TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK pastikan bakal membacakan putusan sidang kode etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron atas dugaan penyalahgunaan wewenang pada Jumat, 6 September 2024. Hal itu dikonfirmasi oleh anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris.
Syamsuddin mengatakan, sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik akan tetap berlanjut meskipun Nurul Ghufron tidak hadir dalam persidangan. “Pak NG hadir atau tidak hadir, sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik bagi yang bersangkutan jalan terus,” kata Syamsuddin Haris saat dihubungi Tempo, Kamis, 5 September 2024.
Dia menegaskan, Dewas KPK tidak akan mengundur kembali sidang pembacaan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum terhadap Ghufron akan tetap berjalan sesuai prosedur, tanpa mengganggu kelancaran sidang yang diharapkan dapat memberikan keputusan yang adil dan transparan.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan siap menghadiri sidang kode etik atas dugaan penyalahgunaan wewenang besok, Jumat, 6 September 2024. "Sebagaimana saya sudah sampaikan di DPR, kami itu siap. Saya sudah menerima undangan. Insya Allah siap hadir pada sidang besok," ujar Ghufron di Setda Provinsi Banten, Serang, Kamis, 5 September 2024, seperti dilansir dari Antara.
Ghufron menyatakan akan menghormati apapun putusan dewan pengawas (Dewas) KPK terhadapnya, sebagai bagian dari struktur telah ditata dalam undang-undang KPK. "Maka apapun hasilnya, saya hormati," kata Ghufron.
Besok, Dewas KPK akan membacakan putusan sidang etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan tidak dapat menerima gugatan Ghufron. Dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, gugatan Ghufron terdaftar dengan nomor 142/G/TF/2024/PTUN.JKT dengan penggugat Nurul Ghufron dan tergugat Dewas KPK. Gugatan itu telah diputus oleh majelis hakim PTUN pada Selasa, 3 September lalu.
Amar putusan pokok perkara menyatakan gugatan Ghufron tidak dapat diterima. Hakim PTUN juga menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp442 ribu. Dalam amar putusan tersebut, juga disebutkan majelis hakim menerima eksepsi yang disampaikan Dewas KPK tentang kompetensi absolut pengadilan.
PTUN kemudian mencabut penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 142/G/TF/2024/PTUN.JKT tanggal 20 Mei 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Tindakan Pemeriksaan atas Dugaan Pelanggaran Etik Atas Nama Terlapor Nurul Ghufron sebagaimana Surat Undangan Pemeriksaan Klarifikasi Nomor: R-009/DEWAS/ETIK/SUK/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024.
Akibat putusan sela tersebut, Dewas KPK menunda pembacaan putusan sidang kode etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Selasa, 21 Mei 2024. Putusan sela PTUN Jakarta itu memerintahkan Dewas KPK untuk menunda pembacaan putusan sidang kode etik dan pedoman perilaku Ghufron.
Ketua Dewan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean selaku Ketua Majelis Sidang Kode Etik KPK dalam sidang yang digelar di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan mengatakan putusan sela tersebut berlaku final dan mengikat terhadap semua pihak terkait. Dewas KPK juga telah menerima salinan penetapan dari PTUN Jakarta.
Nurul Ghufron menjalani sidang kode etik setelah diadukan ke Dewas KPK pada Desember 2023 atas dugaan penyalahgunaan wewenang dengan membantu mutasi aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Pertanian ke Malang, Jawa Timur.
Pilihan Editor: Hadapi Putusan Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron: Apapun Hasilnya, Saya Hormati
