Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hotman Paris Harap Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Turun Tangan Bereskan Kasus Vina

image-gnews
Pengacara Hotman Paris dan Marliyana, 33 tahun (tengah), kakak Vina Dewi, korban pembunuhan berencana bersama Eky, saat memberikan keterangan perihal tiga tersangka lain yang masih DPO kepada wartawan di Mal Kelapa Gading, Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, Rabu, 29 Mei 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Pengacara Hotman Paris dan Marliyana, 33 tahun (tengah), kakak Vina Dewi, korban pembunuhan berencana bersama Eky, saat memberikan keterangan perihal tiga tersangka lain yang masih DPO kepada wartawan di Mal Kelapa Gading, Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, Rabu, 29 Mei 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menkopohukam Hadi Tjahjanto ikut memberi perhatian dalam kasus pembunuhan di Cirebon pada 2016.

Hotman beralasan kasus pembunuhan yang menewaskan Vina dan pacarnya, Eky, masih gelap. Meski sudah ada delapan orang yang dipidana dan polisi baru-baru ini menangkap satu tersangka, kasus ini masih menyimpan banyak misteri.

"Agar benar-benar (Presiden dan Menkopolhukam) memberi perhatian seperti kasus Sambo," tutur Hotman dalam konferensi pers di Mal Kelapa Gading, Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, Rabu, 29 Mei 2024.

Hotman menyoroti sikap Polda Jawa Barat yang menetapkan Pegi Setiawan alias Perong sebagai tersangka. "Kalau masih ada keragu-raguan jangan dulu divonis sebagai pelaku," ucap dia.

Menurut Hotman, dalam berita acara penyidikan enam terpidana yang diperiksa ulang sekitar dua pekan lalu, lima orang mengatakan Pegi bukan tersangka dan satu orang menyebut Pegi termasuk pelaku.

"Enam orang terpidana ini di-BAP ulang dalam dua minggu ini. Bukan BAP tahun 2016," tutur dia. "Kalau BAP 2016 mengatakan ada 3 DPO, ada di sini," ujar dia.

Artinya, kata dia, dalam keterangan itu ada fakta yang belum terang. Ada keragu-raguan dalam menunjuk tersangka. "Di mata hukum kalau memang ada keraguan, tidak boleh menentukan status seseorang bersalah atau tidak," ucap Hotman. "Artinya masih belum benar-benar dipenuhi semua syarat pembuktian yang lengkap."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, Hotman mempertanyakan penyampaian Polda Jawa Barat yang menyatakan dua pelaku DPO selain Pegi hanya fiktif. Dia menyatakan dalam putusan pengadilan kasus pembunuhan Vina disebutkan ada tiga orang sebagai DPO.

Namun, setelah kasus ini ramai dan penyidikan kembali dilakukan selama hampir dua pekan, justru membalikkan putusan pengadilan dan polisi menyatakan dua pelaku DPO lainnya fiktif.

"Mengenai pelaku DPO, dari mana dia bilang bahwa dua pelaku DPO fiktif," tutur Hotman. "Kalau dibilang belum tertangkap masih bisa diterima karena memang sudah 8 tahun. Tidak tertangkap, gitu loh."

Pilihan Editor: Dituding Bikin Gaduh, Produser Film Vina Sebelum 7 Hari Dilaporkan ke Bareskrim

 

Laporan Eksklusif Tempo: Sewindu Vinda dan Eky Mencari Keadilan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Jokowi Tak Jadi Pindah ke IKN dalam Waktu Dekat Mulai Belum Siap Listrik, Pasokan Air, hingga Hujan

1 jam lalu

Presiden Jokowi ketika melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden, IKN, Selasa, 4 Juni 2024. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa berinvestasi di masa depan berarti membeli masa depan. Foto: tangkapan layer YouTube Sekretariat Presiden.
Alasan Jokowi Tak Jadi Pindah ke IKN dalam Waktu Dekat Mulai Belum Siap Listrik, Pasokan Air, hingga Hujan

Jokowi mengungkapkan tak jadi pindah ke IKN dalam waktu dekat, sebelumnya ia rencanakan juli ini. Ini beberapa alasannya.


Jokowi Dituding Bangkitkan Neo Orde Baru di Diskusi Kasus Kudatuli PDIP

4 jam lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Jokowi Dituding Bangkitkan Neo Orde Baru di Diskusi Kasus Kudatuli PDIP

Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning menilai pemerintahan Jokowi telah membangkitkan kembali Orde Baru.


Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Kompolnas 2024-2029 Ditutup, Jumlah Pendaftar Capai 137

16 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto jumpa pers selepas mengumumkan sembilan nama anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Periode 2024-2028 di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Foto: ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Kompolnas 2024-2029 Ditutup, Jumlah Pendaftar Capai 137

Jumlah pendaftar seleksi calon anggota Kompolnas mencapai 137 orang.


Dukungan di Pilkada 2024, Projo: Pastikan Kepala Daerah Sejalan dengan Prabowo-Gibran

17 jam lalu

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo mendukung sejumlah kandidat yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Ini adalah keempat kalinya Projo mengumumkan dukungan ke sejumlah kandidat yang berkontestasi dalam Pilkada 2024. Tempo/Hendri
Dukungan di Pilkada 2024, Projo: Pastikan Kepala Daerah Sejalan dengan Prabowo-Gibran

Dukungan Projo kepada sejumlah bakal calon pada Pilkada 2024 merupakan upaya untuk memastikan kepala daerah terpilih sejalan dengan Prabowo-Gibran.


Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo Munculkan Matahari Kembar

20 jam lalu

Pelantikan dua orang dekat Prabowo di kabinet Jokowi dinilai sebagai proses transisi yang terlalu dini.
Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo Munculkan Matahari Kembar

Transisi rezim Jokowi ke Prabowo melalui masuknya Thomas Djiwandono dan Sudaryono terlalu dini. Ditengarai bakal muncul matahari kembar.


Hasto Soroti Pelantikan 3 Wakil Menteri oleh Jokowi: Harap Bagian dari Proses Transisi

20 jam lalu

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
Hasto Soroti Pelantikan 3 Wakil Menteri oleh Jokowi: Harap Bagian dari Proses Transisi

Hasto merespons pengangkatan tiga wakil menteri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara pada Kamis 18 Juli 2024.


DPP Projo Dukung Sejumlah Kandidat di Pilkada 2024, Ini Daftarnya

22 jam lalu

Ketua Desk Pilkada DPP Projo, Roy Abimanyu, bersama Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko, dan Bendahara Umum Projo, Panel Barus, dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat, 31 Mei 2024. TEMPO/Defara
DPP Projo Dukung Sejumlah Kandidat di Pilkada 2024, Ini Daftarnya

Dukungan Projo kepada sejumlah calon yang akan maju dalam Pilkada 2024 adalah dukungan dalam upaya melaksanakan program keberlanjutan Jokowi.


Airlangga Hartarto: Harga per Porsi Makan Siang Gratis Akan Disesuaikan di Tiap Daerah

22 jam lalu

Penjual nasi warteg saat menyajikan paket nasi Rp. 7500 di sebuah warteg di Jakarta, Jumat 19 Juli 2024.  Program Makan Siang Gratis yang berganti nama jadi Makan Bergizi Gratis jadi sorotan. Pasalnya, harga satuan per porsi Makan Bergizi Gratis dikabarkan turun dari Rp 15 ribu menjadi Rp 7.500. TEMPO/Subekti.
Airlangga Hartarto: Harga per Porsi Makan Siang Gratis Akan Disesuaikan di Tiap Daerah

Pemerintahan Jokowi memasukkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk makan siang gratis dalam RAPBN 2025.


Ribka Tjiptaning Desak Jokowi Akui Kudatuli Sebagai Peristiwa Pelanggaran HAM Berat

23 jam lalu

Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning saat ditemui Tempo di ruangannya, lantai 4 kantor DPP PDIP Diponegoro, Sabtu, 27 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Ribka Tjiptaning Desak Jokowi Akui Kudatuli Sebagai Peristiwa Pelanggaran HAM Berat

Ribka Tjiptaning mendesak Jokowi agar memasukkan peristiwa Kudatuli ke dalam daftar pelanggaran HAM berat.


Terkini: Satgas Impor Ilegal Mulai Bekerja Selasa Pekan Depan, BI-Bank of Korea Kerja Sama QRIS Segera Bisa Dipakai di Korsel

1 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menunjukkan produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tableware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Terkini: Satgas Impor Ilegal Mulai Bekerja Selasa Pekan Depan, BI-Bank of Korea Kerja Sama QRIS Segera Bisa Dipakai di Korsel

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal akan mulai bekerja paling cepat Selasa, 23 Juli