Puluhan Wartawan Berita Kota Berunjuk Rasa  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Karyawan ex Harian Berita Kota memperingati Hari Pers Nasional di Bundaran HI, Jakarta (9/2). Mereka menilai proses pemutusan hubungan kerja oleh management melanggar Pasal 151 ayat 2 UU No.13/2003. TEMPO/Subekti

    Karyawan ex Harian Berita Kota memperingati Hari Pers Nasional di Bundaran HI, Jakarta (9/2). Mereka menilai proses pemutusan hubungan kerja oleh management melanggar Pasal 151 ayat 2 UU No.13/2003. TEMPO/Subekti

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Puluhan eks wartawan Berita Kota memperingati Hari Pers Nasional dengan berunjuk rasa menuntut penolakan kapitalisme pers, Selasa (9/2).

    Sekitar pukul 10.40 puluhan wartawan mendatangi Bundaran Hotel Indonesia membawa spanduk warna-warni dan karton berisikan tuntutan mereka.Terlihat pula baligo besar dari Poros Wartawan Jakarta (PWJ).

    Saat ditemui Tempo, Edison Siahaan selaku Ketua Forum Wartawan Berita Kota, menyatakan aksi ini berhubungan dengan Hari Pers Nasional. "Ini membuktikan masih ada pers yang teraniaya, menjadi korban dari kapitalisme," ujarnya.

    Selain mantan wartawan Berita Kota, Poros Wartawan Jakarta (PWJ) juga ikut serta dalam aksi unjuk rasa di Bundaran HI itu.

    Menurut Syarif Hasan, selaku Sekjen PWJ, untuk aksi kali ini ada tiga tuntutan besar pers. "Pertama tolak kriminalisasi pers, lalu tolak outsourcing, dan minta perbaikan kesejahteraan pekerja pers," katanya.

    Syarif juga menyatakan tindak kekerasan terhadap wartawan sejak tahun 2009 semakin meningkat. Makanya, lanjut dia, itu menjadi topik penting yang harus diangkat untuk pers.

    Selain itu, menurut Syarif, PWJ juga turut bersimpatik pada wartawan Berita Kota dan Indosiar yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.

    Edison juga menyatakan PHK sepihak ini akan terus dilawan oleh pekerja Berita Kota. Sebelumnya, menurut Edison, sudah pernah ada permintaan damai dari pemilik lama Berita Kota. "Tapi kami akan tetap tempuh jalur hukum," ujar dia.

    Hal itu, menurut Edison, agar PHK sepihak ini tidak terjadi di perusahaan-perusahaan media lain. "Kami tidak ingin wartawan lain bernasib sama. Makanya kami akan terus berjuang menolak PHK itu," katanya.

    MUTIA RESTY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.