Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Berulangkali Megawati Pasang Badan untuk Hasto: Kalau Kamu Diambil, Saya Ke Kapolri

image-gnews
Presiden kelima Megawati Soekarnoputri menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Presiden kelima Megawati Soekarnoputri menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali menyoroti kasus pemeriksaan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Presiden Ketujuh RI itu mengkritik keras penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

Menurut Megawati, penyidik KPK yakni Rossa telah memeriksa Hasto yang secara sewenang-wenang. "Kamu siapa Rossa? Jangan hanya karena kamu KPK loh. Saya enggak takut, gile lho," kata Megawati saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juli 2024.

Ini bukan kali pertama Megawati menyinggung kasus Hasto di KPK. Berdasarkan catatan Tempo, Megawati beberapa kali menyinggung kasus tersebut. Berikut sederet pernyataan menarik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menyinggung KPK.

Megawati tantang Hasto penuhi panggilan KPK

Megawati Soekarnoputri sebelumnya pernah bercerita soal pemanggilan Hasto oleh KPK. Dia bahkan menantang Hasto untuk memenuhi panggilan tersebut. Pernyataannya tersebut terlontar saat berpidato di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, 5 Juli 2024 lalu. 

“Saya bilang sama si Hasto, 'Lo berani dateng nggak, To? Masak kalah sama aku. Aku aja dateng sampai 3 kali, lho, To', ku bilang,” kata Megawati saat memberi sambutan di hadapan kader-kader partainya. 

Megawati mengatakan bahwa Hasto tidak perlu takut menghadapi penyidik KPK seperti AKBP Rossa Purbo Bekti. “Enak aja emangnya siapa die? Betul enggak? Loh iya, orang dia manusia juga. Gile,” ujar Presiden RI ke-5 itu.

Lebih lanjut, dia berseloroh bahwa penyidik KPK kemungkinan sedang mencari cara untuk memanggil dirinya. Megawati kemudian berkata bakal mengajak seluruh ahli hukum untuk mendampingi jika dia betul dipanggil.

Dia juga berujar berani jika disuruh menghadapi Rossa. “Saya berani kalau umpamanya suruh datang ke sini Rossa, suruh datang ngadepin aku. Loh, lha iya lha, gile, orang yang bikin KPK itu saya lho, kok enggak diaku lho yo,” kata Megawati.

Megawati juga menyatakan tahu isi internal KPK. Sebabnya, dia mengklaim bahwa lembaga antirasuah tersebut dia yang bentuk saat masih menjabat sebagai presiden. 

“KPK itu saya yang buat. Mana mungkin saya enggak tahu isi perutnya. Orang itu saya yang buat. MK (Mahkamah Konstitusi), saya yang buat, bukan sombong,” ujar Megawati. Dia lalu berujar bahwa dirinya tahu segala kekurangan lembaga-lembaga tersebut. “Harusnya bagaimana tidak boleh dimanipulasi.”

Sebut pemanggilan Hasto tidak sesuai prosedur hingga kritik Jokowi

Teranyar, Megawati mengatakan bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Rossa terhadap Hasto Kristiyanto menyalahi prosedur hukum. "Waktu Pak Hasto itu dipanggil menurut saya itu tidak sesuai," kata Megawati saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juli 2024.

Ia lantas mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena dianggap mengintervensi penegakkan hukum, termasuk terhadap partainya yang kerap mengkritik.  "Sekarang hukum itu diobrak-abrik kekuasaan," kata dia. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tak sampai di situ, Megawati kembali mengklaim bahwa KPK dan Mahkamah Konstitusi (MK) lahir karena kontribusinya. "Yang bikin MK siapa? Kalau enggak percaya buka (sejarah). Yang bikin KPK saya," katanya. 

Megawati kemudian menyatakan bahwa orang-orang di lingkaran kekuasaan kini telah menargetkan kader-kadernya, termasuk Hasto Kristiyanto. Dia meminta kepada Hasto agar tidak takut dengan proses hukum yang dihadapinya. 

"Sekarang kan gitu, ditarget, ditarget, ditarget, gitu kan? Betul enggak?" ucap Megawati. 

Penargetan tersebut, kata dia, dilakukan karena tidak ada yang berani menghadapi dirinya secara langsung.  "Mau ngambil saya enggak berani. Sasarannya di sekeliling saya," tuturnya. 

Megawati pun kembali menegaskan bahwa Hasto tidak perlu takut jika nantinya ditangkap. Pasalnya dirinya akan menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo apabila Hasto ditangkap. 

"Saya bilang sama Hasto, 'Udah enggak usah takut, nanti kalau kamu 'diambil' aku pergi ke Kapolri', kubilang gitu. Coba pengen ngomong apa si Kapolri itu," kata Megawati 

Ia juga menyebutkan bahwa dirinya sempat berdialog dengan Hasto untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. "Sampai saya nanya, salahmu opo, hah, To?" ujarnya. 

Sebagai informasi, Hasto sebelumnya diperiksa KPK untuk mengusut kasus Harun Masiku. PDIP mengkritik dan mengecam aksi penyitaan sejumlah barang milik Hasto seperti ponsel hingga buku catatan partai.

Hasto dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan suap tersebut. Adapun Kasus ini berkaitan dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Meskipun begitu, Harun tidak pernah memenuhi panggilan KPK dan telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

RIZKI DEWI AYU | SAVERO ARISTIA WIENANTO | SULTAN ABDURRAHMAN berkontribusi dalam artikel ini.

Pilihan Editor:  IM57+ Institute Sebut Visi Perbaikan KPK Wajib Dibahas dalam Proses Penyaringan Capim

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Telusuri Transaksi Jual Beli Gas dalam Dugaan Korupsi di PT PGN

10 jam lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto bersama tim Jubir KPK, Budi Prasetyo (kanan), memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. KPK melalui Direktorat Gratifikasi akan menganalisis hasil klarifikasi yang disampaikan Kaesang Pangarep, untuk menentukan penggunaan uang milik pribadi atau milik negara terkait laporan pengaduan masyarakat dalam dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas mewah pesawat jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Telusuri Transaksi Jual Beli Gas dalam Dugaan Korupsi di PT PGN

Diduga terjadi korupsi dalam transaksi jual beli gas antara PT PGN dengan PT IG pada periode 2018-2020.


KPK Berupaya Cegah Korupsi pada Tata Kelola Pertambangan di NTB

11 jam lalu

Kasatgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria (kanan), bersalaman dengan Pj Gubernur NTB, Hassanudin (kiri), usai Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penataan Izin Usaha Pertambangan di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPDSM), Kota Mataram, Jumat, 4 Oktober 2024.
KPK Berupaya Cegah Korupsi pada Tata Kelola Pertambangan di NTB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V mengadakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penataan Izin Usaha Pertambangan di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPDSM), Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat kemarin, 4 Oktober 2024.


Soal Nomenklatur Kementerian Kabinet Prabowo, Cucun Sebut Diketahui Paling Lambat 14 Oktober

13 jam lalu

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 4 Oktober 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Soal Nomenklatur Kementerian Kabinet Prabowo, Cucun Sebut Diketahui Paling Lambat 14 Oktober

Cucun mengatakan nama-nama menteri kabinet Prabowo kemungkinan akan diumumkan setelah pelantikan presiden.


Respons Gerindra Soal Harapan PAN Dapat Jatah Menteri Sebanyak-banyaknya di Kabinet Prabowo

14 jam lalu

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat ditemui di kompleks gedung DPR, Jumat, 4 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Respons Gerindra Soal Harapan PAN Dapat Jatah Menteri Sebanyak-banyaknya di Kabinet Prabowo

Dasco akan bertanya langsung kepada Eko Patrio soal harapan PAN mendapat jatah menteri sebanyak-banyaknya di kabinet Prabowo.


Pertemuan Prabowo-Megawati Makin Jelas, Olly PDIP: Tinggal Memilih Lokasi

16 jam lalu

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersilaturami dengan Ketua Umum PDIP Megawati di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 2 Mei 2022. Foto: Istimewa
Pertemuan Prabowo-Megawati Makin Jelas, Olly PDIP: Tinggal Memilih Lokasi

Saat ditanya akankah pertemuan Prabowo-Megawati digelar sebelum pelantikan Presiden pada 20 Oktober mendatang, Puan menjawab singkat: Secepatnya.


KPK Kawal Pencegahan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

16 jam lalu

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta melakukan groundbreaking pembangunan fasilitas pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Jakarta di Rorotan, Jakarta Utara, pada Senin, 13 Mei 2024. Tempat pengolahan sampah yang dibangun pada lahan seluas 7,87 hektare dapat mengolah 2.500 ton sampah per harinya dan ditargetkan akan beroperasi pada awal tahun 2025.  TEMPO/Martin Yogi Pardamean
KPK Kawal Pencegahan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

KPK akan mengawal proses pembangunan RDF Rorotan.


Marak Masalah Pertambangan di NTB, KPK Dorong Sinergi Pemda dan Kementerian

17 jam lalu

Kasatgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria (kanan), bersalaman dengan Pj Gubernur NTB, Hassanudin (kiri), usai Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penataan Izin Usaha Pertambangan di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPDSM), Kota Mataram, Jumat, 4 Oktober 2024.
Marak Masalah Pertambangan di NTB, KPK Dorong Sinergi Pemda dan Kementerian

KPK mendorong agar Pemprov NTB bersinergi dengan kementerian dalam perbaikan tata kelola pertambangan.


Tambang Emas Ilegal di Lombok Barat, KPK Curiga Ada Orang Kuat yang Bekingi

18 jam lalu

Foto udara salah satu tambang emas ilegal di wilayah Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, yang ditertibkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat, 4 Oktober, 2024. Foto: Sheto Risky/Humas KPK
Tambang Emas Ilegal di Lombok Barat, KPK Curiga Ada Orang Kuat yang Bekingi

KPK mencurigai adanya orang kuat di belakang maraknya tambang emas ilegal di Lombok Barat, NTB.


Presiden Gus Dur Memulai Rotasi Panglima TNI Antarmatra Sejak 1999

21 jam lalu

Endriartono Sutarto. TEMPO/ Santirta M
Presiden Gus Dur Memulai Rotasi Panglima TNI Antarmatra Sejak 1999

TNI Angkatan Darat selalu menjadi pilihan Presiden Soeharto sebagai panglima angkatan bersenjata dan kepolisian.


KPK Rilis Jual Beli Jabatan jadi Celah Korupsi Tertinggi, Dosen UGM: Upaya Reformasi Birokrasi Gagal

22 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
KPK Rilis Jual Beli Jabatan jadi Celah Korupsi Tertinggi, Dosen UGM: Upaya Reformasi Birokrasi Gagal

KPK menyebutkan jual beli jabatan menjadi celah korupsi tertinggi di Indonesia. Sebanyak 371 ASN telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dengan dugaan tersebut