Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dugaan Kecurangan PPDB 2024, Kemendikbudristek Persilakan Masyarakat Lapor

image-gnews
Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2024 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah telah dimulai serentak pada bulan ini. Pelaksana Harian Kepala Biro Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Anang Ristanto mengatakan, masyarakat dapat melaporkan segala dugaan kecurangan PPDB melalui kanal yang disediakan oleh dinas pendidikan provinsi atau kabupaten atau kota.

“Atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada laman www.lapor.go.id,” ucapnya saat dihubungi, Rabu, 5 Juni 2024.

Layanan pengaduan dugaan kecurangan PPDB 2024 tersebut dibentuk pemerintah pusat dengan nama Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Saluran itu merupakan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia.

Saluran aduan tersebut untuk menindaklanjuti laporan dugaan kecurangan yang terjadi di lapangan. Mengingat setiap tahun, PPDB jadi sorotan dengan berbagai persoalan, sampai adanya dugaan perilaku koruptif.

Untuk memberantas potensi kecurangan dan korupsi selama proses PPDB 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Surat tersebut dimaksudkan untuk mencegah praktik tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam setiap proses PPDB yang berlangsung.

“Dalam rangka menjaga integritas dan transparansi pada proses PPDB,” tulis dalam surat tersebut yang ditandatangani oleh Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango, pada 16 Mei 2024.

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non ASN yang bekerja juga diimbau agar menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan atau kewajiban tugas. Termasuk juga melarang meminta dana dan atau hadiah secara tertulis maupun tidak tertulis atas nama instansi atau individu, karena akan terindikasi sebagai korupsi.

Penerbitann surat edaran tersebut juga tindak lanjut dari temuan dari Laporan Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2023 yang dibuat oleh KPK. Dalam laporan tersebut, praktik pungutan tidak resmi masih ditemukan di lingkungan pendidikan dasar dan menengah, serta perguruan tinggi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Temuan tersebut umum terjadi di satuan pendidikan negeri ketika siswa atau mahasiswa tidak memenuhi syarat atau ketentuan penerimaan. “Masih ada pungutan yang dikenakan di luar biaya resmi dari sekolah atau kampus dalam penerimaan siswa atau mahasiswa baru,” tulis dalam Laporan Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2023.

Berdasarkan survei itu, ditemukan praktik pungutan di luar biaya resmi yang berhubungan dengan penerimaan siswa baru sebanyak 2,24 persen di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan penerimaan mahasiswa baru sebesar 2,05 persen.

Menurut survei tersebut, KPK menemukan masih ada pemberian imbalan tertentu kepada pihak sekolah atau kampus dalam penerimaan siswa atau mahasiswa baru. Di tingkat pendidikan dasar dan menengah, tercatat 21,31 persen praktik tersebut, sedangkan di tingkat pendidikan tinggi sebesar 44,44 persen.

Pelaksana Harian Kepala Biro Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Anang Ristanto, memastikan data laporan yang disampaikan melalui www.lapor.go.id akan terlindungi. “Pelapor dapat menggunakan fitur-fitur penting dalam laporannya di laman LAPOR!” ucapnya.

Dia menjelaskan, pelapor kecurangan PPDB 2024 apat membuat secara anomin atau identitas tidak diketahui oleh pihak terlapor maupun masyarakat umum. Kemudian fitur rahasia, supaya isi laporan juga tidak dapat dilihat oleh publik.

Pilihan Editor: Kejaksaan Kembali Turunkan Harga Mobil Rubicon Mario Dandy, Kajari Jaksel: Semuanya Diserahkan untuk Korban

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pansel KPK Siapkan Tes Tertulis bagi Calon Komisoner dan Dewas KPK Lulus Administrasi

6 jam lalu

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh (tengah) bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
Pansel KPK Siapkan Tes Tertulis bagi Calon Komisoner dan Dewas KPK Lulus Administrasi

Pansel KPK menyiapkan tes teftulis bagi calon komisioner KPK dan Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi.


Kolaborasi Kementerian Kesehatan, KPK, BPKP, dan BPJS Kesehatan Hadapi Fraud

7 jam lalu

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati saat memaparkan BPJS Kesehatan berkomitmen mengedepankan kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan klaim layanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan amanah perundangan. di Gedung KPK, Rabu 24 Juli 2024. Dok, BPJS Kesehatan
Kolaborasi Kementerian Kesehatan, KPK, BPKP, dan BPJS Kesehatan Hadapi Fraud

BPJS Kesehatan berkomitmen mengedepankan kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan klaim layanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan amanah perundangan


Pansel KPK Sebut Publik Bisa Beri Tanggapan Soal Capim dan Dewas yang Lolos Seleksi Administrasi

7 jam lalu

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh  bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
Pansel KPK Sebut Publik Bisa Beri Tanggapan Soal Capim dan Dewas yang Lolos Seleksi Administrasi

Pansel KPK membuka tanggapan dari masyarakat terhadap nama-nama capim KPK dan calon Dewas yang sudah lulus administrasi.


KPK Geledah Kantor Ditjen Minerba ESDM untuk Kasus Korupsi Abdul Gani Kasuba dan Muhaimin Syarif

8 jam lalu

Tersangka Abdul Gani Kasuba memasuki ruang pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Gubernur nonaktif Maluku Utara itu diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa serta perijinan dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan barang bukti uang tunai Rp725 juta. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Geledah Kantor Ditjen Minerba ESDM untuk Kasus Korupsi Abdul Gani Kasuba dan Muhaimin Syarif

Selain Abdul Gani Kasuba, penggeledahan KPK di Ditjen Minerba ini juga menyangkut dugaan suap pengurusan izin tambang pengusaha Muhaimin Syarif.


Bambang Pacul PDIP: Siap Beri Pendampingan Hukum untuk Wali Kota Semarang Hevearita

9 jam lalu

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Politikus Senior Partai Demokrasi Indonesia Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu, 15 November 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
Bambang Pacul PDIP: Siap Beri Pendampingan Hukum untuk Wali Kota Semarang Hevearita

Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto memastikan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan hukum terhadap Wali Kota Semarang Hevearita.


KPK Endus Praktik Lancung Klaim BPJS Kesehatan yang Rugikan Negara Rp 34 Miliar

9 jam lalu

Deputi Pencegahan Korupsi KPK Pahala Nainggolan. Tempo/Tony Hartawan
KPK Endus Praktik Lancung Klaim BPJS Kesehatan yang Rugikan Negara Rp 34 Miliar

Temuan KPK itu terjadi di tiga rumah sakit yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Sumatera Utara.


Ingin Perbaikan pada PPDB, Pj Gubernur Jabar Berencana Temui Mendikbudristek

10 jam lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Ingin Perbaikan pada PPDB, Pj Gubernur Jabar Berencana Temui Mendikbudristek

Bey Machmudin mengatakan, prihatin dengan maraknya kecurangan dalam PPDB 2024. Ada 279 calon siswa yang dianulir karena kecurangan


Nurul Ghufron dan Johanis Tanak Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK

10 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Gufron didampingi para penasehat hukumnya, memberikan keterangan kepada awak media di gedung KPK, Jakarta, Senin, 20 Mei 2024. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam putusan sela merekomendasikan Dewas KPK untuk menunda pembacaan putusan sidang etik dan pedoman perilaku terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. TEMPO/Imam Sukamto
Nurul Ghufron dan Johanis Tanak Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK

Pengumuman hasil seleksi administrasi Capim dan Calon Dewan Pengawas KPK ini diumumkan oleh Pansel KPK.


Lolos Seleksi Awal Capim KPK, Sudirman Said Harap Tes Lanjutan Transparan dan Berbasis Meritokrasi

10 jam lalu

Juru Bicara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Sudirman Said, saat ditemui di Sekretariat Perubahan, Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Rabu, 18 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Lolos Seleksi Awal Capim KPK, Sudirman Said Harap Tes Lanjutan Transparan dan Berbasis Meritokrasi

Sudirman Said berharap seleksi capim KPK di tahap berikutnya dapat berjalan lancar, transparan, obyektif, dan berbasis meritokrasi,


Luhut Bicara Soal Family Office hingga Menganggap Peluncuran Simbara Terlambat

11 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berpidato saat peluncuran dan sosialisasi implementasi komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) di Jakarta, Senin 22 Juli 2024. Pemerintah resmi meluncurkan implementasi nikel dan timah melalui Simbara untuk mendongkrak perekonomian nasional yang berasal dari melimpahnya cadangan dua komoditas tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Luhut Bicara Soal Family Office hingga Menganggap Peluncuran Simbara Terlambat

Di acara peluncuran Simbara, Luhut mengatakan, lewat program Family Office, pemerintah akan memberikan insentif pajak kepada pengusaha asing