TEMPO Interaktif, Tangerang - Sejumlah polisi militer dari TNI Angkatan Darat dari sejak semalam hingga siang ini masih menjaga rumah tingkat dua yang kabarnya menjadi tempat tinggal Brigjen Purnawirawan TNI AD Herman Sarens Sudiro. Pintu rumah mewah model minimalis yang beralamat di Blok Golf 5 nomor 18 Taman Telaga Golf (sermont parkland Virginia Lagoon BSD City) sampai saat ini masih tertutup rapat.
Di rumah tanpa pagar itu hanya tampak enam orang Polisi Militer Angkatan Darat berseragam lengkap yang berjaga di depan teras. Puluhan petugas kepolisian dari Polsek Serpong dan Polres Kabupaten Tanggerang juga berada di lokasi. Kapolsek Serpong AKP Budi Hermanto juga tampak berada di sana.
Di halaman depan rumah mewah berwarna krem dan coklat tersebut tampak sebuah mobil sedan Nisan bernomor polisi B 297 RS. Tempo hanya bisa mengawasi rumah tersebut dari seberang jalan karena petugas melarang wartawan mendekat. Bahkan pintu gerbang claster Taman Telaga Golf saat ini juga telah ditutup oleh petugas keamanan perumahan. Tempo bersama sejumlah wartawan lain berhasil memasuki claster tersebut dengan cara mengelabui satpam dan melompat pagar perumahan setinggi dua meter. Selanjutnya berjalan kaki sejauh tiga kilometer ke lokasi.
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan
Seorang satpam di pintu gerbang menyebutkan bahwa rumah mewah tersebut bukan milik Herman. Namun hanya rumah yang dikontrak oleh anak Herman. Dan pensiunan TNI itu hanya menumpang tinggal di sana. Sampai saat ini belum diketahui pasti perkara yang membelit Herman.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Peradilan Militer Dinilai Lindungi Anggota TNI dari Hukuman, Kapuspen: Sudah Sesuai Aturan
45 hari lalu
Peradilan Militer Dinilai Lindungi Anggota TNI dari Hukuman, Kapuspen: Sudah Sesuai Aturan
Kapuspen TNI membantah pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil yang menilai peradilan militer justru melindungi anggota militer yang terlibat kejahatan.
Oditur Militer Tuntut 3 Anggota TNI Pembunuh Imam Masykur Hukuman Mati, Apa Saja Wewenang Otmil?
29 November 2023
Oditur Militer Tuntut 3 Anggota TNI Pembunuh Imam Masykur Hukuman Mati, Apa Saja Wewenang Otmil?
Oditur militer menuntut 3 anggota TNI pembunuh Imam masykur dengan hukuman mati. Ini tugas dan wewenang Otmil.
Kontras Sebut 3 Warisan Masalah yang Bakal Dihadapi Agus Subiyanto Jika Jadi Panglima TNI
13 November 2023
Kontras Sebut 3 Warisan Masalah yang Bakal Dihadapi Agus Subiyanto Jika Jadi Panglima TNI
Jenderal Agus Subiyanto akan mendapat warisan sejumlah masalah institusional jika kelak menjabat Panglima TNI.
Begini Bunyi Pasal dalam UU ASN Soal Polri dan TNI Boleh Mengisi Jabatan Aparatur Sipil Negara
8 Oktober 2023
Begini Bunyi Pasal dalam UU ASN Soal Polri dan TNI Boleh Mengisi Jabatan Aparatur Sipil Negara
Anggota TNI dan Polri dapat mengisi jabatan non manajerial sesuai dalam UU ASN yang baru diketok 3 Oktober lalu. Berikut Instansi yang bisa dimasuki
78 Tahun TNI, PBHI: Ada Ratusan Kasus Penganiayaan Melibatkan Tentara
7 Oktober 2023
78 Tahun TNI, PBHI: Ada Ratusan Kasus Penganiayaan Melibatkan Tentara
PBHI memberikan catatan penting di 78 tahun TNI. Terdapat 338 kasus kekerasan melibatkan TNI.
Pengadilan Militer untuk Paspampres - Prajurit TNI Pembunuh Imam Masykur, Ini Syarat Peradilan Militer
1 September 2023
Pengadilan Militer untuk Paspampres - Prajurit TNI Pembunuh Imam Masykur, Ini Syarat Peradilan Militer
Pembunuh Imam Masykur, anggota Paspampres dan prajurit TNI akan diadili di pengadilan militer. Ini seluk beluk pengadilan khusus untuk tentara.
Koalisi Masyarakat Sipil Serahkan Surat ke Kantor Mahfud MD, Mendesak Pemerintah Segera Revisi UU Militer
16 Agustus 2023
Koalisi Masyarakat Sipil Serahkan Surat ke Kantor Mahfud MD, Mendesak Pemerintah Segera Revisi UU Militer
Koalisi Masyarakat Sipil menilai pelaksanaan sistem peradilan militer sangat bermasalah sehingga pemerintah perlu segera merevisi UU Militer.
Mengenal Pangkat Lokal yang akan Diberikan kepada Hakim Militer untuk Mengadili Kabasarnas Henri Alfiandi
12 Agustus 2023
Mengenal Pangkat Lokal yang akan Diberikan kepada Hakim Militer untuk Mengadili Kabasarnas Henri Alfiandi
Pangkat lokal diberikan untuk sementara kepada prajurit yang menjalankan tugas dan jabatan khusus yang sifatnya sementara.
Hakim Militer Akan Diberikan Pangkat Lokal untuk Adili Kepala Basarnas Henri Alfiandi
10 Agustus 2023
Hakim Militer Akan Diberikan Pangkat Lokal untuk Adili Kepala Basarnas Henri Alfiandi
Hakim yang akan mengadili Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa akan diberi pangkat lokal.
Mundur Lagi Uji Coba Kereta Cepat
8 Agustus 2023
Mundur Lagi Uji Coba Kereta Cepat
Uji coba pra-operasi kereta cepat Jakarta-Bandung kembali ditunda setelah beberapa kali jadwal operasional mundur.