Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hasto Kristiyanto PDIP Penuhi Panggilan Pemeriksaan Polda Metro Jaya

image-gnews
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan mengenai pernyataannya di sebuah stasiun televisi nasional. Hasto hadir di Polda Metro Jaya pada hari ini, Selasa, 4 Juni 2024 pukul 10.00 WIB. TEMPO/Yohanes Maharso
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan mengenai pernyataannya di sebuah stasiun televisi nasional. Hasto hadir di Polda Metro Jaya pada hari ini, Selasa, 4 Juni 2024 pukul 10.00 WIB. TEMPO/Yohanes Maharso
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan mengenai pernyataannya di sebuah stasiun televisi nasional pada hari ini, Selasa, 4 Juni 2024. Berdasarkan pantauan Tempo, Hasto hadir di Polda Metro Jaya pada pukul 10.00 WIB. Dia mengenakan kemeja putih dan jas hitam.

Dia didampingi kuasa hukum PDIP, Ronny Talapessy dan kuasa hukum pribadinya Patra M. Zen. "Saya hadir sebagai tanggungjawab warga negara yang taat hukum, karena kita adalah negara hukum hukan negara kekuasaan. Maka saya datang dengan niat baik memenuhi surat panggilan yang diberikan kepada saya," ucap Hasto Kristyanto saat ditemui sebelum pemeriksaan di Polda Metro Jaya, pada Selasa, 4 Juni 2024.

Dia membawa sejumlah berkas yang akan diajukan sebagai barang bukti. Dia tak menjelaskan detail apa saja berkas yang dia bawa. Dia hanya menunjukkan dokumen yang dimasukkan ke dalam tas hitam. "Lengkap, semuanya. Karena di dalam surat pengambilan ini saya harus membawa dokumen-dokumen pendukung," ucap dia.

Hasto menjelaskan pernyataannya di salah satu stasiun televisi itu sebenarnya disampaikan sebagai tanggung jawabnya untuk melakukan pendidikan politik dan fungsi komunikasi politik yang melekat dengan eksistensi partai karena PDIP partai yang sah menurut Undang-Undang. "Karena fungsi-fungsi itu melekat dan menurut AD/ART partai saya jalankan untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan sikap politik partai," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun Hasto diperiksa dengan dugaan tindak pidana penghasutan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Hal itu dimaksud dalam Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 28 ayat (3) juncto Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus itu terjadi di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 1 (depan Gedung DPR/MPR RI) dan Gambir, Jakarta Pusat pada tanggal 16 Maret 2024 dan tanggal 19 Maret 2024. Kasus ini dilaporkan oleh Hendra dan Bayu Setiawan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.

Pilihan Editor: Polda Metro Jaya Bakal Periksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto atas Dugaan Pemberitaan Bohong Hari Ini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ribka Tjiptaning Sindir Jokowi: Sudah Lupa PDIP, Salah Minum Obat atau Bagaimana?

51 menit lalu

Anggota DPR RI, Ribka Tjiptaning P, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Ribka Tjiptaning, diperiksa sebagai saksi didalami kaitan mitra kerja antara Komisi IX DPR RI dengan Kemenaker untuk tersangka mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Reyna Usman, dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2012, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.17,6 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Ribka Tjiptaning Sindir Jokowi: Sudah Lupa PDIP, Salah Minum Obat atau Bagaimana?

Politikus PDIP Ribka Tjiptaning, menyindir Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal asal usulnya sebelum menjabat menjadi orang nomor satu di Indonesia.


KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

1 jam lalu

Kenapa Harun Masiku Sulit Ditangkap?
KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

KPK memutuskan untuk membuka obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku seusai penyidik memeriksa saksi Dona Berisa.


PDIP Gelar Diskusi Soal Kudatuli, Apa Itu?

2 jam lalu

Sejumlah pengurus teras DPP PDI Perjuangan menggelar tabur bunga untuk memperingati Peristiwa Kudatuli di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Juli 2021. Istimewa.
PDIP Gelar Diskusi Soal Kudatuli, Apa Itu?

PDIP menggelar diskusi bertajuk, Kudatuli, Kami Tidak Lupa, dalam rangka memperingati peristiwa 27 Juli 1996.


Hevearita Gunaryati dan Suami Dicegah KPK, Segini Gaji dan Tunjangan Wali Kota Semarang

6 jam lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
Hevearita Gunaryati dan Suami Dicegah KPK, Segini Gaji dan Tunjangan Wali Kota Semarang

KPK telah melarang empat orang berpergian ke luar negeri dalam penyidikan kasus korupsi di Pemkot Semarang, termasuk Hevearita dan suaminya.


Teguh Prakosa Dilantik Jadi Wali Kota Solo Gantikan Gibran

14 jam lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bersama Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPRD Solo, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam rapat tersebut DPRD Kota Solo memutuskan dan mengusulkan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo serta mengusulkan Wakil Wali Kota Teguh Prakosa untuk menggantikan Gibran sebagai Wali Kota. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Teguh Prakosa Dilantik Jadi Wali Kota Solo Gantikan Gibran

Teguh Prakosa dilantik menjadi Wali Kota Solo menggantikan Gibran Rakabuming Raka di Gedung Gradhika Bakti Praja komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah.


Jadi Tidaknya PDIP Usung Ahok ke Pilgub Jakarta Tunggu Rapat yang Dipimpin Megawati

16 jam lalu

(kika) Calon Wagub DKI Jakart Basuki Tjahaja Pernama (Ahok) bersama ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputr. TEMPO/Dasril Roszandi
Jadi Tidaknya PDIP Usung Ahok ke Pilgub Jakarta Tunggu Rapat yang Dipimpin Megawati

Said Abdullah mengatakan keputusan mengusung Ahok di Pilgub Jakarta masih menunggu rapat partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri


KPK Bantah Intervensi Politik dalam Penanganan Perkara Harun Masiku yang Seret Nama Hasto Kristiyanto

17 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
KPK Bantah Intervensi Politik dalam Penanganan Perkara Harun Masiku yang Seret Nama Hasto Kristiyanto

KPK membantah adanya intervensi politik dalam tindak lanjut perkara Harun Masiku yang menyeret nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.


Saat PDIP Dukung Ketua Golkar NTB Maju di Pilkada Kota Mataram

17 jam lalu

Ketua DPD PDIP NTB, Rachmat Hidayat menyerahkan surat tugas kepada Mohan Roliskana untuk maju sebagai bakal calon Wali Kota Mataram di Kantor DPD PDIP NTB di Mataram, Kamis (18/7/2024). (ANTARA/Nur Imansyah).
Saat PDIP Dukung Ketua Golkar NTB Maju di Pilkada Kota Mataram

PDIP meminta Mohan Roliskana menjalin komunikasi dengan partai lain agar dapat berkoalisi di Pilkada Kota Mataram.


Usut Kasus Baru Eks Ketua KPK Firli Bahuri, Polda Metro Jaya Sudah Kantongi Alat Bukti

19 jam lalu

Polda Metro Jaya menetapkan eks Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada 23 November 2023. Polda menyangka Firli memeras SYL agar kasus korupsi di Kementan yang tengah ditangani KPK bisa berhenti. TEMPO/Imam Sukamto
Usut Kasus Baru Eks Ketua KPK Firli Bahuri, Polda Metro Jaya Sudah Kantongi Alat Bukti

Kasus baru Firli Bahuri yang sedang diusut ini juga berhubungan dengan kasus pemerasan terhadap Bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.


Polisi Bakal Gelar Perkara Kasus Video Porno yang Diduga Melibatkan Anak Vokalis Band

20 jam lalu

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak memberikan keterangan usai memeriksa Ketua KPK Firli Bahuri soal dugaan kasus pemerasan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 16 November 2023. Pemeriksaan pimpinan lembaga antirasuah tersebut berlangsung selama 3,5 jam dengan 15 pertanyaan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Polisi Bakal Gelar Perkara Kasus Video Porno yang Diduga Melibatkan Anak Vokalis Band

Polda Metro Jaya bakal segera gelar perkara kasus penyebaran video porno yang aktornya diduga mirip anak vokalis band ternama berinisial AD (24).