Tak Boleh Hadir di Persidangan, Aan Buat Pernyataan Tertulis  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta -Meski tidak boleh hadir dalam persidangan, Susandhi alias Aan membuat surat kesaksian tertulis pada sidang perkara pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (3/1).

    Dalam surat kesaksian tersebut, Aan menyatakan dirinya pada 7 Januari 2010 dipaksa penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk menandatangani surat-surat. Padahal dirinya tidak diberi kesempatan untuk membacanya. "Yang selanjutnya di antara surat-surat itu saya ketahui pada tanggal 9 Januari 2010, ketika saya bertemu dengan kuasa hukum dan penyidik," kata Aan dalam surat kesaksian tersebut.

    Ternyata isi surat yang dia tandatangani tersebut adalah surat perintah penahanan tertanggal 15 Desember 2009. "Padahal saya tanda tangan tanggal 7 Januari 2010," kata dia. Dalam surat perintah penahanan tersebut, pasal tuduhan terhadap Aan berubah dari Pasal 112 juncto Pasal 127 menjadi hanya Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

    Selain itu, surat yang ditandatangani juga berisi berita acara penggeledahan tertanggal 15 Desember 2009, Berita Acara Penyitaan tertanggal 15 Desember 2009, "Dan halaman pertama berita acara pemeriksaan tertanggal 14 Desember 2009 diganti menjadi tanggal 15 Desember 2009," lanjut Aan.

    Selanjutnya, kuasa hukum Aan mengajukan keberatan kepada penyidik Narkoba Polda metro Jaya. "Setelah melalui perdebatan panjang akhirnya Surat Perintah Penahanan, Berita Acara Pengeledahan, dan Berita Acara Penyitaan disobek oleh Penyidik Polda Metro Jaya Kanit I, Apolo Sinambela dihadapan kuasa hukum saya," papar Aan.

    Kuasa hukum Aan, Edwin Partogi Pasaribu, mengatakan telah ada rekayasa dalam penangkapan Aan yang melibatkan pihak kepolisian. "Akan kami bongkar rekayasa mafia hukum ini," ujar Edwin.

    Dalam sidang pra peradilan yang digelar hari ini, pihak Direktur Narkoba Polda Metro selaku termohon mengajukan bukti-bukti berupa surat sebanyak 30 surat. Surat tersebut antara lain berisi berita acara penyerahan tersangka, tes awal terhadap serbuk atau barang bukti, surat perintah penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan enam orang saksi dan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris. Pihak termohon diwakili oleh lima anggota Bidang Pembinaan Hukum Polda Metro Jaya yaitu Ajun Komisaris Besar Syamsurizal, Ajun Komisaris Besar Nolly Mandagi, Komisaris Dadang Sherman, Komisaris Roy Sahala P.L. Gaol, dan Brigadir Satu Saneka Budi Wibowo.

    Karena banyaknya barang bukti yang diajukan oleh pihak termohon, kuasa hukum Aan meminta agar sidang ditunda hingga besok. 'Kami butuh waktu untuk mempelajari bukti-bukti," kata Edwin.

    Aan melalui kuasa hukumnya mengajukan pra-peradilan melawan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aan mengaku disiksa dan direkayasa memiliki serbuk narkoba di Gedung Artha Graha SCBD, Sudirman Jakarta. Karena itu dia meminta agar surat perintah penangkapan no. Pol. SP-Kap/769/XII/2009/Dit Narkoba tertanggal 14 Desember 2009 dan surat perintah penahanan No.Pol SP-han/661/XII/2009/Dit Narkoba tertanggal 15 Desember 2009 atas nama dirinya dibatalkan atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum.
    "Selain itu kami juga meminta agar Aan segera dibebaskan dari Rutan Polda metro Jaya serta agar nama baiknya dipulihkan," kata Edwin.

    Sebelumnya, kuasa hukum Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Nolly Mandagi, penangkapan dan penahanan Aan telah dilakukan sesuai prosedur.  

    AGUNG SEDAYU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.