Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dilaporkan ke Polda Metro, Hasto Tak Tahu Pernyataan Mana yang Menghasut atau Bikin Onar

image-gnews
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjalani pemeriksaan kasus dugaan penyebaran berita bohong soal pengungkapan kecurangan Pemilu 2024 di gedung Ditreskrimum, Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024. Sebelumnya Hasto dilaporkan dilaporkan atas dugaan tindak pidana penghasutan dan atau menyebarkan informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat setelah sesi wawancara di salah satu stasiun TV Nasional. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjalani pemeriksaan kasus dugaan penyebaran berita bohong soal pengungkapan kecurangan Pemilu 2024 di gedung Ditreskrimum, Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024. Sebelumnya Hasto dilaporkan dilaporkan atas dugaan tindak pidana penghasutan dan atau menyebarkan informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat setelah sesi wawancara di salah satu stasiun TV Nasional. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto selesai menjalani pemeriksaan selama dua jam di Polda Metro Jaya, Selasa siang. Dia dimintai keterangan mengenai pernyataannya di sebuah stasiun televisi nasional. 

Kuasa Hukum Hasto, Patra M. Zen mengatakan, saat pemeriksaan berlangsung, Hasto justru bertanya kepada penyidik mengenai apa pernyataannya yang dinilai menghasut, menyebarkan berita bohong, dan bahkan membuat keonaran

"Justru itu yang ditanyakan Pak Hasto tadi dalam pemeriksaan. Sebelum melanjutkan, Pak Hasto tadi bertanya malah, klarifikasi, pernyataan apa yang katanya menghasut, pernyataan yang katanya membuat keonaran," ujar Patra saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Selasa, 4 Juni 2024. 

Patra menyebut, pernyataan Hasto yang dipersoalkan itu disampaikan dalam sebuah acara televisi. Karena itu, kata Patra, pernyataan Hasto merupakan produk jurnalistik yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers. "Ini yang dipermasalahkan pengadu atau pelapor, produk jurnalistik, produk teman-teman jurnalis. Mestinya ke Dewan Pers," tutur dia. 

Menurut Hasto, pernyataannya di stasiun televisi itu merupakan aspirasi atas apa yang terjadi di Pemilu 2024. Dia mengklaim, pernyataannya itu sudah dibuktikan oleh banyak pakar dan juga dissenting opinion dari tiga hakim MK dalam putusan sengketa Pilpres. 

"Semuanya pernyataan-pernyataan saya ini menjadi suatu landasan dari proses hukum yang dilakukan di MK," ujar Sekjen PDIP itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hasto menyebut, pelapor menganggap pernyataannya di acara tersebut merupakan penghasutan yang dapat menciptakan kerusuhan. "Penyataan saya itu dianggap sebagai suatu bentuk penghasutan yang membuat adanya tindak pidana dan membuat adanya suatu berita bohong yang menciptakan kerusuhan," tutur Hasto. 

Adapun Hasto diperiksa dengan dugaan tindak pidana penghasutan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Kasus ini dilaporkan oleh Hendra dan Bayu Setiawan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.

Hal itu dimaksud dalam Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 28 ayat (3) juncto Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pilihan Editor: KPK Kembali Usut Keberadaan Harun Masiku, Ini Kata Mantan Penyidik

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Laporan PDIP ke Dewas KPK hingga Propam Polri Ganggu Penyidikan Kasus Harun Masiku

13 jam lalu

Tim hukum PDIP Johannes Lumban Tobing menunjukkan surat laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024. Tim hukum PDIP melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tim penyidik KPK yang dipimpin oleh AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewas KPK terkait penggeledahan anggota tim hukum PDIP Donny Tri Istiqomah pada Rabu (3/7) untuk mencari bukti kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku. TEMPO/Imam Sukamto
Laporan PDIP ke Dewas KPK hingga Propam Polri Ganggu Penyidikan Kasus Harun Masiku

Pelaporan terhadap penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti, di Dewas KPK dan Propam Polri oleh tim hukum PDIP dinilai menghambat penyidikan Harun Masiku


Apa Kabar Pencarian Harun Masiku?

1 hari lalu

Pria yang diduga Harun Masiku terekam kamera CCTV di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Senior Manager Of Branch Communication and Legal, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengakui rekaman CCTV berada Bandara Soekarno-Hatta. Istimewa
Apa Kabar Pencarian Harun Masiku?

Teranyar, KPK melakukan penggeledahan di rumah advokat PDIP untuk mencari jejak DPO Harun Masiku yang menghilang sejak 2020.


Asisten Hasto Kristiyanto Laporkan Dua Penyidik KPK ke Propam Polri

2 hari lalu

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus (tengah) serta tim, mendampingi Kusnadi (Kanan) yang merupakan staf Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, ke Bareskrim Mabes Polri pada Kamis, 13 Juni 2024, terkait perampasan barang pribadi dan dokumen milik PDIP yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 Juni 2024.
Asisten Hasto Kristiyanto Laporkan Dua Penyidik KPK ke Propam Polri

Asisten Hasto Kristiyanto, Kusnadi, melaporkan dua penyidik KPK ke ke Divisi Propam Markas Besar Polri.


Bank Jago Sebut 112 Rekening yang Diblokir Lalu Dibobol Pegawai Terindikasi Hasil Kejahatan

2 hari lalu

Ilustrasi Bank Jago/Bank Jago
Bank Jago Sebut 112 Rekening yang Diblokir Lalu Dibobol Pegawai Terindikasi Hasil Kejahatan

Polda Metro telah menangkap IA eks pegawai Bank Jago yang membobol 112 rekening yang terblokir. Pelaku berhasil memindahkan dana Rp 1,39 miliar.


Hasto Jelaskan Alasan Megawati Usung Ansy Lema sebagai Bacagub NTT

3 hari lalu

Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri (tengah) didampingi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kanan) dan juru pelihara Rumah Pengasingan Bung Karno, Syafrudin (kiri) menandatangani buku tamu saat tiba di Situs Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat 31 Mei 2024. Dalam kunjungan yang merupakan rangkaian dari peringatan Hari Lahir Pancasila 2024, Megawati Soekarnoputri mengukuhkan pengurus Jaringan Kota-Kabupaten Tapal Sejarah Bung Karno (Jaket Bung Karno). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Hasto Jelaskan Alasan Megawati Usung Ansy Lema sebagai Bacagub NTT

Menurut Hasto, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam menetapkan seseorang menjadi calon kepala daerah dan jabatan lainnya selalu melalui kontemplasi


Data Pelamar Kerja Dipakai untuk Pinjaman Online, Polda Metro Jaya Imbau Jaga Data Pribadi

3 hari lalu

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi saat konferensi pers pengungkapan kasus home industry narkotika tablet PCC dan obat tanpa Ijin edar dari BPOM RI, di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Mei 2024. Seorang tersangka ditangkap dalam pembongkaran pabrik rumahan narkoba ini. Tersangka berinisial MH (43 tahun) yang perannya sebagai karyawan. Ia bertugas sebagai supir mobil APV, mengambil bahan baku dan mengirim tablet PCC maupun obat tanpa ijin edar dari BPOM RI. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Data Pelamar Kerja Dipakai untuk Pinjaman Online, Polda Metro Jaya Imbau Jaga Data Pribadi

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengimbaummasyarakat menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan untuk pinjaman online.


Berkas Pemerasan Ria Ricis Sudah Dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

4 hari lalu

Artis Ria Ricis usai diperiksa karena laporannya ke Polda Metro Jaya mengenai ancaman pemerasan yang dia terima. Dia ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta, pada Senin, 10 Juni 2024. Tempo/Cicilia Ocha
Berkas Pemerasan Ria Ricis Sudah Dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

Eks satpam memeras dan mengancam akan menyebarkan foto dan video Ria Ricis karena sakit hati dan faktor ekonomi.


Sejumlah Kasus Penyiksaan oleh Anggota Polri, dari Kematian Dul Kosim hingga I Wayan Suparta Disekap dan Dianiaya 3 Hari

4 hari lalu

Suasana penemuan mayat Dul Kosim, korban penganiayaan berujung maut oleh polisi yang dibuang ke jurang di wilayah Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, pada 24 Juli 2023. Sumber: Istimewa
Sejumlah Kasus Penyiksaan oleh Anggota Polri, dari Kematian Dul Kosim hingga I Wayan Suparta Disekap dan Dianiaya 3 Hari

I Wayan Suparta, warga Klungkung, Bali, mengaku menjadi korban penculikan, penyiksaan, dan perampasan oleh anggota Polres Klungkung, selama 3 hari.


Penyidik KPK Diminta Temui Megawati, Ini Respons Nawawi Pomolango

5 hari lalu

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024. Foto: ANTARA/HO-DPR
Penyidik KPK Diminta Temui Megawati, Ini Respons Nawawi Pomolango

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango tak terlalu mempersoalkan pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri soal permintaan bertemu penyidik KPK.


Viral Mobil Dinas Polisi VII 1-38 Masuk Jalur Transjakarta, Polda Metro Jaya: Sedang Kita Telusuri

6 hari lalu

Polisi menilang pengendara yang menerobos jalur Bus TransJakarta di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Korlantas Polri dalam kurun awal tahun 2024 hingga 14 Mei 2024 telah menindak 564.838 pelanggar lalu lintas melalui sistem tilang manual dan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Viral Mobil Dinas Polisi VII 1-38 Masuk Jalur Transjakarta, Polda Metro Jaya: Sedang Kita Telusuri

Mobil dinas polisi jenis Zenix berpelat VII 1-38 itu berjalan mundur di jalur Transjakarta. Sementara di jalur umum kendaraan padat merayap.