, Muhammad Hatta dan Kasdi Subagyono Divonis 4 Tahun Penjara dan Denda Rp 200 Juta

Hal yang meringankan hukuman kedua anak buah Syahrul Yasin Limpo ini adalah tidak menikmati hasil korupsi secara materi, serta mengakui dan menyesal.


Hari Ini Hakim Jatuhkan Vonis, Massa Pendukung Syahrul Yasin Limpo Penuhi Ruang Sidang

2 hari lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 12 tahun, denda Rp.500 juta subsider 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.44.269.777.204 miliar dan USD30 ribu, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Hari Ini Hakim Jatuhkan Vonis, Massa Pendukung Syahrul Yasin Limpo Penuhi Ruang Sidang

Hari ini hakim akan membacakan vonis terhadap Syahrul Yasin Limpo dan dua anak buahnya dalam kasus dugaan pemerasan di Kementan.


Pengacara Syahrul Yasin Limpo Pertanyakan Soal Transfer Uang Rp 2 Miliar ke Rekening KPK

3 hari lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 12 tahun, denda Rp.500 juta subsider 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.44.269.777.204 miliar dan USD30 ribu, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Pengacara Syahrul Yasin Limpo Pertanyakan Soal Transfer Uang Rp 2 Miliar ke Rekening KPK

Pengacara Syahrul Yasin Limpo mempertanyakan transfer uang Rp 2 miliar yang terjadi saat kliennya sudah berada dalam tahanan.