Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perjalanan Kasus Kerangkeng Manusia Eks Bupati Langkat yang Divonis Bebas

image-gnews
Di sisi lain, Migrant Care melaporkan Terbit Rencana Peranginangin ke Komnas HAM dengan dugaan praktik perbudakan terkait temuan kerangkeng di rumahnya. Menurut temuan Migrant Care, kerangkeng berisi pekerja kebun kelapa sawit milik Terbit Rencana dan mengalami eksploitasi yang diduga kuat merupakan praktik perbudakan modern. Foto: Istimewa
Di sisi lain, Migrant Care melaporkan Terbit Rencana Peranginangin ke Komnas HAM dengan dugaan praktik perbudakan terkait temuan kerangkeng di rumahnya. Menurut temuan Migrant Care, kerangkeng berisi pekerja kebun kelapa sawit milik Terbit Rencana dan mengalami eksploitasi yang diduga kuat merupakan praktik perbudakan modern. Foto: Istimewa
Iklan



Sejumlah Penghuni Kerangkeng Tewas Disiksa

Migrant Care kemudian melaporkan keberadaan kerangkeng tersebut kepada Komnas HAM, dengan dugaan adanya praktik perbudakan modern. Setelah kunjungannya ke Langkat pada Sabtu, 29 Januari 2022, Anggota Komnas HAM, Choirul Anam menyatakan ada dugaan kekerasan di kerangkeng tersebut hingga menyebabkan sejumlah korban meninggal. “Informasi ini cukup solid,” kata Anam saat dihubungi, Ahad, 30 Januari 2022.

Anam menyebutkan bahwa korban tewas pada waktu yang berbeda-beda. Umumnya, korban mengalami kekerasan selama satu bulan pertama di dalam kerangkeng. Bentuk kekerasan ini, menurutnya, dilakukan dengan tangan atau menggunakan alat.

Pelaku kekerasan juga diduga berasal dari penghuni kerangkeng dan orang di luar penghuni. Salah satu jenis kekerasan yang ditemukan adalah pukulan, yang disebut sebagai "pukulan 2,5 kancing baju”, yang merujuk pada pukulan ke bagian ulu hati. “Kami sudah mendapatkan bagaimana kekerasan berlangsung sampai menimbulkan korban,” ujar Anam.

Penghuni Kerangkeng Dipaksa Kerja Hingga Tidak Mendapat Upah

Pada Senin, 7 Februari 2022, Komnas HAM meminta keterangan dari Terbit, yang saat itu sedang ditahan oleh KPK atas kasus suap. Dalam pemeriksaan tersebut, Terbit mengaku mempekerjakan penghuni kerangkeng di pabrik kelapa sawit miliknya. Terbit juga membenarkan bahwa  para pekerja tersebut tidak menerima upah. “Iya, yang bekerja di pabrik sawit, kami juga sudah cek pabriknya,” kata Anam setelah pemeriksaan di Gedung KPK.

Kemudian pada Rabu, 2 Maret 2022, Komnas HAM kembali menyampaikan beberapa temuan dari hasil penyelidikannya. Diduga pelaku penyiksaan ada 19 orang yang terdiri dari anggota organisasi massa (ormas), TNI-Polri, dan anggota keluarga Terbit.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, Anam menyampaikan, para penghuni kerangkeng mendapatkan perlakuan kerja paksa dan tidak mendapatkan upah atas pekerjaannya. “Kami menemukan fenomena kerja paksa. Yang pertama adalah terkait upah. Jadi orang-orang bekerja, ini tidak diupah,” kata Anam kepada wartawn melalui siaran video, Sabtu, 5 Mei 2022.

Selanjutnya empat orang tewas akibat penganiayaan saat dikurung di kerangkeng...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Polisi Mengendus Ada Orang Lain di atas ZS Tersangka Sindikat Online Scam Dubai

13 jam lalu

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji (kiri), Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko (tengah) dan Kasubdit II Dittipisiber Bareskrim Polri Kombes Pol. Alfis Suhaili (kanan) menunjukkan barang bukti kasus penipuan daring internasional dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskim mengungkap adanya jaringan online scam internasional yang dioperasikan dari Dubai. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Polisi Mengendus Ada Orang Lain di atas ZS Tersangka Sindikat Online Scam Dubai

Polisi telah menetapkan 4 tersangka dan 1 terpidana dalam kasus jaringan online scam internasional di Dubai.


KPK Kembali Sita Uang dalam Perkara Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Rp 36 Miliar

15 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
KPK Kembali Sita Uang dalam Perkara Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Rp 36 Miliar

KPK menyebutkan tindak pidana korupsi ini dilakukan Terbit bersama-sama dengan Iskandar Perangin Angin (IPA) yang merupakan kakak kandungnya.


5 WNI yang Terjebak Sindikat Online Scam di Myanmar Tak Kunjung Bisa Pulang

17 jam lalu

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha. ANTARA/Yashinta Difa/aa.
5 WNI yang Terjebak Sindikat Online Scam di Myanmar Tak Kunjung Bisa Pulang

Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha mengatakan kelima WNI yang terjebak sindikat online scam Myanmar masih diupayakan pemulangannya.


Kuasa Hukum I Wayan Suparta: Pemeriksaan 10 Anggota Polres Klungkung Tidak Transparan

1 hari lalu

Perwakilan kuasa hukum I Wayan Suparta, Muhammad Yahya Ihyaroza meminta perlindungan dan perhitungan ganti kerugian atau restitusi akibat dugaan tindak penyiksaan oleh 10 anggota Polres Klungkung Bali di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta Timur, pada Kamis, 18 Juli 2024. TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian
Kuasa Hukum I Wayan Suparta: Pemeriksaan 10 Anggota Polres Klungkung Tidak Transparan

Kuasa hukum I Wayan Suparta menilai pemeriksaan 10 anggota Polres Klungkung yang diduga melakukan penyiksaan tidak transparan.


Lima Mobil Milik I Wayan Suparta yang Disita 10 Anggota Polres Klunkung Belum Dikembalikan

1 hari lalu

Perwakilan kuasa hukum I Wayan Suparta, Muhammad Yahya Ihyaroza, melaporkan dugaan tindak penyiksaan yang dilakukan oleh 10 anggota dari Polres Klungkung Bali ke Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Defara
Lima Mobil Milik I Wayan Suparta yang Disita 10 Anggota Polres Klunkung Belum Dikembalikan

Penyitaan mobil milik I Wayan Suparta oleh 10 polisi dari Polres Klungkung tidak disertai surat izin dari hakim. Alami cacat permanen akibat disiksa.


Maraton, Kuasa Hukum I Wayan Suparta Laporkan Dugaan Penyiksaan 10 Polisi ke LPSK, Ombudsman dan Komnas HAM

2 hari lalu

Perwakilan kuasa hukum I Wayan Suparta, Muhammad Yahya Ihyaroza, melaporkan dugaan tindak penyiksaan yang dilakukan oleh 10 anggota dari Polres Klungkung Bali ke Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Defara
Maraton, Kuasa Hukum I Wayan Suparta Laporkan Dugaan Penyiksaan 10 Polisi ke LPSK, Ombudsman dan Komnas HAM

Kuasa hukum I Wayan Suparta secara maraton melaporkan dugaan penyiksaan oleh 10 polisi Polres Klungkung ke LPSK, Ombudsman dan Komnas HAM.


LBH Padang Hadirkan Saksi Baru yang Melihat Afif Maulana Dikerumuni Polisi Sambil Minta Ampun

2 hari lalu

Orangtua Afif Maulana, pelajar SMP yang tewas diduga dianiaya oknum polisi, menabur bunga di pusara anaknya di pemakaman umum (TPU) Tanah Sirah, Padang, Sumatera Barat, Rabu, 10 Juli 2024. Keluarga Afif Maulana bersama LBH Padang dan mahasiswa menggelar doa bersama dan tabur bunga bertepatan dengan 31 hari meninggalnya Afif Maulana dan keluarga berharap mendapatkan keadilan atas peristiwa itu. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
LBH Padang Hadirkan Saksi Baru yang Melihat Afif Maulana Dikerumuni Polisi Sambil Minta Ampun

LBH Padang menghadirkan saksi lain seorang anak yang melihat Afif Maulana dikerumuni polisi dan berteriak minta ampun.


Setelah Beri Perlindungan 5 Keluarga Afif Maulana, LPSK Masih Telaah 15 Permohonan Lain

2 hari lalu

Orangtua Afif Maulana, pelajar SMP yang tewas diduga dianiaya oknum polisi, menabur bunga di pusara anaknya di pemakaman umum (TPU) Tanah Sirah, Padang, Sumatera Barat, Rabu, 10 Juli 2024. Keluarga Afif Maulana bersama LBH Padang dan mahasiswa menggelar doa bersama dan tabur bunga bertepatan dengan 31 hari meninggalnya Afif Maulana dan keluarga berharap mendapatkan keadilan atas peristiwa itu. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Setelah Beri Perlindungan 5 Keluarga Afif Maulana, LPSK Masih Telaah 15 Permohonan Lain

LPSK melakukan wawancara dan pendalaman terhadap 28 orang saksi dan korban dalam kasus kematian Afif Maulana.


LPSK Beri Status Terlindung ke 5 Anggota Keluarga Afif Maulana, Ini Temuannya

2 hari lalu

Keluarga Afif Maulana, pelajar SMP yang tewas diduga dianiaya oknum polisi, menabur bunga di pusara anaknya di pemakaman umum (TPU) Tanah Sirah, Padang, Sumatera Barat, Rabu, 10 Juli 2024. Keluarga Afif Maulana bersama LBH Padang dan mahasiswa menggelar doa bersama dan tabur bunga bertepatan dengan 31 hari meninggalnya Afif Maulana dan keluarga berharap mendapatkan keadilan atas peristiwa itu. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
LPSK Beri Status Terlindung ke 5 Anggota Keluarga Afif Maulana, Ini Temuannya

Berikut hasil temuan investigasi LPSK dalam kasus kematian Afif Maulana.


Dugaan Penyiksaan oleh 10 Anggota Polres Klungkung, Polda Bali: Jangan Dengarkan Satu Pihak Saja

2 hari lalu

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali Komisaris Besar Jansen Avitus Panjaitan (tengah) didampingi oleh Kepala Kepolisian Resor Denpasar Komisaris Besar Wisnu Prabowo (kanan) dan Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana Kolonel Inf. Agung Udayana menunjukkan foto
Dugaan Penyiksaan oleh 10 Anggota Polres Klungkung, Polda Bali: Jangan Dengarkan Satu Pihak Saja

Kabid Humas Polda Bali Kombes Jansen Avitus Panjaitan mengatakan bila ada anggotanya yang salah akan ditindak.