Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Syahrul Yasin Limpo Tak Sabar Kasus TPPU Segera Disidangkan, KPK Prioritaskan Memburu Aset-asetnya

image-gnews
Terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024.  TEMPO/Imam Sukamto
Terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK belum memutuskan untuk menggelar sidang tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat bekas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo alias SYL dalam waktu dekat.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri berkata saat ini penyidik sedang fokus memburu aset milik SYL yang berasal dari tindak pidana korupsi. "Kami masih lakukan proses penyidikannya. Kami akan optimalkan asset recovery-nya," kata dia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 4 Juni 2024.

Menurut Ali, KPK telah menyita Rp 60 miliar dan masih melakukan pengembangan penyidikan TPPU SYL. "Setelah kami menganggap bahwa nanti optimal, tentu kami segera sidangkan kembali Pak SYL di pengadilan tindak pidana korupsi untuk jaksa KPK buktikan dugaan gratifikasi dan juga TPPU-nya," ujarnya.

Hal itu diungkap Ali Fikri menanggapi permintaan SYL di persidangan yang digelar pada Senin kemarin.

Syahrul Yasin Limpo meminta Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk menyegerakan persidangan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya. Permintaan itu disampaikan SYL karena usianya yang sudah 70 tahun. "Usia sudah 70 tahun, saya makin kurus ini. Oleh karena itu, segeranya boleh, namanya bermohon, peradilan TPPU itu bisa dilanjutkan saja atau seperti apa, Pak. Ini cuma bermohon saja," kata SYL di PN Jakarta Pusat, Senin, 3 Juni 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh tidak bisa memutuskan lantaran tindak lanjut perkara TPPU yang sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah hak lembaga antirasuah. “Ini bukan hak majelis untuk memerintah saudara (SYL) secepat mungkin untuk diajukan ke persidangan,” ujar SYL.

Sebelumnya, KPK menetapkan Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang pada 26 September 2023. Kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi sudah mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pekan lalu.

Sementara di perkara pencucian uang, SYL diduga menggunakan rekening anak dan cucunya. Laporan Majalah Tempo memuat adanya uang hasil setoran sejumlah pihak yang masuk ke rekening milik putri Syahrul, Indira Chunda Thita, dan cucunya, Andi Tenri Bilang Radisyah Melati.

Pilihan Editor: Fakta Penting Kesaksian Febri Diansyah di Sidang SYL: Dibayar Rp 3,1 Miliar hingga Dicekal KPK ke Lar Negeri

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan PDIP Sebut Penggeledahan KPK Pengaruhi Elektabilitas Hevearita Gunaryanti Rahayu

3 jam lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
Alasan PDIP Sebut Penggeledahan KPK Pengaruhi Elektabilitas Hevearita Gunaryanti Rahayu

PDIP tetap mendukung langkah KPK dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkup Pemkot Semarang.


Advokat Ahmad Riyadh Beberkan Alasan Cabut BAP di Perkara Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh

3 jam lalu

Advokat Ahmad RIyadh dan penyidik KPK Ganda Swastika (kiri), seusai memberikan keterangan saksi di sidang lanjutan terdakwa hakim MA nonaktif, Gazalba Saleh, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Advokat Ahmad Riyadh Beberkan Alasan Cabut BAP di Perkara Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh

Gazalba Saleh diduga menerima gratifikasi atas pengurusan perkara di MA melalui advokat Ahmad Riyadh. Kini Riyadh mencabut kesaksiannya.


Novel Baswedan Cs Optimis MK Kabulkan Permohonan Batas Usia Pimpinan KPK

4 jam lalu

Eks penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan cs memberikan pernyataan usai menghadiri sidang perdana gugatan batas usia calon pimpinan (capim) KPK di Mahkamah Konstitusi, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Novel Baswedan Cs Optimis MK Kabulkan Permohonan Batas Usia Pimpinan KPK

Novel Baswedan dan eks penyidik KPK lainnya yakin Mahkamah Konstitusi bakal mengabulkan permohonan mereka soal batas usia pimpinan KPK.


Korupsi PT Telkom, KPK Periksa 4 Saksi untuk Menghitung Kerugian Negara

5 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Korupsi PT Telkom, KPK Periksa 4 Saksi untuk Menghitung Kerugian Negara

Hari ini, KPK telah memeriksa empat saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi di PT Telkom pada 2017-2018.


Terpopuler: Awal Mula Ditemukannya Bahan Pengawet Kosmetik di Roti Aoka dan Okko, Jokowi Sudah Putuskan Tak akan Pindah Juli Ini

6 jam lalu

Ilustrasi roti. Tabloidbintang
Terpopuler: Awal Mula Ditemukannya Bahan Pengawet Kosmetik di Roti Aoka dan Okko, Jokowi Sudah Putuskan Tak akan Pindah Juli Ini

Masyarakat Indonesia akhir-akhir ini dikejutkan dengan kabar penemuan roti yang menggunakan bahan pengawet kosmetik.


Luhut Kritik KPK: OTT Itu Kampungan

7 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berpidato saat peluncuran dan sosialisasi implementasi komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) di Jakarta, Senin 22 Juli 2024. Pemerintah resmi meluncurkan implementasi nikel dan timah melalui Simbara untuk mendongkrak perekonomian nasional yang berasal dari melimpahnya cadangan dua komoditas tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Luhut Kritik KPK: OTT Itu Kampungan

Luhut Binsar Pandjaitan sebut KPK tak pernah mendorong fungsi pencegahan. Akibatnya, ada banyak operasi tangkap tangan (OTT).


Periksa Anak Eks Gubernur Maluku Utara, KPK Telusuri Aset hingga Usaha Abdul Gani Kasuba

13 jam lalu

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 20 Desember 2023. Abdul Gani terjaring OTT dalam kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur. TEMPO/Imam Sukamto
Periksa Anak Eks Gubernur Maluku Utara, KPK Telusuri Aset hingga Usaha Abdul Gani Kasuba

KPK memeriksa anak Abdul Gani Kasuba, Muhammad Thariq Kasuba untuk menelusuri aset dan usaha eks Gubernur Maluku Utara itu.


Bareskrim Polri Bongkar Kasus TPPU Hasil Jual Beli Rampasan Narkotika

13 jam lalu

Ilustrasi Money Laundring/Pencucian Uang. Shutterstock
Bareskrim Polri Bongkar Kasus TPPU Hasil Jual Beli Rampasan Narkotika

Jaringan ini beroperasi di Perbatasan Kalimantan Barat dan Malaysia. Mereka melakukan TPPU hasil dari peredaran narkoba rampasan.


KPK akan Turun Tangan Bila Family Office Timbulkan Kerugian Negara

18 jam lalu

Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024. Nurul Gufron menyatakan bahwa KPK mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang membebaskan Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh yang didakwa menerima gratifikasi dan melakukan TPPU terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. TEMPO/Imam Sukamto
KPK akan Turun Tangan Bila Family Office Timbulkan Kerugian Negara

KPK akan terlibat menangani potensi kerugian negara yang timbul bila pemerintah mengeksekusi program family office.


Novel Baswedan Ungkap Alasan Hakim MK Baru Sidangkan Gugatan Batas Usia Pimpinan KPK

19 jam lalu

Eks penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan cs memberikan pernyataan usai menghadiri sidang perdana gugatan batas usia calon pimpinan (capim) KPK di Mahkamah Konstitusi, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Novel Baswedan Ungkap Alasan Hakim MK Baru Sidangkan Gugatan Batas Usia Pimpinan KPK

Eks penyidik KPK Novel Baswedan bersama dengan sejumlah eks pegawai KPK korban Tes Wawasan Kebangsaan mengajukan gugatan batas usia pimpinan KPK.