Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

MA Ubah Ketentuan Usia Calon Gubernur, Mahfud MD: Apa yang Kau Mau Lakukan, Lakukan Saja

image-gnews
Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Guru besar hukum tata negara Universitas Islam Indonesia (UII) Mahfud MD mengatakan, terpaksa harus mengomentari putusan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi kontroversi saat ini. Putusan MA itu mengubah ketentuan syarat usia calon kepala daerah, dari yang sebelumnya calon gubernur dan wakil gubernur berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon, menjadi setelah pelantikan calon.

Mulanya, Mahfud mengaku sudah malas berkomentar. “Kebusukan cara kita berhukum lagi, yang untuk dikomentari sudah membuat mual. Sehingga saya berkata, ya sudahlah. Apa yang kau mau, lakukan saja: merusak hukum,” kata dia dikutip dari akun Youtube Mahfud MD Official seperti dikuti pada Rabu, 5 Juni 2024.

Namun, ia menjadi terpanggil untuk mengomentari putusan itu, lantaran tak sepakat dengan pernyataan Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun. “Jangan-jangan Gayus Lumbuun ini, sahabat saya, salah baca. Karena menurut saya, putusan MA ini salah,” ucap Mahfud, mantan Menkopolhukam itu.

Gayus sendiri menilai putusan MA Nomor 23 P/HUM/24 sudah progresif sah dan tidak bermasalah apabila sudah dilaksanakan sesuai aturan. Yakni, sesuai dengan ketentuan tentang pembentukan Peraturan KPU (PKPU) yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu.

MA dalam putusan atas permohonan yang diajukan Partai Garuda menyatakan, bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016.

Sedangkan, Mahfud menilai PKPU itu sebenarnya sudah sesuai dengan UU. “Pasal ini (Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016) menjadi legal kalau diartikan. 30 tahun itu saat mendaftar atau saat dilantik. Ini sudah jelas, saat mencalonkan diri atau dicalonkan,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyatakan MA sebenarnya tidak memiliki wewenang untuk membatalkan isi UU atau judicial review. Pembatalan itu bisa diubah hanya dengan dua cara. Pertama, melalui MK dengan mekanisme legislative review. Kedua, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) jika memang darurat.

Oleh karena itu, Mahfud menganggap tugas MA untuk mengabulkan syarat usia calon kepala daerah tidak tepat. “Jauh melampaui kewenangan (MA), saya khawatir jangan-jangan hakim ini tidak baca Pasal 7 ayat 1 nya,” ujarnya

Mahfud MD mengaku pasrah jika putusan MA diteruskan. “Apa yang kau mau lakukan, lakukan saja, mumpung anda masih punya posisi untuk melakukan itu. Tapi suatu saat itu bisa akan memukul dirinya sendiri, ketika yang lain menggunakan cara yang sama," ucapnya.

Pilihan Editor: Satpam Mahkamah Agung Larang Tempo Meliput Upacara Hari Lahir Pancasila, Wakil Ketua MA Sunarto Minta Maaf

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

6 jam lalu

Pengusaha Jusuf Hamka saat tiba di kediaman Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

Menurut Jusuf Hamka, Mahfud MD membenarkan soal isi surat yang sempat dikirim Mahfud saat masih menjabat sebagai Menkopolhukam ke Kementerian Keuangan


Temui Mahfud Md, Jusuf Hamka Bahas Rencana Tagih Utang Rp 800 Miliar ke Pemerintah

7 jam lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Temui Mahfud Md, Jusuf Hamka Bahas Rencana Tagih Utang Rp 800 Miliar ke Pemerintah

Kepada Mahfud, Jusuf Hamka mengatakan ingin mengajukan gugatan class action atas perkara utang negara


Setelah Disodorkan Golkar untuk Dampingi Kaesang di Pilgub Jakarta, Jusuf Hamka Sambangi Mahfud Md

15 jam lalu

Pengusaha Jusuf Hamka (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa, 13 Juni 2023. Pertemuan tersebut dalam rangka membahas polemik utang pemerintah yang belum dibayarkan sebesar Rp179 miliar kepada perusahaan milik Jusuf Hamka yaitu PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP). ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Setelah Disodorkan Golkar untuk Dampingi Kaesang di Pilgub Jakarta, Jusuf Hamka Sambangi Mahfud Md

Setelah namanya disodorkan oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto untuk mendampingi Kaesang di Pilgub Jakarta, Jusuf Hamka sambangi Mahfud Md.


Daftar Kejanggalan Sidang Kasus Kerangkeng Manusia eks Bupati Langkat, dari Perilaku Jaksa hingga Putusan Hakim

1 hari lalu

Kondisi kerangkeng di rumah pribadi Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Migrant Care melaporkan adanya temuan kerangkeng manusia di halaman belakang rumah Teguh Rencana yang kini menjadi tersangka setelah terjaring OTT KPK. Dok. Migrant Care
Daftar Kejanggalan Sidang Kasus Kerangkeng Manusia eks Bupati Langkat, dari Perilaku Jaksa hingga Putusan Hakim

Tim Advokasi Penegakan HAM mengungkap daftar kejanggalan dalam persidangan eks Bupati Langkat di kasus kerangkeng manusia.


Pemuda Skizofrenia Divonis 16 Tahun Bui, Kuasa Hukum Bakal Laporkan Hakim Pengadilan Jakarta Barat ke MA

2 hari lalu

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat membacakan putusan kasus penikaman seorang wanita di Central Park Mall. Hakim memutuskan terdakwa Andi Andoyo yang mengalami skizofrenia terbukti bersalah dan dipidana penjara 16 tahun, Senin, 8 Juli 2024, Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Pemuda Skizofrenia Divonis 16 Tahun Bui, Kuasa Hukum Bakal Laporkan Hakim Pengadilan Jakarta Barat ke MA

Hasil VeRP terhadap Andi Andoyo terdapat tiga kesimpulan, salah satunya terdakwa mengidap gangguan jiwa berat, Skizofrenia Paranoid


Apatis Gelar Aksi di MA, Minta Aturan Kenaikan UKT dan IPI Dicabut

2 hari lalu

Mahasiwa Universitas Riau (Unri) kenakan almamater biru laut lakukan aksi unjuk rasa mengenai uang kuliah tunggal atau UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di depan Gedung Rektorat Unri pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto: Karunia Putri / TEMPO
Apatis Gelar Aksi di MA, Minta Aturan Kenaikan UKT dan IPI Dicabut

Apatis telah mengajukan uji materi Permendikbud yang menjadi biang keladi meroketnya biaya UKT dan IPI.


Respons Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin atas Kritik Mahfud Md

4 hari lalu

Pelaksana tugas (Plt) Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Mochammad Afifuddin di Hotel Gran Melia, Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Respons Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin atas Kritik Mahfud Md

Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin menilai persiapan penyediaan logistik selama Pemilu 2024 tidak selama Pemilu 2019.


Dari Anggota DPR hingga Presiden Jokowi Tanggapi Kritikan Mahfud Md soal KPU

4 hari lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Dari Anggota DPR hingga Presiden Jokowi Tanggapi Kritikan Mahfud Md soal KPU

Kritikan Mahfud Md kepada KPU mendapatkan tanggapan dari sejumlah pihak, mulai dari anggota DPR hingga Presiden Jokowi. Apa kata mereka?


Begini Respons Cak Imin atas Kritik Mahfud Md terhadap KPU

4 hari lalu

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Dok/vel
Begini Respons Cak Imin atas Kritik Mahfud Md terhadap KPU

Cak Imin menyoroti komentar Mahfud Md perihal kinerja KPU menjelang pelaksanaan Pilkada 2024


Mahfud Md Minta Semua Komisioner KPU Diganti, Mardani: Waktunya Pendek

4 hari lalu

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera hadir di hari ke-3 resepsi pernikahan putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Candi Bentar Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, Ahad, 31 Juli 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Mahfud Md Minta Semua Komisioner KPU Diganti, Mardani: Waktunya Pendek

Mardani merespons cuitan Mahfud Md., di akun X yang mengatakan komisioner KPU saat ini tidak layak menyelenggarakan Pilkada serentak.