Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tim Hukum Hasto Kristiyanto Tuding Penyidik KPK Geledah Kusnadi Secara Ilegal

image-gnews
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto  didampingi kuasa hukum PDIP, Ronny Talapessy, kuasa hukum pribadinya Patra M. Zen, dan beberapa politisi PDIP ditemui usai memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Hasto memberikan keterangan mengenai pernyataannya di sebuah stasiun televisi nasional pada hari ini, Selasa, 4 Juni 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto didampingi kuasa hukum PDIP, Ronny Talapessy, kuasa hukum pribadinya Patra M. Zen, dan beberapa politisi PDIP ditemui usai memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Hasto memberikan keterangan mengenai pernyataannya di sebuah stasiun televisi nasional pada hari ini, Selasa, 4 Juni 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ronny Talapessy, tim hukum Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, mengkritik keras tindakan penyidik KPK terkait penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan terhadap Kusnadi. Ronny menilai tindakan penyidik terhadap salah satu staf Hasto itu melanggar hukum dan prosedur.

"Saudara Kusnadi ikut karena diberitahu oleh penyidik Rossa Purbo Bekti bahwa Bapak Hasto memanggil, sehingga mengikuti penyidik masuk ke dalam dan ke lantai 2. Ketika sudah dipanggil ke atas, ternyata bukan dipanggil oleh Mas Hasto, melainkan dilakukan penyitaan," kata Ronny dalam konferensi pers di DPP PDIP, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024.

Karena itu, Ronny menyatakan pihaknya keberatan lantaran Kusnadi bukan objek pemanggilan hari ini, melainkan Hasto Kristiyanto. "Cara ini menurut kami diakali, sampai di lantai 2 di ruangan, saudara Kusnadi menyampaikan bahwa terjadi penggeledahan dan penyitaan," ujar Ronny.

Ia mengungkapkan bahwa barang-barang yang disita adalah barang pribadi milik Kusnadi yang tidak ada kaitannya dengan perkara yang sedang disidik KPK. "Kami menghormati penegakan hukum oleh KPK, tetapi kami keberatan terhadap cara-cara yang melanggar hukum," katanya.

Tim hukum Hasto Kristiyanto pun bakal melaporkan penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan MD Arif, ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Mereka juga akan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Joy Tobing, anggota tim hukum Hasto Kristiyanto lainnya, juga mengecam tindakan penyidik KPK yang menurutnya ugal-ugalan dan semena-mena. "Mas Hasto datang sebagai warga negara yang baik untuk memenuhi undangan permintaan keterangan. Tetapi yang terjadi justru penyitaan barang-barang pribadi milik Kusnadi secara intimidatif dan tanpa pendampingan hukum," ujar Joy.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Joy menuding tindakan penyidik KPK tersebut merupakan pelanggaran etik berat. "Penggeledahan badan ini melanggar hukum dan tidak ada penetapan dari pengadilan negeri," ujarnya.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menghadiri pemanggilan tim penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pergantian anggota DPR dengan tersangka Harun Masiku. Setelah menjalani pemeriksaan selama empat jam, Hasto meninggalkan gedung KPK.

Kasus Harun Masiku sendiri telah menjadi sorotan publik setelah empat tahun berlalu sejak ditetapkan sebagai buronan KPK pada 9 Januari 2020. Harun Masiku, anggota DPR periode 2019-2024, diduga menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta. Sementara itu, Wahyu dan para tersangka lainnya telah disidangkan dan dijatuhkan vonis, dengan beberapa sudah bebas dari penjara.  Dengan langkah hukum yang akan diambil, tim hukum Harun Masiku berharap dapat menegakkan keadilan dan mengungkap pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh penyidik KPK. 

Pilihan Editor: Di Bawah Lindungan Tirtayasa

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Noda Hitam di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ini Sejarah KKP Bentukan Gus Dur

2 jam lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo
Noda Hitam di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ini Sejarah KKP Bentukan Gus Dur

Gus Dur melalui Keppres No.355/M Tahun 1999 mengangkat Sarwono Kusumaatmadja sebagai Menteri Eksplorasi Laut atau Kementerian Kelautan dan Perikanan.


PDIP Prioritaskan Kader di Pilgub Sumut: Ada Ahok hingga Djarot

4 jam lalu

Politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama (ahok) dan Djarot Saiful Hidayat menyapa Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP,  Ancol, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2024. Dalam orasinya Mega mengatakan partainya tak akan mundur meski merasa pemilu kali ini partainya telah dirugikan, dia tetap menyuarakan kepada kadernya untuk terus maju untuk menegakan sistem demokrasi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PDIP Prioritaskan Kader di Pilgub Sumut: Ada Ahok hingga Djarot

PDIP bisa mencalonkan cagub-wagubnya sendiri karena memperoleh suara lebih dari 20 persen di pileg DPRD Sumatera Utara.


Sigi Duet Ridwan Kamil-Ono Surono Melejit di Jawa Barat, PDIP Optimistis Koalisi dengan Golkar

6 jam lalu

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono (dua kiri) saat jumpa pers hari kedua Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Sabtu 25 Mei 2024. ANTARA/HO-PDIP
Sigi Duet Ridwan Kamil-Ono Surono Melejit di Jawa Barat, PDIP Optimistis Koalisi dengan Golkar

PDIP Ingin menyandingkan Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono sebagai bakal calon pendamping Ridwan Kamil di Pilgub Jawa Barat.


Bobby Nasution di Pilgub Sumut 2024: Pesaing hingga Perumpamaan Semut Melawan Gajah

8 jam lalu

Wali Kota Medan Bobby Nasution usai menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bakal calon gubernur Sumatera Utara di DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senen, Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan Bobby lulus dalam UKK calon gubernur Sumatera Utara. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bobby Nasution di Pilgub Sumut 2024: Pesaing hingga Perumpamaan Semut Melawan Gajah

Politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat, membandingkan koalisi gajah Bobby Nasution di Pilgub Sumut dengan permainan suit jari


Dukungan untuk Khofifah Menguat, PDIP Intens Jalin Komunikasi dengan PKB di Pilgub Jawa Timur

12 jam lalu

Chico Hakim. Instagram
Dukungan untuk Khofifah Menguat, PDIP Intens Jalin Komunikasi dengan PKB di Pilgub Jawa Timur

PDIP menyebut sedang menjalin komunikasi intens usai dukungan untuk Khofifah-Emil menguat.


Dulu Kalah dari Firli Bahuri, Eks Dirtipikor Bareskrim Ike Edwin Daftar Capim KPK Lagi

12 jam lalu

Tangkapan Layar - Mantan Staf Ahli Kapolri Irjen Pol. (Purn) Ike Edwin saat menjadi pemateri di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Rabu, 11 Desember 2019. Foto: ANTARA/Youtube/UBL tv/Agatha Olivia Victoria.
Dulu Kalah dari Firli Bahuri, Eks Dirtipikor Bareskrim Ike Edwin Daftar Capim KPK Lagi

Irjen purnawirawan Ike Edwin sempat mendaftar saat seleksi capim KPK pada 2019, tapi gagal


KPK Sudah Ajukan Banding Vonis Karen Agustiawan di Perkara Korupsi LNG

1 hari lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sudah Ajukan Banding Vonis Karen Agustiawan di Perkara Korupsi LNG

Jaksa penuntut umum dari KPK resmi mengajukan banding vonis Karen Agustiawan di kasus korupsi LNG.


Harapan Projo kepada PDIP setelah Bobby Nasution Diusung Koalisi Gemuk di Pilgub Sumut

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Harapan Projo kepada PDIP setelah Bobby Nasution Diusung Koalisi Gemuk di Pilgub Sumut

Projo menyatakan Bobby Nasution berpotensi tak ada penantang alias melawan kotak kosong di Pilgub Sumut.


Laporan PDIP ke Dewas KPK hingga Propam Polri Ganggu Penyidikan Kasus Harun Masiku

1 hari lalu

Tim hukum PDIP Johannes Lumban Tobing menunjukkan surat laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024. Tim hukum PDIP melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tim penyidik KPK yang dipimpin oleh AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewas KPK terkait penggeledahan anggota tim hukum PDIP Donny Tri Istiqomah pada Rabu (3/7) untuk mencari bukti kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku. TEMPO/Imam Sukamto
Laporan PDIP ke Dewas KPK hingga Propam Polri Ganggu Penyidikan Kasus Harun Masiku

Pelaporan terhadap penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti, di Dewas KPK dan Propam Polri oleh tim hukum PDIP dinilai menghambat penyidikan Harun Masiku


Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono Dipanggil KPK, Kasus Apa?

1 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pertemuan Nasional Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Selasa, 19 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono Dipanggil KPK, Kasus Apa?

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mangkir dari panggilan KPK. Namanya tersangkut kasus apa? Begini profilnya.