TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan belum berencana memanggil kembali Robert Priantono Bonosusatya alias RBS sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi timah.
"Yang RBS itu belum ada penjadwalan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, saat dihubungi Tempo pada Rabu, 12 Juni 2024.
Nama Robert Bonosusatya disebut-sebut terlibat di kasus dugaan korupsi timah ini. Dia ditengarai ikut menerima aliran dana korupsi. Robert sudah dipanggil sebagai saksi dua kali.
Terakhir, Kejagung sempat memeriksa RBS sebagai saksi pada 1 April lalu. Robert diperiksa sekitar 13 jam oleh tim penyidik Jampidsus Kejagung. Sampai hari ini, RBS masih berstatus saksi.
Majalah Tempo edisi Minggu, 28 April 2024 menyebut, sebagian besar tersangka saat ini merupakan teman dekat Robert. Di antaranya, Tamron Tamsil alias Aon atau yang dijuluki sebagai raja timah dari Bangka Belitung, Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta, Perwakilan PT RBT Harvey Moeis dan manajer PT Quantum Skyline Exchange Helena Lim.
Kemunculan nama Robert di kasus korupsi timah bermula saat Kejagung menggeledah PT RBT pada 23 Desember 2023. Sebagai pengusaha di bidang timah, dia disebut menguasai PT RBT. Namun laporan Majalah Tempo tersebut menyebut nama Robert tidak pernah tercantum dalam akta PT RBT. Seorang penegak hukum mengatakan, Robert tidak menggunakan namanya secara langsung untuk menguasai PT RBT.
PT RBT merupakan satu dari lima perusahaan smelter yang bekerja sama dengan PT Timah untuk peleburan biji timah. Kerja sama itu berlangsung sejak 2018. Perusahaan-perusahaan tersebut, termasuk PT RBT berkomplot menyelewengkan biji timah dari wilayah konsesi PT Timah.
Sebelumnya, Koordinator MAKI Boyamin Saiman akan menggugat praperadilan Kejaksaan Agung atas penanganan kasus korupsi tata niaga timah. Gugatan akan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pertengahan Juni 2024, jika Korps Adyaksa dalam penyelidikannya tidak menyasar kepada pemilik keuntungan paling besar yaitu Robert Bonosusatya alias RBS.
Dalam siaran tertulis diterima Tempo, Boyamin mengatakan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jaringan bisnis ilegal yang kuat.
Pilihan Editor: Terima Laporan Staf Hasto, Komnas HAM Pastikan Tidak Intervensi KPK
