TEMPO Interaktif, Depok - Badan Anggaran Dewan Kota Depok menolak pengadaan Batik Depok yang memakan biaya Rp 850 juta. Program pengadaan batik yang diajukan oleh Bagian Umum Sekretaris Daerah Kota Depok tidak dimasukkan dalam APBD 2010, karena diperkirakan pada 2010 akan terjadi defisit anggaran yang mencapai Rp 38 miliar.
Wakil Badan Anggaran DPRD Kota Depok Farida Rachmayanti mengatakan jika dari pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2010, bahwa defisit anggaran yang terjadi sebesar Rp 38 Miliar.
Oleh karena itu, dewan memutuskan untuk menyetujui program-program yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. “Untuk Batik saat ini belum jadi skala prioritas dulu,” ujarnya kepada Tempo, Rabu (03/02). Oleh karena itu, pengadaannya dapat dikatakan bukanlah sesuatu yang mendesak, sehingga tidak menjadi masalah jika ditunda terlebih dahulu.
Meski demikian, ia mengakui bahwa pengadaan batik khas Depok sebagai pakaian dinas bisa menjadi sarana promosi.
Selain program pengadaan Batik, Badan Anggaran Kota Depok juga memangkas beberapa pengajuan anggaran, seperti anggaran Pemilihan Kepala Daerah yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah dari Rp 41 Miliar menjadi Rp 31 Miliar. Selain itu program fasilitas promosi dan pemasaran produk peternakan yang diajukan oleh Dinas Pertanian dari Rp 200 juta hanya disetujui Rp 75 juta.
TIA HAPSARI
