Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pembunuhan Vina: Ada Dugaan Salah Tangkap, Bagaimana Risikonya bagi Kepolisian?

image-gnews
DPO pembunuh Vina, Pegi alias Perong. FOTO/Instagram/humaspoldajabar
DPO pembunuh Vina, Pegi alias Perong. FOTO/Instagram/humaspoldajabar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu terduga pelaku pembunuhan Vina yang sudah bebas, Saka Tatal mengaku mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang dari pihak kepolisian berupa penyiksaaan untuk mengakui perbuatan tindak pidana.

LPSK sendiri mengatakan siap memberikan dukungan, apabila Saka Talal mengajukan permintaan perlindungan kepada lembaga tersebut. Berdasarkan keterangan di berbagai media ia mengaku menjadi korban salah tangkap dari pihak kepolisian atas kasus pembunuhan Vina.

Korban Salah Tangkap Itu Apa?

Korban salah tangkap berdasarkan definisi dari Hukum Online adalah korban yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan, dimana korban salah tangkap dapat melakukan penuntutan terhadao negara berupa ganti rugi dan rehabilitasi.

Korban salah tangkap tentunya merupakan pelanggaran hak asasi manuisia dan masuk ke dalam kejahatan yang serius dikarenakan si korban kehilangan hak hidup, hak pemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak ilmu pengetahuan. 

Negara wajib memberikan ganti rugi dan rehabilitasi yang sesuai dengan sistem civil law. Negara berhak memberi tanggung yang dituangkan dalam bentuk ganti rugi dan rehabilitasi yang dalam praktiknya merugikan korban. Pasal 1 ayat 22 dan 23 menjelaskan makna ganti kerugian dan rehabilitasi.

  • Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang
    berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa
    alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau
    hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
  • Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan,
    kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan
    atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang
    berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang
    diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini

Pasal 95 dan pasal 97 KUHAP, korban berhak menuntut ganti rugi maupun rehabilitasi karena salah tangkap dengan catatan makna berhak yang dimaksud apabila korban tidak menuntut ganti rugi.

Bentuk ganti rugi bagi korban peradilan sesat dapat berupa imbalan sejumlah uang. Ketentuan mengenai ganti rugi bagi korban salah tangkap tertuang dalam PP No.27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang telah diubah menjadi PP No.58 Tahun 2010 dimana tertuang dalam pasal 9 mengenai rincian biaya yang harus diganti negara kepada korban peradilan sesat.

  1. Besaran ganti rugi korban salah tangkap/korban peradilan sesat paling sedikit Rp 500.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.
  2. Besaran ganti rugi korban salah tangkap/korban peradilan sesat yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan paling sedikit Rp 25.000.000 dan paling banyak RP 300.000.000.
  3. Besaran ganti rugi korban salah tangkap/korban peradilan sesat yang mengakibatkan mati, paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp 600.000.000.
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jangka waktu penggantian rugi kepada korban juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No.92 Tahun 2015, dikutip dari pasal 11, Menteri Keuangan berhak melakukan pembayaran ganti rugi dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak tanggal permohonan diajukan.

Sementara pada UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di pasal 13, disebutkan bahwa kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana peraturan perundang-undangan lainnya. 

Sementara Perkapolri No.14 Tahun 2011 yang mengatur kode etik profesi kepolisian dimana melarang polisi dengan poin-poin tertuang akan dikenakan sanksi pelanggaran kode etik dan dapat juga dikenakan sanksi pidana pasal 422 KUHP yang berbunyi:

Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.Sehingga dapat disimpulkan bagi pihak kepolisian yang didapati melalukan pelanggaran akan berpotensial berisiko mendapatkan sanksi yang akan diputuskan melalui Sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri) dan kurungan paling lama selama empat tahun.

ANTARANEWS | KATA DATA | HUKUM ONLINE
Pilihan editor Pegi, Buronan Pembunuh Vina dan Eky Mengganti Namanya Jadi Robi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Janji Kapolri Listyo Sigit dalam Pengusutan Kasus Pembunuhan Vina

11 jam lalu

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat ditemui di Lapangan Garuda Pertamina Hulu Rokan, Dumai, Riau usai Peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila Tahun 2024 pada Sabtu, 1 Juni 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Janji Kapolri Listyo Sigit dalam Pengusutan Kasus Pembunuhan Vina

Adang Daradjatun meminta Polri meningkatkan penyidikan kasus pembunuhan Vina dengan mengedepankan SCI.


Dugaan Penyiksaan oleh 10 Anggota Polres Klungkung, Polda Bali: Jangan Dengarkan Satu Pihak Saja

12 jam lalu

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali Komisaris Besar Jansen Avitus Panjaitan (tengah) didampingi oleh Kepala Kepolisian Resor Denpasar Komisaris Besar Wisnu Prabowo (kanan) dan Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana Kolonel Inf. Agung Udayana menunjukkan foto
Dugaan Penyiksaan oleh 10 Anggota Polres Klungkung, Polda Bali: Jangan Dengarkan Satu Pihak Saja

Kabid Humas Polda Bali Kombes Jansen Avitus Panjaitan mengatakan bila ada anggotanya yang salah akan ditindak.


Peradi Minta Iptu Rudiana Segera Muncul ke Publik Ungkap Kebenaran Kasus Pembunuhan Vina

15 jam lalu

Iptu Rudiana orang tua Eki dalam kasus pembunuhan 'Vina Cirebon. FOTO/Instagram
Peradi Minta Iptu Rudiana Segera Muncul ke Publik Ungkap Kebenaran Kasus Pembunuhan Vina

Tim Peradi melaporkan Iptu Rudiana ke Bareskrim atas dugaan kesaksian palsu dalam kasus pembunuhan Vina.


7 Terpidana Kasus Vina Surati Dirjen PAS, Minta DIkembalikan ke Lapas Cirebon

1 hari lalu

Tim Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) melaporkan Rudiana, ayah dari Muhamad Rizky Rudiana (Eky), soal dugaan kesaksiaan palsu dan penganiayaan 7 terpidana kasus Vina Cirebon ke Bareskrim Mabes Polri pada Rabu, 17 Juli 2024.TEMPO/Advist Khoirunikmah.
7 Terpidana Kasus Vina Surati Dirjen PAS, Minta DIkembalikan ke Lapas Cirebon

Para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky itu mulai dipindahkan ke Bandung sejak Pegi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka.


Terpidana Kasus Pembunuhan Vina Laporkan Ayah Eky ke Bareskrim Atas Dugaan Penganiayaan

1 hari lalu

Tim Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) melaporkan Rudiana, ayah dari Muhamad Rizky Rudiana (Eky), soal dugaan kesaksiaan palsu dan penganiayaan 7 terpidana kasus Vina Cirebon ke Bareskrim Mabes Polri pada Rabu, 17 Juli 2024.TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Terpidana Kasus Pembunuhan Vina Laporkan Ayah Eky ke Bareskrim Atas Dugaan Penganiayaan

Terpidana kasus pembunuhan Vina melaporkan Rudiana yang adalah ayah Eky ke Bareskrim atas dugaan penganiayaan dan intimidasi.


4 Jenderal Polisi Menjadi Calon Pimpinan dan Dewas KPK, Kekayaan Mencapai Rp 10 Miliar

1 hari lalu

Pertemuan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti
4 Jenderal Polisi Menjadi Calon Pimpinan dan Dewas KPK, Kekayaan Mencapai Rp 10 Miliar

Sebanyak empat jenderal polisi maju menjadi calon pimpinan dan dewan pengawas KPK. Berapa kekayaan mereka?


Kronologi Pria di Bali Diduga Diciduk dan Disiksa 10 Polisi Selama 3 hari Hingga Cacat Permanen

1 hari lalu

Perwakilan kuasa hukum I Wayan Suparta, Muhammad Yahya Ihyaroza, melaporkan dugaan tindak penyiksaan yang dilakukan oleh 10 anggota dari Polres Klungkung Bali ke Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Defara
Kronologi Pria di Bali Diduga Diciduk dan Disiksa 10 Polisi Selama 3 hari Hingga Cacat Permanen

Kronologi penangkapan dan penyiksaan oleh 10 anggota Polres Klungkung Bali terhadap I Wayan Suparta. Kasus ini dilaporkan ke Propam Mabes Polri.


I Wayan Suparta Disekap dan Dianiaya 10 Polisi Klungkung Bali, Kuasa Hukum Lapor ke Propam Polri

1 hari lalu

Perwakilan kuasa hukum I Wayan Suparta, Muhammad Yahya Ihyaroza, melaporkan dugaan tindak penyiksaan yang dilakukan oleh 10 anggota dari Polres Klungkung Bali ke Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Defara
I Wayan Suparta Disekap dan Dianiaya 10 Polisi Klungkung Bali, Kuasa Hukum Lapor ke Propam Polri

Terdapat 5 kendaraan milik I Wayan Suparta yang disita oleh Polres Klungkung hingga saat ini.


Pegi Setiawan Bebas, Kabareskrim: Kita Tidak Akan Memaksakan Seseorang Menjadi Tersangka

2 hari lalu

Kepala Bareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada memberikan keterangan saat konferensi pers kasus Penggelapan (International Mobile Equipment Identity) IMEI di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 28 Juli 2023. Kabareskrim Badan Reserse Kriminal (Bareskirm) Polri menetapkan enam tersangka dalam kasus pelanggaran IMEI di Indonesia, aksi ilegal ini dilakukan pada 10-20 Oktober 2022 lalu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pegi Setiawan Bebas, Kabareskrim: Kita Tidak Akan Memaksakan Seseorang Menjadi Tersangka

Soal kasus Pegi Setiawan, Kabareskrim Komjen Wahyu Widada menyatakan penyidik tidak akan memaksakan seseorang menjadi tersangka.


Kadin Minta Satgas Pemberantasan Impor Ilegal Melibatkan Kepolisian dan Bea Cukai

3 hari lalu

Yukki Nugrahawan Hanafi. Foto : Interport
Kadin Minta Satgas Pemberantasan Impor Ilegal Melibatkan Kepolisian dan Bea Cukai

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta satgas pemberantasan impor ilegal melibatkan kepolisian dan bea cukai.