Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pusat Kajian Hukum UGM Sikapi Pelanggaran HAM yang Dialami Masyarakat Sipil di Bali saat World Water Forum 2024 Digelar

image-gnews
Ilustrasi Universitas Gadjah Mada (UGM). Shutterstock
Ilustrasi Universitas Gadjah Mada (UGM). Shutterstock
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) merespons peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, seperti peretasan, intimidasi, dan pembubaran paksa penyelenggaraan People’s Water Forum atau PWF 2024 di Bali pada Senin kemarin. Penyelenggara acara ini bertepatan dengan World Water Forum atau WWF yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).  

Sivitas akademika UGM menilai forum masyarakat sipil seperti People’s Water Forum ini dijamin dalam hukum internasional. “Tak terkecuali dalam penyelenggaraan PWF ini, terlebih Pemerintah Indonesia tidak hanya bertindak sebagai tuan rumah, melainkan pula hari ini duduk sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB,” kata mereka. 

Gelaran PWF, kata sivitas akademika, adalah upaya masyarakat untuk mencapai akses keadilan atas air atau water rights. Selain itu, PWF disebut untuk mendorong keadilan iklim atau climate justice.

“Tentunya, persoalan hak asasi manusia (HAM) atas air maupun upaya progresif keadilan iklim tidak akan pernah tercapai jika kebebasan dasar warga untuk berpendapat, berekspresi, berkumpul, justru tidak dihargai dan bahkan dihalangi,” kata sitivas akademika. 

Sivitas akademika UGM menyebut tak hanya ilmuwan dan masyarakat sipil yang dihalangi, bahkan Pedro Arrojo Agudo, UN Special Rapporteur on the rights to water and sanitation alias pelapor khusus PBB untuk hak atas air dan sanitasi juga turut menjadi korban. 

“Kedatangannya tentu secara resmi dan legitimate untuk berdialog, berdiskusi, dan menemui para korban pelanggaran hak atas air di berbagai wilayah, baik kasus terkait privatisasi layanan air, dampak pertambangan, juga perkebunan skala besar,” kata mereka. 

Tentunya, kata sivitas akademika, pengusiran secara paksa oleh gabungan ormas seperti Patriot Garuda Nusantara atau PGN, satpol PP dan pihak kepolisian, merupakan tindakan mempermalukan reputasi Indonesia di mata  internasional. Selain itu, fenomena ini juga dinilai bahwa mengesankan tak paham bekerjanya hukum atau standar serta mekanisme hukum hak asasi manusia internasional. 

“Peristiwa pengusiran dan intimidasi semacam ini bukanlah pertama kalinya, dan terus terjadi berulang untuk menghalangi kebebasan berkumpul, berpendapat dan berekspresi,” kata sivitas akademika. Mereka menyebut pada gelaran G-20 2022 lalu serangan terjadi pada YLBHI, LBH, dan masyarakat sipil lainnya yang dihalangi masuk ke Bali. 

"Alasan yang diberikan dengan menyatakan bahwa PWF akan menghambat atau mengganggu jalannya konferensi internasional WWF adalah keliru dan justru seakan menghindar dari realitas masalah dasar yang sedang terjadi,” kata mereka.

Oleh karena itu, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menyatakan sikap sebagai berikut:

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

1. Peristiwa yang terjadi intimidasi jelas merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia terhadap jaminan kerja-kerja para pembela HAM (human rights defender), secara khusus bia merujuk pada Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembela Hak Asasi Manusia. 

2. Pembubaran diskusi, yang pula dihadiri ilmuwan, Masyarakat sipil dan korban telah mencederai prinsip kebebasan akademik yang diatur dalam Surabaya Principles on Academic Freedom (SPAF) 2017 dan pula tanggung jawab yang dimandatkan pasal 28 Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Prinsip tanggung jawab otoritas yang harus melindungi dan menghormati kebebasan akademik dilanggar dalam peristiwa tersebut.  

3. Tekanan atau intimidasi, termasuk menggunakan kuasa digital dalam melakukan peretasan dan bahkan pembubaran paksa forum berkumpul yang legitimate, tak terkecuali pembiaran aparat penegak hukum atas apa yang terjadi di lapangan, adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang diatur dalam Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan pula Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui Undang Undang No. 12 Tahun 2005, serta Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM RI No. 5 Tahun 2021 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. 

4. Bahwa hingga hari ini, belum ada pihak atau institusi negara, baik pejabat publik maupun aparat penegak hukum yang menyatakan bertanggung jawab atas gagalnya pengamanan PWF, terlebih terjadi intimidasi terhadap banyak pihak. Tidaknya tanggung jawab ini jelas bertentangan dengan Pasal 28I ayat 4 Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. 

5. Pula, akses terhadap hak atas air dan sanitasi telah diakui dalam sistem hukum PBB sebagai hak asasi manusia, karena mendasar bagi keadilan sosial warga baik terkait kesehatan, martabat, dan kesejahteraan setiap warga. Pemerintah harus mengambil pendekatan berbasis hak asasi manusia (HRBA) dalam perbaikan air dan sanitasi, sehingga tidak ada satupun yang tertinggal, dalam kebijakan dan upaya progresif perlindungannya. Tanpa ada upaya ini, Pemerintah sebenarnya telah melemahkan upaya maju perlindungan dan pemenuhan hak atas air dan ini bertentangan dengan Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi melalui Undang Undang No. 11 Tahun 2005.  

Adapun sivitas akademik yang terlibat dalam pernyataan sikap ini adalah Herlambang P. Wiratraman (Departemen HTN, Ketua LSJ), Andy Omara (Departemen Hukum Tata Negara), Ardianto Budi Rahmawan (Departemen Hukum Administrasi Negara), Faiz Rahman (Departemen Hukum Tata Negara), I Gusti Agung Made Wardana (Departemen Hukum Lingkungan), Laras Susanti (Departemen Hukum Perdata). 

Ada juga Maria SW Sumardjono (Departemen Hukum Agraria), Richo Andi Wibowo (Departemen Hukum Administrasi Negara), Rikardo Simarmata (Departemen Hukum Agraria), Sartika Intaning Pradaning (Departemen Hukum Adat), Sigit Riyanto (Departemen Hukum Internasional), Umar Mubdi (Departemen Hukum Perdata), dan Yance Arizona (Departemen Hukum Tata Negara). 

Pilihan Editor: Jampidsus Kejaksaan Agung Diduga Dikuntit Anggota Densus 88, 1 Orang Tertangkap

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cak Imin Bangga Suara PKB Meningkat Pesat di Pemilu 2024 Padahal Cuma Punya 2 Menteri di Kabinet

1 jam lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-26 sekaligus pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Cak Imin Bangga Suara PKB Meningkat Pesat di Pemilu 2024 Padahal Cuma Punya 2 Menteri di Kabinet

Cak Imin menyebut keterbatasan 2 kursi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap bisa membuat PKB bertahan.


Jelang Pilkada, Lembaga Pendidikan Diminta Tak Terseret Arus Kontes Politik

2 jam lalu

Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan di jalan raya Ciputat, Tangerang Selatan dimasa tenang pencoblosan, Senin 7 Desember 2020. Sejumlah alat peraga kampanye Pilkada 2020 Kota Tangerang Selatan masih terpantau terpasang di beberapa titik dimana KPU menetapkan jadwal masa kampanye pada 26 September hingga 5 Desember 2020. Tempo/Nurdiansah
Jelang Pilkada, Lembaga Pendidikan Diminta Tak Terseret Arus Kontes Politik

Lembaga pendidikan diwanti-wanti tetap kritis menjelang Pilkada serentak pada tahun ini.


Makna Kebaya bagi Putri Marino

3 jam lalu

Aktris Putri Marino dalam konferensi pers jelang penayangan perdana film pendek Kebaya Kala Kini di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024. Bakti Budaya Djarum Foundation merilis film pendek
Makna Kebaya bagi Putri Marino

Putri Marino menganggap kebaya adalah hal biasa baginya karena terbiasa mengenakannya saat mengikuti upacara adat di Bali.


Sederet Elit Partai Politik di Acara Hari Lahir PKB tanpa Jokowi

3 jam lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyampaikan pidato politik dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dengan mengangkat tema
Sederet Elit Partai Politik di Acara Hari Lahir PKB tanpa Jokowi

Para ketua umum partai politik menghadiri hari ulang tahun PKB. Presiden Jokowi tak hadir di acara PKB ini.


CORE Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 2024 Melambat jadi 5 Persen: Tak Banyak Berubah 10 Tahun Terakhir

3 jam lalu

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. TEMPO/Tony Hartawan
CORE Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 2024 Melambat jadi 5 Persen: Tak Banyak Berubah 10 Tahun Terakhir

CORE memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 secara keseluruhan hanya 4,9 sampai 5 persen. Tak banyak berubah sepuluh tahun terakhir.


Terkini: Kata BPOM Dugaan Roti Aoka dan Okko Mengandung Pengawet Kosmetik, Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

4 jam lalu

Ilustrasi adonan roti. Tabloidbintang
Terkini: Kata BPOM Dugaan Roti Aoka dan Okko Mengandung Pengawet Kosmetik, Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

Heboh soal dugaan roti Aoka dan roti Okko menggunakan bahan pengawet kosmetik, zat sodium dehydroacetate, terus menjadi perbincangan publik.


Presiden Jokowi Didesak Tarik Pasukan TNI-Polri Non-Organik di Papua

5 jam lalu

Kapolres Nduga, AKBP V. J. Parapaga mengatakan situasi di Kabupaten Nduga, Papua kembali aman pasca konflik antar kelompok. Tim keamanan tetap melakukan patroli dan pengawasan di titik-titik rawan sejak Minggu, 18 Februari 2024. Foto: Humas Polda Papua
Presiden Jokowi Didesak Tarik Pasukan TNI-Polri Non-Organik di Papua

Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Jokowi menarik seluruh pasukan TNI-Polri non-organik di Papua. Pendekatan keamanan dinilai tak efektif.


Luhut Targetkan Pembahasan Family Office Rampung Oktober 2024, Airlangga: Kita Masih Belajar

5 jam lalu

Luhut Pandjaitan dan Airlangga Hartarto. FOTO/Daisuke Suzuki/Pool via REUTERS dan ANTARA FOTO/Aqila Budiati
Luhut Targetkan Pembahasan Family Office Rampung Oktober 2024, Airlangga: Kita Masih Belajar

Luhut menargetkan pembahasan teknis family office rampung sebelum masa kepemimpinan Presiden Jokowi berakhir. Seperti apa respons Menteri Airlangga?


Komunitas Internet Asia Pasifik Bahas Peretasan Pusat Data Nasional di Bali

6 jam lalu

Suasana pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan, Senin 1 Juli 2024. Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim mengatakan akibat sistem down setelah ransomware Brain Chiper menyerang sistem Pusat Data Nasional Sementara 431 layanan imigrasi di seluruh Indonesia dan 151 layanan di luar negeri yang terganggu. Dan hari ini sudah berjalan dengan normal kembali. TEMPO/Tony Hartawan
Komunitas Internet Asia Pasifik Bahas Peretasan Pusat Data Nasional di Bali

Komunitas internet Asia Pasifik membahas keamanan siber di Bali, hari ini. Peretasan Pusat Data Nasional ikut dibahas.


Soal Rencana Wajib Asuransi Kendaraan, AAUI Sebut Pengelola Dana Tidak Boleh Ambil Keuntungan

7 jam lalu

Sejumlah kendaraan menuju Jalan Raya Puncak terjebak kemacetan di kawasan Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, 11 Agustus 2021. Pemerintah menggeser libur Tahun Baru Islam yang semula 10 Agustus menjadi 11 Agustus dengan harapan daat mengurangi mobilitas dan potensi penularan Covid-19. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Soal Rencana Wajib Asuransi Kendaraan, AAUI Sebut Pengelola Dana Tidak Boleh Ambil Keuntungan

Pengelola dana asuransi wajib kendaraan bermotor yang akan ditetapkan pada awal tahun depan, tidak boleh mengambil keuntungan.