Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus Korupsi di UPN Veteran Jakarta, Kejari Depok Tetapkan 2 Tersangka

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Petugas memeriksa kelengkapan berkas peserta sebelum mengikuti pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) 2024 di Universitas Pembangunan Nasional
Petugas memeriksa kelengkapan berkas peserta sebelum mengikuti pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) 2024 di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Selasa, 30 April 2024. Hari pertama pelaksanaan UTBK-SNBT 2024 di dua lokasi kampus Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ) tersebut diikuti 630 orang peserta per sesi dan 1.260 orang peserta per hari di kampus UPNVJ Pondok Labu, serta terdapat 200 orang peserta per sesi dan 400 orang peserta per hari di kampus UPNVJ Limo. UTBK dijadwalkan berlangsung pada 30 April, dan 2-7 Mei 2024 untuk gelombang pertama. Sedangkan, gelombang kedua dilaksanakan pada 14-20 Mei 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Depok - Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok menetapkan 2 tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa proyek pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024. Adapun kedua tersangka, yakni Gatot Adi Prasetyo selaku Direktur Utama PT. Sarana Budi Prakarsaripta (kontraktor) dan Cahyo Trijati yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Kepala Seksi Tindak Pidana khusus Mochtar Arifin mengungkapkan kasus ini bermula dari pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta Tahun Anggaran 2021 yang berlokasi di Kecamatan Limo Kota Depok.

"Pekerjaan tersebut berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), mayoritas nomenklatur pembentuk harga adalah penyediaan Tenaga Ahli sebanyak 7 orang yang kemudian dimenangkan oleh PT. Saranabudi Prakarsaripta dengan nilai Rp1.084.826.050,00 (termasuk PPN)," kata Muchtar didampingi Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok M. Ubaidillah, Rabu, 5 Juni 2024.

Namun, menurut Muchtar, dalam pelaksanaanya tersangka Gatot Adi Prasetyo hanya menghadirkan satu nama tenaga ahli yaitu Ahli K3 yang bekerja di lapangan. Sedangkan sisanya, menurutnya, meskipun tercantum dalam kontrak tak pernah bekerja sama sekali. 

"Antara lain, team leader, tenaga ahli struktur, tenaga ahli arsitektur, tenafa ahli elektrikal dan mekanikal, tenaga ahli estimasi biaya dan inspektor," terang Muchtar.

Muchtar menyatakan Gatot mencatut nama-nama tenaga ahli lainnya dalam dokumen penawaran yang diajukan PT. Saranabudi Prakarsaripta. Gatot juga disebut melaporkan bahwa mereka melaksanakan tugasnya dalam laporan harian, mingguan, bulanan dan laporan akhir. 

"Bahwa di dalam aporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir tanda tangan Team Leader dan Inspektor dipalsukan semuanya seolah Tenaga Ahli dan Inspektor tersebut melaksanakan tugasnya," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara Cahyo Trijati selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dinilai Kejari Depok tidak menjalankan tugasnya sebagai pengendali kontrak. Cahryo disebut  telah membayarkan pekerjaan seluruhnya senilai Rp946.757.277 setelah dipotong Pajak kepada PT. Sadanabudi Prakarsaripta.

"Sehingga terdapat kerugian keuangan negara yang timbul berdasarkan perhitungan tim Penyidik sekitar Rp.848.307.277. Perkiraan kerugian keuangan negara tersebut dihitung dari selisih pembayaran yang seharusnya hanya berhak dibayarkan kepada satu tenaga ahli yang hadir dan biaya non personel berupa ATK dan pembuatan Laporan," katanya.

Para tersangka, menurut Muchtar, dijerat dengan tindak pidana dalam Pasal 2 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Dua orang tersangka tersebut dilakukan penahanan sementara selama 20 hari ke depan dari tanggal 5-24 Juni 2024 di Rutan Cilodong Depok dan dalam jangka waktu dekat akan segera dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani persidangan," ucap Muchtar.

Muchtar juga tak menutup kemungkinan pihaknya akan ada tersangka baru dalam kasus korupsi pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta tersebut.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dinas Pendidikan Jawa Barat Sebut Modus Cuci Rapor PPDB Hanya di Depok

3 jam lalu

Kaum perempuan atau ibu-ibu menggelar aksi unjuk rasa mengkritik sistem PPDB zonasi dan afrimasi di depan gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, 24 Juni 2024. Perempuan dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan menuntut agar pemerintah menambah jumlah sekolah khususnya SMA/SMK negeri di seluruh wilayah dengan merata serta menuntut penambahan kuota untuk PPDB jalur afirmasi. Minimnya jumlah SMA negeri di Kota Bandung masih jadi celah praktik jual beli bangku dan perpindahan domisili secara ilegal. TEMPO/Prima mulia
Dinas Pendidikan Jawa Barat Sebut Modus Cuci Rapor PPDB Hanya di Depok

Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas PEndidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi mengatakan, kasus cuci rapor hanya terjadi di Kota Depok.


Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR Belum Ditahan, KPK Beri Penjelasan

4 jam lalu

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu bersama jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Imran Jakub, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR Belum Ditahan, KPK Beri Penjelasan

KPK mengungkapkan alasan Sekjen DPR Indra Iskandar belum ditahan, meski menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR.


KPK Cegah Empat Orang ke Luar Negeri di Kasus Korupsi Pemkot Semarang

7 jam lalu

Juru Bicara (Jubir) Bidang Penindakan dan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Juni 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
KPK Cegah Empat Orang ke Luar Negeri di Kasus Korupsi Pemkot Semarang

Pada Rabu pagi, petugas KPK menggeledah Kantor Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.


Kronologi Skandal Manipulasi Nilai Rapor di Depok Terungkap

8 jam lalu

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kronologi Skandal Manipulasi Nilai Rapor di Depok Terungkap

Kepala SMP Negeri 19 Depok Nenden Eveline Agustina menyatakan sekolah siap menerima konsekuensi atas skandal manipulasi nilai rapor siswa di PPDB.


Soal Skandal Cuci Nilai Rapor, Dinas Pendidikan Depok: Siapa Tahu di SD Juga

10 jam lalu

Sekdis Pendidikan Kota Depok Sutarno dikonfirmasi terkait cuci nilai rapor hingga 51 CPD dianulir usai monitoring MPLS di SMPN 22 Depok, Jalan Bima, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Soal Skandal Cuci Nilai Rapor, Dinas Pendidikan Depok: Siapa Tahu di SD Juga

Dinas Pendidikan menyesalkan kasus cuci nilai rapor dalam PPDB 2024 yang mengakibatkan 51 calon siswa asal SMPN 19 Depok dianulir masuk SMA Negeri.


KPK Periksa 2 Saksi Kasus Pengadaan Lahan Program DP Nol Rupiah di Rorotan

11 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa 2 Saksi Kasus Pengadaan Lahan Program DP Nol Rupiah di Rorotan

Dalam kasus pengadaan lahan untuk program DP Nol Rupiah ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka.


Skandal Katrol Nilai Rapor di Depok, Dinas Pendidikan: Kami Akan Beri Sanksi ke Guru yang Lakukan Itu

13 jam lalu

Sekdis Pendidikan Kota Depok Sutarno dikonfirmasi terkait cuci nilai rapor hingga 51 CPD dianulir usai monitoring MPLS di SMPN 22 Depok, Jalan Bima, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Skandal Katrol Nilai Rapor di Depok, Dinas Pendidikan: Kami Akan Beri Sanksi ke Guru yang Lakukan Itu

Dinas Pendidikan tak tinggal diam atas skandal katrol nilai rapor yang ditemukan di SMPN 19 Depok. Siswa yang dianulir tetap bisa ke sekolah swasta.


Skandal Cuci Nilai Rapor di SMPN Depok: Kronologi hingga 51 Calon Peserta Didik Dianulir

17 jam lalu

Plh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi bicara terkait cuci rapor di Depok, Selasa, 16 Juli 2024. Foto : Dokumentasi Pribadi
Skandal Cuci Nilai Rapor di SMPN Depok: Kronologi hingga 51 Calon Peserta Didik Dianulir

Disdik mengatakan tidak bisa melanjutkan 51 calon peserta didik yang dianulir lantaran cuci nilai rapor ke SMA Negeri Depok.


51 Calon Siswa Dianulir Usai Kasus Katrol Nilai Rapor di Depok, Siapa yang Berhak Mengisi Kursi Kosong?

1 hari lalu

Plh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi bicara terkait cuci rapor di Depok, Selasa, 16 Juli 2024. Foto : Dokumentasi Pribadi
51 Calon Siswa Dianulir Usai Kasus Katrol Nilai Rapor di Depok, Siapa yang Berhak Mengisi Kursi Kosong?

Dinas Pendidikan Jawa Barat menyebut tidak bisa melanjutkan 51 calon peserta didik (CPD) yang dianulir lantaran cuci nilai rapor ke SMA Negeri Depok.


Anak Syahrul Yasin Limpo Minta Maaf Atas Kelakuan Ayahandanya yang Terbukti Korupsi

1 hari lalu

Anggota DPR RI dari fraksi partai Nasdem juga putri Syahrul Yasin Limpo, Indira Chunda Thita Syahrul, dihadirkan dalam sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 6 Juni 2024. Sidang ini dengan agenda pemeriksaan keterangan lima orang saksi, Indira Chunda Thita Syahrul, GM Radio Prambors, Dhirgaraya S. Santo dan anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, Pemilik PT. Maktour Indonesia, Fuad Hasan Masyhur dan Pemilik Suite Travel, Harly Lafian. TEMPO/Imam Sukamto
Anak Syahrul Yasin Limpo Minta Maaf Atas Kelakuan Ayahandanya yang Terbukti Korupsi

KPK memanggil anak dan cucu Syahrul Yasin Limpo alias SYL untuk diperiksa sebagai saksi perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU).