Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menkopolhukam Dalami Penyebab Jampidsus Kejaksaan Agung Dikuntit Anggota Densus 88

Reporter

image-gnews
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kiri) memberikan salam kepada Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (kedua kanan), Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (ketiga kanan), dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kanan) saat menghadiri buka puasa bersama TNI-Polri di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Buka puasa bersama itu bertemakan Dengan Hikmah Puasa Ramadan 1445H/2024 Kita Tingkatkan Solidaritas dan Sinergitas Untuk Indonesia Maju. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kiri) memberikan salam kepada Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (kedua kanan), Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (ketiga kanan), dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kanan) saat menghadiri buka puasa bersama TNI-Polri di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Buka puasa bersama itu bertemakan Dengan Hikmah Puasa Ramadan 1445H/2024 Kita Tingkatkan Solidaritas dan Sinergitas Untuk Indonesia Maju. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan atau Menkopolhukam Hadi Tjahjanto mengatakan isu simpang-siur ihwal permasalahan antara Polri dan Kejaksaan Agung sedang didalami. Meski demikian kedua institusi hukum tersebut tetap terus menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

"Dengan isu yang tadi disampaikan bahwa saat ini terus dilakukan pendalaman, dilakukan penyelidikan apa yang terjadi yang sebetulnya," kata Hadi ditemui usai hadiri Rakernis Baintelkam Polri di Jakarta, seperti dilansir Antara, Selasa, 28 Mei 2024.

Menurut Hadi pimpinan dua lembaga tersebut saling menjaga muruwah masing-masing dengan saling menguatkan satu sama lainnya. Keduanya, kata Hadi, juga saling mengisi karena tugas criminal justice system harus tetap terjaga.

Hadi memastikan Mabes Polri dan Kejaksaan Agung masih menjalankan fungsinya masing-masing. Situasinya pun tetap aman terkendali. "Bahwa kedua pimpinan Institusi sampai sekarang itu masih terus menjalankan fungsinya masing-masing dan situasinya juga aman terkendali, komunikasi juga baik," kata dia.

Hadi menuturkan secara khusus sudah berbicara dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin perihal permasalahan tersebut. Hadi meminta dua pejabat itu tetap fokus pada pelaksanaan tugasnya masing-masing

“Lihat pada waktu acara SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dipimpin oleh Bapak Presiden di Istana, saya lihat keduanya sudah kelihatannya ngadep Bapak Presiden.Tapi yang bicara kan saya enggak tau, dari jauh saja," kata mantan Panglima TNI tersebut.

Hadi menilai pendalaman diperlukan agar muruwah kedua institusi tersebut tetap terjaga dalam menuntaskan permasalahan kriminal. "Sehingga pendalaman ini terus kami lakukan karena muruwahnya ini sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kriminal," kata dia.

Hadi berharap, dari pendalaman yang dilakukan, permasalahan antara Polri dan Kejaksaan Agung bisa diselesaikan. "Mudah-mudahan ke depan ini semuanya harus berjalan dengan baik. Kita lihat nanti hasil pendalamannya dan saya yakin deh lihat Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung juga ke sana-sini juga bersama dengan saya juga," kata Hadi.

Permasalahan antara Mabes Polri dan Kejagung menyeruak saat terungkap bahwa seorang anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri secara diam-diam membuntuti Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di sebuah restoran makanan Perancis di Cipete, Jakarta Selatan, pada Ahad malam pekan lalu sekitar pukul 20.00 atau 21.00.  Peristiwa itu bermula ketika dua orang masuk ke restoran tak lama setelah Febrie tiba.

Dua sumber Tempo menyebutkan, dua orang itu datang dengan berjalan kaki dan meminta tempat di area merokok. Anehnya, mereka justru terus menggunakan masker dan hanya sesekali merokok. Adapun tempat itu berada di lantai dua, dekat dengan ruang VIP berdinding kaca yang dimasuki Febrie. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kecurigaan muncul setelah satu di antara dua orang itu mengarahkan sebuah alat yang diduga sebagai perekam ke arah meja Febrie. Seorang anggota Polisi Militer yang tengah mengawal Febrie, langsung merangkul orang tersebut dan langsung membawanya keluar restoran. Satu orang lainnya melarikan diri. Berdasarkan hasil interogasi, pria yang tertangkap itu diketahui merupakan anggota Densus 88. 

Pada saat kejadian, Febrie memang dikawal polisi militer TNI atas bantuan pengamanan dari Jaksa Agung Muda Bidang Militer. Pengawalan diberikan lantaran Jampidsus sedang menangani kasus korupsi besar. Salah satunya adalah kasus korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah yang diduga merugikan negara senilai Rp 271 triliun.

Pada akhirnya, anggota Densus 88 itu dibebaskan setelah adanya komunikasi antara petinggi instansi penegak hukum. Pada awalnya, Febrie disebutkan menghubungi Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Wahyu Widada untuk meminta penjelasan ihwal peristiwa tersebut. Wahyu mengklaim tak tahu menahu hal itu dan minta anggota Densus itu dibebaskan. Namun Febrie enggan melepaskannya.

Febrie kemudian melapor kepada Jaksa Agung, yang lantas menelepon Kapolri. Setelah obrolan antara pimpinan penegak hukum itu, anggota Densus 88 tersebut akhirnya dijemput oleh Paminal Polri. Namun, seluruh data di telepon selulernya telah disedot oleh tim Jampidsus. 

Presiden Jokowi Jokowi mengatakan sudah memanggil Kapolri dan Jaksa Agung. Kedua petinggi itu dimintai keterangan soal dugaan penguntitan personil. “Sudah saya panggil tadi,” ucap Jokowi saat ditemui usai acara inagurasi pengurus Gerakan Pemuda Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 27 Mei 2024.

RADEN PUTRI | ANDIKA DWI |  TIM TEMPO


Pilihan Editor: 
Setelah Insiden Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Kejaksaan Agung Dapat Dukungan dari Pengunjuk Rasa

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

5 jam lalu

Pengusaha Jusuf Hamka saat tiba di kediaman Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

Menurut Jusuf Hamka, Mahfud MD membenarkan soal isi surat yang sempat dikirim Mahfud saat masih menjabat sebagai Menkopolhukam ke Kementerian Keuangan


Pengacara Sebut Sandra Dewi Beli Apartemen Harvey Moeis, Dicicil Pakai Uang Bulanan

12 jam lalu

Artis Sandra Dewi bergegas meninggalkan gedung usai menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024. Sandra Dewi menjalani pemeriksaan kurang lebih selama 9 jam sebagai saksi terkait kasus suaminya Harvey Moeis atas dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022. ANTARA/Galih Pradipta
Pengacara Sebut Sandra Dewi Beli Apartemen Harvey Moeis, Dicicil Pakai Uang Bulanan

Kuasa hukum Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya menikmati hasil dugaan korupsi timah.


Kejari Jaksel Terima Pelimpahan Tiga Tersangka Korupsi Timah, Satu Orang Jadi Tahanan Kota di Sungailiat

1 hari lalu

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan. Haryoko Ari Prabowo menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) dalam perkara timah di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 4 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kejari Jaksel Terima Pelimpahan Tiga Tersangka Korupsi Timah, Satu Orang Jadi Tahanan Kota di Sungailiat

Kejari Jaksel melakukan penahanan terhadap tersangka korupsi timah AS dan SW di Rutan Salemba.


Menkopolhukam Sebut Pemerintah Masih Berupaya Pulihkan 7 Layanan Publik dari 6 Instansi Pascaperetasan

1 hari lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers usai penandatanganan berita acara serah terima dan penetapan status penggunaan aset properti di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024. Aset ini akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara (BIN), badan Pengawasan Pemilu, BPS, dan Ombudsman. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Menkopolhukam Sebut Pemerintah Masih Berupaya Pulihkan 7 Layanan Publik dari 6 Instansi Pascaperetasan

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menyebut pascaperetasan Pusat Data Nasional Sementara, pemerintah telah memulihkan 30 layanan publik daring.


Bantah Revisi UU TNI Kembalikan Peran Dwifungsi, Menkopolhukam: Itu Masa Lalu

2 hari lalu

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai menghadiri rapat dengar pendapat publik soal RUU TNI-Polri, di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis, 11 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Bantah Revisi UU TNI Kembalikan Peran Dwifungsi, Menkopolhukam: Itu Masa Lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Hadi Tjahjanto membantah jika perluasan wewenang TNI aktif yang tertuang di Revisi Undang-undang atau RUU TNI mengembalikan peran dwifungsi TNI.


Revisi UU TNI Perluas Wewenang Militer, Menkopolhukam Klaim Sesuai Kebutuhan

2 hari lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
Revisi UU TNI Perluas Wewenang Militer, Menkopolhukam Klaim Sesuai Kebutuhan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menyatakan, bahwa wewenang TNI bakal diperluas hingga bisa menduduki jabatan di kementerian atau lembaga lain. Perluasan wewenang militer yang masih aktif itu tertuang dalam Revisi Undang-undang atau RUU TNI.


Dapat Mandat dari Jokowi, Menkopolhukam Gelar Dengar Pendapat Bahas Revisi UU TNI-Polri

2 hari lalu

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai menghadiri rapat dengar pendapat publik soal RUU TNI-Polri, di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis, 11 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Dapat Mandat dari Jokowi, Menkopolhukam Gelar Dengar Pendapat Bahas Revisi UU TNI-Polri

Menkopolhukam Hadi mengatakan, bahwa mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk mengkoordinasikan RUU TNI-Polri ini. Jokowi, katanya, meminta agar pembahasan RUU ini dilakukan secara hati-hati dan tidak bertentangan dengan konstitusi.


Daftar Aset Tanah dan Mobil Mewah Milik Harvey Moeis yang Disita Kejagung di Kasus Korupsi Timah

2 hari lalu

Harvey Moeis. antaranews.com
Daftar Aset Tanah dan Mobil Mewah Milik Harvey Moeis yang Disita Kejagung di Kasus Korupsi Timah

Kejaksaan Agung telah menyita sejumlah aset tanah dan mobil mewah milik Harvey Moeis, tersangka kasus korupsi timah.


Kata Kejaksaan Agung soal Rencana Pemanggilan Robert Bonosusatya di Kasus Korupsi Timah

2 hari lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Harli Siregar memberikan keterangan saat konferensi pers pengembangan kasus korupsi Timah yang merugikan negara keuangan negara sebesar 300 triliun di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2024. Kejakssaan Negeri Jakarta Selatan menerima pelimpahan tahap 2 perkara dugan korupsi pengelolahan tata niaga timah yang melibatkan 10 tersangka dan sejumlah barang bukti. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kata Kejaksaan Agung soal Rencana Pemanggilan Robert Bonosusatya di Kasus Korupsi Timah

Majalah Tempo edisi 28 April 2024 menyebut, sebagian besar tersangka korupsi timah merupakan teman dekat Robert Bonosusatya.


Menkopolhukam Hadi Sebut Progres Pembangunan Venue PON Sudah di Atas 70 Persen

2 hari lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers usai penandatanganan berita acara serah terima dan penetapan status penggunaan aset properti di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024. Aset ini akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara (BIN), badan Pengawasan Pemilu, BPS, dan Ombudsman. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Menkopolhukam Hadi Sebut Progres Pembangunan Venue PON Sudah di Atas 70 Persen

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto meninjau pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024 di sela-sela kunjungan kerjanya di Sumatera Utara pada Rabu, 10 Juli 2024. Dia menyebut, hingga kini progres pembangunan venue sudah mencapai 71,86 persen.