TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Yudisial (KY) belum melakukan seleksi ulang calon hakim agung dan hakim ad hoc hak asasi manusia di Mahkamah Agung (MA) tahun 2024. Seleksi ulang itu diperlukan setelah 12 hakim usulan KY ditolak seluruhnya oleh DPR pada 10 September 2024.
Juru Bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewanta mengatakan, seleksi ulang baru akan dilakukan setelah komisi duduk bersama dengan MA dan DPR guna penyamaan persepsi dan mengantisipasi penolakan kedua kalinya.
“Kalau enggak ada penyamaan persepsi ya nanti terulang lagi (penolakan),” kata Mukti dikonfirmasi Tempo, Jumat 27 September 2024.
Mukti belum bisa memastikan kapan rencana duduk bersama itu dilakukan. Namun jika melihat masa jabatan DPR yang sebentar lagi habis, besar kemungkinan pertemuan dilakukan bersama anggota DPR baru,
“Belum dipastikan (jadwalnya), kalau lihat waktunya, kemungkinan dengan DPR baru,” kata Mukti.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPR ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, Ketua DPR Puan Maharani menyepakati laporan Komisi III DPR untuk tidak menyetujui semua calon hakim usulan KY. Total ada 12 calon hakim yang terdiri dari 3 hakim ad hoc HAM dan 9 hakim agung.
Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh sempat menjelaskan kronologi pengambilan keputusan di komisinya. Ia menyebut komisi bidang hukum DPR itu menemukan ada dua calon hakim agung yang terbukti tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA).
Adapun syarat yang tidak terpenuhi adalah berpengalaman paling sedikit 20 tahun. Ia menuturkan dua orang tersebut adalah calon hakim agung pada kamar tata usaha negara khusus pajak Hari Sih Advianto yang baru menjadi hakim sejak 2016, dan Tri Hidayat Wahyudi sejak 2010.
“Menyikapi hal tersebut, selanjutnya Komisi III melakukan rapat internal pada 28 Agustus 2024. Dan berdasarkan pendapat serta pandangan sembilan fraksi di Komisi III DPR RI menyepakati untuk tidak menyetujui seluruh calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2024 yang diajukan Komisi Yudisial," ujar Pangeran.
Pilihan Editor: Kasus KDRT dan Perselingkuhan Anggota DPRD Babel, Kejari Pangkalpinang Belum Terima SPDP dari Polisi
