Bom Waktu Warisan Rumah Dinas Serdadu

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rumah Purnawirawan TNI yang digusur di jl.Otista III. Jakarta Timur. TEMPO/Danang Wibowo

    Rumah Purnawirawan TNI yang digusur di jl.Otista III. Jakarta Timur. TEMPO/Danang Wibowo

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Gelagat kehidupan Iin dan keluarga besarnya mulai tidak tenang berawal pada Selasa pagi 22 Desember 2009. Pada pukul 06.00 pagi, petugas Kodam Jaya mendatangi kediaman Iin di jalan Otista III/H 152 Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

    rumah dinasPagi itu di rumah Iin keluarga besar dan warga sedang berkumpul di sana. Mereka sudah mengantisipasi kedatangan petugas dari Kodam Jaya. Petugas pun berpaling setelah ditanya, "ada keperluan apa pak?"

    Si Petugas langsung ngeloyor. Ia pergi ke kediaman Bapak Margono, ketua RT setempat.
    "Anak-anak yang kumpul langsung mengejar petugas itu," kata Iin.

    Sesampainya di rumah Bapak Margono, petugas memberikan surat. Secara garis besar
    surat itu berbunyi: Kalau pada jam 8 pagi akan ada petugas yang datang untuk
    mengosongkan rumah Iin.

    Iin menuturkan warga yang emosi oleh isi surat yang dibawa petugas lantas memukul
    tiang listrik untuk menarik perhatian warga di sekitarnya. "Yang datang waktu itu
    bukan cuma satu RT tapi ada satu RW," cerita Iin.

    Baru pada pukul setengah 10, sembilan truk datang ke rumah Iin. Truk-truk itu
    membawa ratusan pasukan dan didampingi perwira menengahnya "Satu truk ada 30 orang.
    Bisa dibayangkan berapa tentara yang datang waktu itu," katanya.

    Dengan sekuat tenaga keluarga dan warga berusaha mencegah pasukan mengeksekusi
    rumah. Tapi apa daya. Petugas yang terlalu banyak mendapat bantuan dari puluhan
    Pasukan Anti Huru-hara (PHH) dan menghalau warga di sekitar rumah Iin. "PHH itu
    langsung membuat lingkaran di depan rumah saya. Otomatis kami tidak bisa apa-apa,"
    kata Iin.

    Barang-barang di rumah Iin langsung dikuras. Hujan lebat saat itu tidak menghalangi
    petugas untuk mengosongkan rumah. "Untungnya tetangga di sini baik-baik.
    Barang-barang saya ditutup pakai terpal," katanya.

    Pada hari itu petugas tidak hanya mengosongkan rumah Iin. Pukul 12, setelah hujan
    reda, petugas juga menggusur dua rumah lainnya di jalan Otista III/H 170 atas nama
    Ibu Wati anak dari Pelda Purnawirawan Relly Hutagalung dan di jalan Otista III/ H
    166 atas nama Ibu Mili anak dari Letda Purnawirawan Padmo Soedewo. "Satu rumah itu
    memang udah kosong jadi tinggal disegel aja. Tapi yang satunya perlakukannya sama
    seperti rumah saya. Berceceranlah itu barang-barang di jalan," kata Iin.

    Itulah kisah naas Iin. Rumah milik ayahnya, Almarhum Kolonel Purnawirawan Soeharso
    kondisinya saat ini disegel. Di pekarangan rumah yang berkelir hijau dan kuning itu
    terdapat papan bertuliskan: Tanah dan Bangunan Milik TNI AD Kodam Jaya. Sementara di
    pagar warga membentangkan spanduk bertuliskan Inikah Balasanmu Terhadap Para
    Pejuang?

    Sebenarnya pada 22 Agustus, Iin sudah mendapat surat pertama dari Kodam Jaya yang
    menyuruhnya agar segera mengosongkan rumah. Namun ia tidak mengubris. Sebulan
    berselang surat kedua dilayangkan Kodam Jaya. Surat itu merupakan undangan kepada
    Iin untuk datang ke Kodam Jaya dan membicarakan perihal pengosongan rumahnya. "Yang
    datang cuma keluarga saya waktu itu. Setelah dari Kodam saya sosialisasikan sama
    ketua RT setempat," katanya.

    Rupanya ketua RT tidak mengetahui apa-apa perihal penggusuran itu. Iin pun tidak
    mengindahkan perintah dari Kodam Jaya. Nah, pada 10 November Kodam Jaya kembali
    mengirimi surat. Surat kali ini 'bernada keras' dan merupakan penekanan kepada Iin
    sekaligus keluarganya untuk segera mengosongkan rumah. "Masalahnya sudah deadline
    dan harus dikosongkan," kata Iin.

    Namun baru pada 22 Desember rumah Iin dieksekusi, setelah sebelumnya TNI "Sebelumnya
    udah ada rumah yang dikosongkan di komplek tentara yang lain (Komplek Berland,
    Senen, Jakarta Pusat)," katanya.

    Motif pengosongan rumah itu menurut warga lain yang rumahnya juga terancam digusur
    Trijogo Drajat Moko adalah untuk ditempati oleh perwira Angkatan Darat yang masih
    aktif. "Itulah dasar yang mereka gunakan," kata Trijogo.

    Trijogo mendapat surat peringatan pertama kali untuk mengosongkan rumahnya di Jalan
    Otista III/ H 165 pada pertengahan September 2009. Garis besar surat itu mengatakan
    ia harus mengosongkan rumahnya pada Januari 2010. Karena ada kesalahan administrasi
    surat Trijogo mendapat perpanjangan sampai awal Februari. "Harusnya tanggal 7
    kemarin dieksekusi. Tapi untungnya warga sudah siaga," katanya.

    Menurut Trijogo dalam Peraturan Presiden RI No: 11 tahun 2008 dinyatakan bahwa Rumah
    Dinas Gol II sangat mungkin diubah statusnya menjadi Gol III dan penghuni dapat
    memilikinya dengan cara menyewa dan membeli dengan syarat.

    Beberapa syarat yang sudah dipenuhi warga Otista III antara lain sudah menempati
    lebih dari 50 tahun dan setiap penghuni membayar PBB, listrik, air dan biaya
    pemeliharaan bangunan. "Kami sudah memenuhi semua syarat itu," kata.

    Trijogo menambahkan atas dasar Peraturan Presiden itu warga berhak menghuni rumah
    yang ditinggalkan oleh ayah mereka yang sudah purnawirawan. Namun dengan dalih
    keputusan Menteri Pertahanan tahun 2009, Trijogo mengatakan pengusuran oleh Kodam
    Jaya itu sah. "Yang kita pertanyakan mengapa Peraturan Presiden itu kalah sama
    keputusan Menteri?," katanya.

    Semua warga di rumah dinas gol II KPAD angkatan '45 jalan Otista III Jakarta Timur
    saat ini menuntut keadilan. Pasalnya di komplek itu ada 24 rumah yang sudah memiliki
    sertifikat. "Sertifikat itu keluar sudah lama. Sekitar tahun 80an," kata Iin.

    Berbagai cara sudah ditempuh warga untuk mendapatkan keadilannya. Mereka sudah
    mengadukan kepada presiden, tapi belum ada respon. Aspirasi juga sudah dilayangkan
    kepada Komisi 1 DPR RI dimana di komisi itu anak presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
    Edi Baskoro yang juga ikut mendengarkan aspirasi warga Otista pada 14 Januari lalu.

    "DPR sudah membentuk panitia kerja. Mereka menyarankan penggusuran sementara
    dihentikan," kata Trijogo.

    Namun TNI tetap pada pendiriannya. Menurut Trijogo meskipun sudah ditangani DPR
    gusur menggusur tetap dilaksanakan. "Kata Kodam Jaya ini merupakan perintah dari
    Panglima TNI dan Menteri Pertahanan."

    Bom waktu ini sudah sumbunya sudah pendek, bagaimana kasus ini akan berakhir?

    DANANG WIBOWO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.