Langkah ini didasarkan pada instruksi walikota nomor 142 tahun 2009. Kendaraan di area kantor wali kota yang belum lulus uji emisi akan diminta melakukan uji emisi di bengkel uji emisi yang sudah ditunjuk dengan biaya dibebankan pada pemilik kendaraan. "Ini tahap awal, selanjutnya kami akan menerapkan itu di seluruh kantor pemerintahan Jakarta Selatan, hingga tingkat kelurahan," ujar Sharul. Saat ini di seluruh DKI Jakarta telah ada 238 bengkel pelaksana uji emisi tersertifikasi untuk kendaraan roda 4 dengan 568 teknisi tersertifikasi.
Langkah tersebut diambil sebagai salah satu upaya untuk menekan tingkat polusi gas buang dari kendaraan bermotor. Kebijakan itu berpegang pada Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang berisi aturan mengenai pengendalian pencemaran udara di Jakarta dan dua peraturan gubernur. "Karena aturan ini akan berlangsung hingga seterusnya, kami imbau agar masyarakat melakukan uji emisi kendaraan sesuai dengan aturan tersebut," kata Syahrul.
AGUNG SEDAYU
